MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan memanas pada Senin (8/12/2025) petang, setelah Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, dengan nada tinggi mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran Rp1,1 miliar yang dialokasikan untuk makan warga pengungsi banjir.
Paul menilai, anggaran yang bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) Pemko Medan itu tidak tampak realisasinya di lapangan. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini sedang berada dalam kondisi sulit dan pemerintah harus hadir memberi bantuan secara nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas.
“BPBD menyampaikan ada 6.000 nasi bungkus setiap hari. Tapi tidak pernah kita lihat nasi itu dibagikan, baik secara langsung maupun lewat unggahan di media sosial. Jadi di mana dibagikannya itu?” tegas Paul dalam rapat yang diikuti DLH, SDABMBK dan BPBD Medan.
Menurutnya, para anggota DPRD yang turun langsung membantu warga pun tidak pernah menjumpai adanya pembagian nasi bungkus sebagaimana klaim BPBD. “Jangan mengambil keuntungan di tengah kesusahan rakyat. Kita minta datanya lengkap, segera serahkan ke Komisi IV. Kami ingin tahu ke mana direalisasikan anggaran Rp1,1 miliar itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Medan Herbert Panjaitan, menjelaskan bahwa pembagian nasi bungkus dilakukan sejak 2–9 Desember 2025, sebanyak 6.000 bungkus per hari yang dibagikan pagi, siang, dan malam.
Herbert merinci bahwa anggaran per porsi nasi sebenarnya direncanakan sebesar Rp35.000, namun realisasi belanja berada di angka Rp24.200. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui detail komposisi lauk yang disajikan karena bukan ranah tugasnya.
“Untuk soal lauk dan detail belanja, saya tidak bisa jelaskan karena bukan bidang saya, dan kurang etis jika saya berspekulasi,” ungkapnya.
Herbert juga memastikan bahwa Pemko Medan sedang memproses BTT tahap II senilai Rp4,7 miliar untuk tambahan bantuan berupa tikar, tilam Palembang, dan sarung bagi para pengungsi.
Ketidakselarasan antara laporan BPBD dan temuan di lapangan ini membuat DPRD meminta pertanggungjawaban penuh demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik, terutama di tengah kondisi warga yang masih berjuang memulihkan diri pasca banjir. (map/ila)
