29 C
Medan
Sunday, October 20, 2024
spot_img

Manajemen Mal Teriak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemadaman listrik oleh PLN di Sumut, khusus Medan, membuat pusat perbelanjaan atau mal dalam status bahaya. Manajemen beberapa mal pun teriak karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk genset. Sementara PLN baru bisa menjamin listrik normal hingga akhir Februari mendatang.

“Listrik di Medan sudah beberapa hari ini padam dua sampai tiga kali sehari dengan durasi lebih dari tiga jam. Mau tidak mau kita (manajemen) harus menambah biaya solar untuk menghidupkan genset,” keluh General Affair Palladium Mall,  Ayu Amjelita kepada Sumut Pos, Senin (10/2).

Sejauh ini, ia mengaku belum menghitung berapa kerugian akibat pemadaman listrik tersebut. Namun ia memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta. “Penggunaan genset terpaksa harus dilakukan pada saat listrik padam karena listrik harus tetap menyala agar pengunjung tetap merasa nyaman,” jelasnya.

Ia juga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan kinerja PLN agar masalah krisis pasokan listrik di Medan tidak terjadi dan tidak  merugikan pengusaha seperti pusat perbelanjaan. “Ini sangat merugikan,” katanya.

Terkait itu, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi mengatakan, masalah listrik di Sumut sudah darurat sehingga perlu penanganan yang serius dan adanya keterlibatan Dewan Energi Nasional (DEN). “Apalagi, langkah darurat PLN dengan menyewa genset 300 MW untuk menopang mesin pembangkitan yang rusak sepertinya belum cukup ampuh sebagai solusi. Padahal efek dari pemadaman listrik ini membawa kerugian yang luar biasa besarnya, baik itu kerugian secara material maupun kerugian moril,” katanya.

Farid mengatakan, secara normatif, krisis listrik terbagi dua yaitu jika suatu daerah terjadi pemadaman listrik maka ditangani PLN bersama Kementerian ESDM. Seterusnya, berdasarkan UU Energi, krisis itu terjadi kalau memang sangat mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Kemudian diantisipasi oleh PLN, jika tetap tidak berhasil, presiden sebagai ketua Dewan Energi Nasional akan mengambil langkah konkrrt. “Masalahnya sampai kini Dewan Energi Nasional belum mau dan mampu memberi solusi atas krisis listrik di Sumut,” ujar Farid Wajdi.

Oleh itu, Farid Wajdi mengatakan, gagasan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kelistrikan di Sumatera Utara yang dikelola secara profesional dengan komitmen dan keberpihakan kepada pelayanan publik dapat menjadi bagian solusi. “Tapi apakah Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota mau dan mampu melakukan terobosan itu? Tidak kalah penting adalah melakukan proses hukum kepada para pejabat yang terlibat penyalahgunaan di lingkungan PLN,” ujarnya.

General Manager (GM) PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kit-SBU), Bernadus Sudarmanta saat dikonfirmasi mengakui adanya pemadaman listrik bergilir karena defisit.  “Ya, pemadaman terjadi hingga akhir Februari karena sejumlah mesin pembangkit di Belawan sedang diperbaiki,” ujar GM Pembangkitan Sumbagut Bernadus Sudarmanta, Senin (10/2).

Bernandus mengurai, pemadaman terjadi akibat beberapa hal. Seperti, mesin pembangkit di Belawan yang mengalami kerusakan dan tengah diperbaiki. Begitu juga mesin GT 2.2 di Paya Pasir Belawan dengan kapasitas 180 MW yang memang semula disita Kejagung karena terkait kasus korupsi, terlambat masuk memberikan energi. “Sebelum disita Kejagung, GT 2.2  saat itu sedang diperbaiki. Belum siap perbaikan, lalu disita Kejagung. Pengerjaannya jadi terhenti selama 45 hari. Harusnya GT 2.2 masuk daya pada Desember 2013, tapi akibat disita Kejagung, jadi terlambat pengerjaannya dan baru bisa masuk daya akhir Februari ini,” papar Bernandus.

Tak hanya itu,lanjut Bernandus, mesin genset yang disewa dan ditempatkan di Kualanamu berdaya 30 MW, sudah berhenti beroperasi karena dilempari warga setempat.”Gensetnya dilempari batu oleh warga. Kita tak diberi izin mengoperasikannya. Mesin genset itu sempat beroperasi dan dihentikan beroperasi sejak 6 Januari. Saat ini kita berupaya meminta izin kepada warga setempat,” kata Bernandus.

Semula, PLN menyewa genset berkapasitas 150 MW asal Malaysia dan Singapura untuk mengatasi defisit listrik. Mesin genset itu ditempatkan di 3 lokasi yakni 75 MW di Payapasir dengan mesin asal Singapura, genset asal Malaysia ditempatkan di Kualanamu sebesar 30 MW dan Tanjungmorawa sebesar 45 MW. “Hanya genset di Kualanamu yang stop beroperasi, genset lainnya beroperasi. Total daya dari genset yang beroperasi mencapai 120 MW,” ujar Bernandus.

Akibat sejumlah persoalan itu, Bernandus mengaku kalau Sumut menjadi devisit listrik sebesar 250 MW. Meskipun mendapat pasokan transfer daya listrik dari Inalum, namun belum menutupi devisit tersebut. “Mudah-mudahan ini teratasi pada akhir Februari,” harap Bernandus. (put/ila/rbb)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemadaman listrik oleh PLN di Sumut, khusus Medan, membuat pusat perbelanjaan atau mal dalam status bahaya. Manajemen beberapa mal pun teriak karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk genset. Sementara PLN baru bisa menjamin listrik normal hingga akhir Februari mendatang.

“Listrik di Medan sudah beberapa hari ini padam dua sampai tiga kali sehari dengan durasi lebih dari tiga jam. Mau tidak mau kita (manajemen) harus menambah biaya solar untuk menghidupkan genset,” keluh General Affair Palladium Mall,  Ayu Amjelita kepada Sumut Pos, Senin (10/2).

Sejauh ini, ia mengaku belum menghitung berapa kerugian akibat pemadaman listrik tersebut. Namun ia memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta. “Penggunaan genset terpaksa harus dilakukan pada saat listrik padam karena listrik harus tetap menyala agar pengunjung tetap merasa nyaman,” jelasnya.

Ia juga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan kinerja PLN agar masalah krisis pasokan listrik di Medan tidak terjadi dan tidak  merugikan pengusaha seperti pusat perbelanjaan. “Ini sangat merugikan,” katanya.

Terkait itu, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi mengatakan, masalah listrik di Sumut sudah darurat sehingga perlu penanganan yang serius dan adanya keterlibatan Dewan Energi Nasional (DEN). “Apalagi, langkah darurat PLN dengan menyewa genset 300 MW untuk menopang mesin pembangkitan yang rusak sepertinya belum cukup ampuh sebagai solusi. Padahal efek dari pemadaman listrik ini membawa kerugian yang luar biasa besarnya, baik itu kerugian secara material maupun kerugian moril,” katanya.

Farid mengatakan, secara normatif, krisis listrik terbagi dua yaitu jika suatu daerah terjadi pemadaman listrik maka ditangani PLN bersama Kementerian ESDM. Seterusnya, berdasarkan UU Energi, krisis itu terjadi kalau memang sangat mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Kemudian diantisipasi oleh PLN, jika tetap tidak berhasil, presiden sebagai ketua Dewan Energi Nasional akan mengambil langkah konkrrt. “Masalahnya sampai kini Dewan Energi Nasional belum mau dan mampu memberi solusi atas krisis listrik di Sumut,” ujar Farid Wajdi.

Oleh itu, Farid Wajdi mengatakan, gagasan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kelistrikan di Sumatera Utara yang dikelola secara profesional dengan komitmen dan keberpihakan kepada pelayanan publik dapat menjadi bagian solusi. “Tapi apakah Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota mau dan mampu melakukan terobosan itu? Tidak kalah penting adalah melakukan proses hukum kepada para pejabat yang terlibat penyalahgunaan di lingkungan PLN,” ujarnya.

General Manager (GM) PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kit-SBU), Bernadus Sudarmanta saat dikonfirmasi mengakui adanya pemadaman listrik bergilir karena defisit.  “Ya, pemadaman terjadi hingga akhir Februari karena sejumlah mesin pembangkit di Belawan sedang diperbaiki,” ujar GM Pembangkitan Sumbagut Bernadus Sudarmanta, Senin (10/2).

Bernandus mengurai, pemadaman terjadi akibat beberapa hal. Seperti, mesin pembangkit di Belawan yang mengalami kerusakan dan tengah diperbaiki. Begitu juga mesin GT 2.2 di Paya Pasir Belawan dengan kapasitas 180 MW yang memang semula disita Kejagung karena terkait kasus korupsi, terlambat masuk memberikan energi. “Sebelum disita Kejagung, GT 2.2  saat itu sedang diperbaiki. Belum siap perbaikan, lalu disita Kejagung. Pengerjaannya jadi terhenti selama 45 hari. Harusnya GT 2.2 masuk daya pada Desember 2013, tapi akibat disita Kejagung, jadi terlambat pengerjaannya dan baru bisa masuk daya akhir Februari ini,” papar Bernandus.

Tak hanya itu,lanjut Bernandus, mesin genset yang disewa dan ditempatkan di Kualanamu berdaya 30 MW, sudah berhenti beroperasi karena dilempari warga setempat.”Gensetnya dilempari batu oleh warga. Kita tak diberi izin mengoperasikannya. Mesin genset itu sempat beroperasi dan dihentikan beroperasi sejak 6 Januari. Saat ini kita berupaya meminta izin kepada warga setempat,” kata Bernandus.

Semula, PLN menyewa genset berkapasitas 150 MW asal Malaysia dan Singapura untuk mengatasi defisit listrik. Mesin genset itu ditempatkan di 3 lokasi yakni 75 MW di Payapasir dengan mesin asal Singapura, genset asal Malaysia ditempatkan di Kualanamu sebesar 30 MW dan Tanjungmorawa sebesar 45 MW. “Hanya genset di Kualanamu yang stop beroperasi, genset lainnya beroperasi. Total daya dari genset yang beroperasi mencapai 120 MW,” ujar Bernandus.

Akibat sejumlah persoalan itu, Bernandus mengaku kalau Sumut menjadi devisit listrik sebesar 250 MW. Meskipun mendapat pasokan transfer daya listrik dari Inalum, namun belum menutupi devisit tersebut. “Mudah-mudahan ini teratasi pada akhir Februari,” harap Bernandus. (put/ila/rbb)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru