MEDAN, SUMUTPOS.CO – Unjuk rasa Masyarakat Pribumi Indonesia atas perubuhan masjid dan penutupan Jalan Jawa oleh PT Agra Citra Kharisma (ACK) ricuh di depan kantor Wali Kota Medan, Jumat (10/4).
Kericuhan puluhan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan aparat kepolisian itu terjadi ketika massa meminta bertemu dengan Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi. Namun, pertemuan dengan wali kota tak bisa dipenuhi akibatnya massa memblokir Jalan Kapten Maulana Lubis selama tiga jam, bahkan massa unjuk rasa sempat menggelar salat Jumat di jalan tersebut.
Semula, aparat kepolisian sempat mendatangkan Asisten Administrasi Umum Ikhawan Habiby Daulay, massa menolaknya lantaran tak bisa mengambil kebijakan. Begitu juga, ketika Sekda Pemko Medan Syaiful Bahri Lubis dihadirkan lagi-lagi massa menolaknya sambil menggoyang-goyang pagar kantor Wali Kota Medan yang dijaga ketat aparat kepolisian dan Sat Pol PP.
Kepolisian pun akhirnya memberikan keleluasaan kepada massa untuk menutup jalan dengan sambil meneriakkan yel-yel anti etnis tertentu. Tak cukup sampai di situ, massa juga sempat mengejar-ngejar beberapa orang etnis tertentu saat melintasi penutupan jalan tersebut. Alhasil, beberapa orang etnis tertentu itu langsung kabur dan diamankan aparat kepolisian.
Tak cukup itu saja, sejumlah siswa SMP dan SMA dari etnis tertentu juga sempat diamankan kepolisian arahkan ke kantor Wali Kota Medan ketika akan melintasi kelompok massa yang sedang berunjuk rasa.
Massa yang berteriak meminta Wali Kota Medan jangan sembunyi di dalam ruangannya. Karena massa tak akan mau bubar bila Wali Kota Medan tidak menemuia pengunjuk rasa.
Dalam orasinya, pimpinan aksi Masyarakat Pribumi Indonesia Fadli Hamsi menuntut agar Masjid Al Hidayah dan Madrasyah serta Jalan Madura dikembalikan sedia kala. Kejadian perubuhan masjid di Medan sudah berulang-ulang, hal inilah yang bisa memancing kemarahan umat.
“Kami tak terima sampai kapan pun masjid kami dihancurkan, jalan kami ditutup sementara. Sementara di dekat jalan tersebut berdiri megah satu rumah ibadah di non-Muslim,” katanya.
Dia juga menyebutkan, masjid adalam milik umat, bukan milik instansi atau perseorangan yang bisa diperjual belikan atau ruishlagh. “Kami minta Wali Kota medan segera menyelesaikan persoalan ini,” katanya. “Persoalan Centre Point ini sudah menyakiti hati umat Islam, karena masjid dan madrasyah yang berdiri sejak lama hancur karena akan dibangun Mall Centre Point,” ucapnya.