Mahasiswa Tuntut BPODT Dibubarkan, 3 Tahun Pariwisata Belum Berkembang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) sudah tiga tahun dibentuk pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2016. Namun hingga kini, keberadaan badan yang dipimpin Arie Prasetyo itu dinilai belum memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan kemajuan ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba.

Melihat kenyataan ini, Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) di Jalan Patimura Medan, Rabu (10/4) siang. Mereka mendesak pemerintahn

untuk membubarkan BPODT. “Kita mempertanyakan apa fungsi BPODT? Sejauh ini kita bingung dan ambigu, apa yang sudah dilakukan BPODT,” ungkap Koordinator Aksi, Ambrin Simbolon dalam orasinya.

Dikatakannya, selama ini yang dilakukan BPODT hanya aktivitas yang kegunaannya bersifat sementara, semisal seminar. Tidak berdampak bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Padahal, pembentukan BPODT ini telah menghabiskan tidak sedikit anggaran negara. Oleh sebab itu, para mahasiswa meneriakkan agar BPODT yang dipimpin Arie Prasetyo sebagai direktur utama dibubarkan. “Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo membubarkan satuan kerja dari Kementerian Pariwisata ini. Bubarkan BPODT sekarang juga,” teriak Ambrin.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menyoal tentang areal tanah di kawasan Desa Sigapiton (Kecamatan Ajibata) yang masuk dalam pengelolaan BPODT. Disebutkan, tanah yang berstatus tanah ulayat tersebut masih terdapat sengketa yang belum diselesaikan.

Satu jam berorasi, namun tidak satupun perwakilan dari BPODT menemui massa aksi. Kesal tak ada yang menemui mereka, para pendemo mencoba mendobrak pagar kantor BPODT. Namun aksi itu dihalangi puluhan petugas Kepolisian yang mengawal jalannya aksi.

Tak sampai di situ, massa mencoba memanjat pagar kantor itu. Melihat massa sudah tidak kondusif, baru perwakilan BPODT mengizinkan mahasiswa dari berbagai universitas di Medan itu masuk untuk berdialog.

Dalam dialog dengan mahasiswa, Dirut BPODT Arie Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah berbuat untuk kemajuan kawasan pariwisata di Danau Toba untuk mendatangkan wisatawan dengan jumlah besar. “Kita juga baru resmikan The Kaldera Toba Nomadic Escape di Kabupaten Toba Samosir. Kita juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan The Kaldera,” kata Arie.

Soal rencana induk pengembangan pariwisata Danau Toba saat ini, kata Arie, terus digodok oleh tim pakar. “Saat ini tengah disusun Integrated Tourism Masterplan (ITMP) oleh tim pakar yang dibantu oleh World Bank, Kementerian Pariwisata, Bappenas dan Kementerian PUPR, dan akan selesai tahun ini,” kata Arie.

Arie juga menjelaskan, selama ini pemerintah terus melakukan pembangunan di kawasan Danau Toba. Dalam tiga tahun terakhir, pembangunan yang dilakukan antara lain, Bandara Silangit, Bandara Sibisa, Jalan Nasional, Jalan Tol hingga Kapal Ferry di Danau Toba.

“Kita juga tetap memperhatikan masyarakat dan industri sekitar khususnya UMKM. Intinya pembangunan tetap melibatkan masyarakat agar dampak pembangunan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar Danau Toba,” ujarnya.

BPODT, kata Arie, juga akan semaksimal mungkin mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal dalam pengembangan Danau Toba. Dengan itu, ia membantah semua tudingan disampaikan massa aksti tersebut. “Kebudayaan dan kearifan lokal menjadi semangat kita. Jika ini terus berkembang, pariwisata juga terus meningkat. Maka yang merasakan efeknya secara langsung adalah masyarakat. Semoga apa yang kita kerjakan bisa terus meningkatkan perekonomian masyarakat,” bebernya.

Terakhir, Arie juga menambahkan, dari sisi kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara, adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatra Utara pada Februari 2019, sebesar 23.342 kunjungan, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yakni 17.926 kunjungan atau naik 30,2 persen. “Tentu untuk membangun kawasan Danau Toba yang sangat besar, luasnya lima kali lebih besar dari Jakarta, membutuhkan proses yang tidak sebentar. Kami berupaya meretas permasalahan satu persatu, dan berharap tugas besar ini dapat kita lakukan bersama dan terintegrasi. Tentunya jika ada kekurangan di sana sini kami mohon maaf,” pungkasnya.

Divisi Pemasaran BPODT yang dipimpin Wahyudito membantah kalau tanah tersebut masih bermasalah. Pihaknya tidak mungkin beraktivitas di sana kalau ternyata masih terdapat sengketa. “Secara hukum tanah seluas kurang lebih 500 ha di Sigapiton sudah tidak bermasalah. Penyelesaian ganti ruginya dalam situasi on going process. Tidak mungkin otorita berkegiatan kalau ada masalah,” ujar Wahyudito.

Di Sigapiton, BPODT bersama Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti memberikan beasiswa kepada 22 orang mahasiswa menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung dan Bali. BI membantu pertanian bawang dan Kementerian Pariwisata mengembangkan homestay untuk penginapan wisatawan yang berkunjung.

Pihak otorita dan aliansi mahasiswa bersepakat untuk kembali bertemu dua pekan ke depan guna membicarakan pengembangan berbagai hal untuk kemajuan masyarakat di kawasan Danau Toba. (gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) sudah tiga tahun dibentuk pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2016. Namun hingga kini, keberadaan badan yang dipimpin Arie Prasetyo itu dinilai belum memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan kemajuan ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba.

Melihat kenyataan ini, Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) di Jalan Patimura Medan, Rabu (10/4) siang. Mereka mendesak pemerintahn

untuk membubarkan BPODT. “Kita mempertanyakan apa fungsi BPODT? Sejauh ini kita bingung dan ambigu, apa yang sudah dilakukan BPODT,” ungkap Koordinator Aksi, Ambrin Simbolon dalam orasinya.

Dikatakannya, selama ini yang dilakukan BPODT hanya aktivitas yang kegunaannya bersifat sementara, semisal seminar. Tidak berdampak bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Padahal, pembentukan BPODT ini telah menghabiskan tidak sedikit anggaran negara. Oleh sebab itu, para mahasiswa meneriakkan agar BPODT yang dipimpin Arie Prasetyo sebagai direktur utama dibubarkan. “Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo membubarkan satuan kerja dari Kementerian Pariwisata ini. Bubarkan BPODT sekarang juga,” teriak Ambrin.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menyoal tentang areal tanah di kawasan Desa Sigapiton (Kecamatan Ajibata) yang masuk dalam pengelolaan BPODT. Disebutkan, tanah yang berstatus tanah ulayat tersebut masih terdapat sengketa yang belum diselesaikan.

Satu jam berorasi, namun tidak satupun perwakilan dari BPODT menemui massa aksi. Kesal tak ada yang menemui mereka, para pendemo mencoba mendobrak pagar kantor BPODT. Namun aksi itu dihalangi puluhan petugas Kepolisian yang mengawal jalannya aksi.

Tak sampai di situ, massa mencoba memanjat pagar kantor itu. Melihat massa sudah tidak kondusif, baru perwakilan BPODT mengizinkan mahasiswa dari berbagai universitas di Medan itu masuk untuk berdialog.

Dalam dialog dengan mahasiswa, Dirut BPODT Arie Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah berbuat untuk kemajuan kawasan pariwisata di Danau Toba untuk mendatangkan wisatawan dengan jumlah besar. “Kita juga baru resmikan The Kaldera Toba Nomadic Escape di Kabupaten Toba Samosir. Kita juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan The Kaldera,” kata Arie.

Soal rencana induk pengembangan pariwisata Danau Toba saat ini, kata Arie, terus digodok oleh tim pakar. “Saat ini tengah disusun Integrated Tourism Masterplan (ITMP) oleh tim pakar yang dibantu oleh World Bank, Kementerian Pariwisata, Bappenas dan Kementerian PUPR, dan akan selesai tahun ini,” kata Arie.

Arie juga menjelaskan, selama ini pemerintah terus melakukan pembangunan di kawasan Danau Toba. Dalam tiga tahun terakhir, pembangunan yang dilakukan antara lain, Bandara Silangit, Bandara Sibisa, Jalan Nasional, Jalan Tol hingga Kapal Ferry di Danau Toba.

“Kita juga tetap memperhatikan masyarakat dan industri sekitar khususnya UMKM. Intinya pembangunan tetap melibatkan masyarakat agar dampak pembangunan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar Danau Toba,” ujarnya.

BPODT, kata Arie, juga akan semaksimal mungkin mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal dalam pengembangan Danau Toba. Dengan itu, ia membantah semua tudingan disampaikan massa aksti tersebut. “Kebudayaan dan kearifan lokal menjadi semangat kita. Jika ini terus berkembang, pariwisata juga terus meningkat. Maka yang merasakan efeknya secara langsung adalah masyarakat. Semoga apa yang kita kerjakan bisa terus meningkatkan perekonomian masyarakat,” bebernya.

Terakhir, Arie juga menambahkan, dari sisi kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara, adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatra Utara pada Februari 2019, sebesar 23.342 kunjungan, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yakni 17.926 kunjungan atau naik 30,2 persen. “Tentu untuk membangun kawasan Danau Toba yang sangat besar, luasnya lima kali lebih besar dari Jakarta, membutuhkan proses yang tidak sebentar. Kami berupaya meretas permasalahan satu persatu, dan berharap tugas besar ini dapat kita lakukan bersama dan terintegrasi. Tentunya jika ada kekurangan di sana sini kami mohon maaf,” pungkasnya.

Divisi Pemasaran BPODT yang dipimpin Wahyudito membantah kalau tanah tersebut masih bermasalah. Pihaknya tidak mungkin beraktivitas di sana kalau ternyata masih terdapat sengketa. “Secara hukum tanah seluas kurang lebih 500 ha di Sigapiton sudah tidak bermasalah. Penyelesaian ganti ruginya dalam situasi on going process. Tidak mungkin otorita berkegiatan kalau ada masalah,” ujar Wahyudito.

Di Sigapiton, BPODT bersama Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti memberikan beasiswa kepada 22 orang mahasiswa menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung dan Bali. BI membantu pertanian bawang dan Kementerian Pariwisata mengembangkan homestay untuk penginapan wisatawan yang berkunjung.

Pihak otorita dan aliansi mahasiswa bersepakat untuk kembali bertemu dua pekan ke depan guna membicarakan pengembangan berbagai hal untuk kemajuan masyarakat di kawasan Danau Toba. (gus)