MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus baru positif Covid-19 di Sumatera Utara terus bertambah. Jika pada Kamis (9/7), terjadi penambahan 109 orang, kini Jumat (10/7), bertambah lagi 112 orang. Sehingga totalnya sudah mencapai 2.197 orang. Dan untuk pertama kalinya, muncul kasus baru di Nias Selatan. Dengan begitu, tinggal 3 daerah lagi di Sumut yang belum pernah mencatatkan kasus positif Covid-19, yakni Pakpak Bharat, Nias Utara, dan Nias Barat
JUBIR GTPP Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, dengan bertambahnya kasus penularan ini, tentunya masyarakat diingatkan kembali untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. “Sampai saat ini, cara yang dapat membendung penularan Covid-19 yakni menerapkan protokol kesehatan. Sebab, protokol kesehatan adalah sesuatu yang paling mudah kita kerjakan,” jelas Aris saat melakukan konferensi video secara live dari Media Center GTPP Covid-19 Provinsi Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (10/7) sore.
Diungkapkannya, berdasarkan sejumlah penelitian, seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat virus dan tidak menggunakan masker, maka orang di sekitarnya memiliki peluang tertular bisa sampai 75 persen sebagai akibat dari percikan ludah dan droplet yang mengenai semua benda. Sebaliknya, dengan mengenakan masker, angka penularan bisa ditekan hingga 5 persen. “Ini lah mengapa menggunakan masker menjadi penting dan kami tidak akan bosan untuk mengingatkan,” ujar Aris.
Berikutnya, Aris menjelaskan, selain melindungi diri dari cemaran droplet secara langsung, cemaran pada benda sekitar juga perlu untuk diwaspadai. Hal ini menjadi alasan utama mengapa rutin mencuci tangan dengan sabun juga sangat penting. “Mencuci tangan dengan sabun bisa membunuh, merusak, mematikan virus ketika kita tidak sengaja menyentuh benda-benda yang tercemar virus,” jelasnya.
Hal lainnya yang tidak boleh dilalaikan ialah menjaga jarak. Jelang Normal Baru, kata Aris, mobilitas meningkat, banyak tempat-tempat publik yang mulai dibuka. Namun, masyarakat diminta untuk tidak lupa menjaga jarak 1-2 meter serta tidak ke luar rumah jika tidak ada sesuatu yang penting.
“Sampai saat ini sudah banyak tenaga kesehatan kita yang terpapar Covid-19. Marilah kita jaga dan dukung tenaga kesehatan kita, karena mereka mempertaruhkan jiwa dan raga untuk berada di garda terdepan merawat pasien Covid-19. Mereka juga sama seperti kita, berharap pandemi berakhir dan bisa berkumpul bersama keluarga,” pesan Aris.
Adapun perkembangan data orang yang terpapar Covid-19 di Sumut pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00 WIB yakni Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 260 orang, Pasien positif sebanyak 2.197 orang, sembuh sebanyak 526 orang, dan meninggal sebanyak 116 orang.
“Jumlah pasien sembuh memang selalu bertambah, tetapi pasien positif juga bertambah. Oleh karena itu, kita tidak ada pilihan lain selain ikut mengambil peran. Mari mempersepsikan dengan tegas bahwa upaya terdepan di dalam melawan Covid-19 adalah kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Jangan menunggu diri kita yang terkena virus,” tegas Aris.
Dari update data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut kemarin, diketahui Kota Medan masih menjadi yang paling banyak mencatatkan kasus positif covid-19, dengan 1.397 orang. Kemarin saja, di Kota Medan bertambah 64 kasus dari Hari Kamis, yang masih 1.323 orang. Selain Medan, kasus baru pada hari Jumat kemarin, juga melejit di Deliserdang dengan 8 orang, dan kini totalnya menjadi 288 orang; Sibolga bertambah 3 orang, total menjadi 10 orang; Batubara bertambah 2 orang, total menjadi 27 orang.
Kemudian Binjai bertambah 2 orang, menjadi 35 orang; Karo bertambah 1 orang, menjadi 25 orang; Asahan bertambah 1 orang, menjadi 26 orang; Labuhanbatu bertambah 1 orang, menjadi 3 orang; Nias Selatan 1 orang; Serdangbedagai 1 orang, total menjadi 21 orang; Padang Sidempuan 2 orang, menjadi 3 orang; Langkat 1 orang, menjadi 4 orang. Sementara pertambahan 1 orang yang meninggal adalah dari Medan.
Intens Koordinasi ke Pemda se Sumut
Untuk mengkover warga terdampak pandemi Covid-19 dalam jaring pengaman sosial (JPS), Pemprov Sumut berkomitmen perbaiki dan perbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terkhusus pada realokasi anggaran tahap II yang masih dimatangkan Pemprov Sumut hingga kini.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengakui, selama ini bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi yang dikucurkan pemerintah berlandaskan DTKS. “Data tersebut akan terus diperbaiki dan dilengkapi agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ke depan semakin baik data yang kita miliki, akan semakin banyak warga yang terbantu, karena pemberian bansos itu tepat sasaran,” katanya saat menjadi narasumber Dialog Interaktif TVRI dengan topik Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Pada Masa Tanggap Bencana Covid-19 di Stasiun TVRI Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (9/7).
Karenanya, kata dia, guna memperkaya data dimaksud, Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan itu juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah. Jika bantuan itu dalam bentuk tunai, seharusnya bisa dibelanjakan di daerah, agar ekonomi daerah berputar. Kalaupun bantuan dalam bentuk natura atau barang, juga akan dibelanjakan di daerah. “Untuk itu, kita harapkan bantuan tahap kedua ini akan lebih baik lagi,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck.
Ijeck pun mengamini dampak dari Covid-19 adalah bertambahnya pengangguran, banyak usaha yang terganggu sehingga bertambah data warga miskin baru. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi dan validasi agar semua mendapatkan bantuan. “Pada pemuktahiran data nantinya, saya mau para TKI yang pulang dimasukkan datanya dalam penerima bantuan. Karena tidak semua TKI yang pulang itu punya kemampuan sosial yang baik. Ke depan kita juga harus memikirkan ketahanan pangan. Ekonomi kita harus bangkit kembali, apalagi saat ini basis kita pada pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan cukup baik. Untuk itu penyusunan APBD di tahun 2021 pun harus sejalan dengan stimulus ekonomi kita saat ini,” ujarnya.
Satgas Wilayah I Pencegahan KPK Maruli Tua Manurung, yang juga sebagai narasumber mengatakan, salah satu modus penyimpangan adalah terkait data. Karena itu, KPK akan mendorong agar pihak terkait melakukan validasi data setiap enam bulan sekali. “Butuh kerja keras memang untuk mendapatkan data yang valid. Untuk itu perangkat Dinas Sosial dan perangkat terkait di daerah harus serius untuk melakukan pemutakhiran data. Karena seharusnya data yang sudah dikumpulkan ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Kementerian Sosial,” katanya.
Dikatakannya, KPK saat ini fokus untuk memberantas korupsi dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Secara teori di saat masa krisis seperti ini sangat rawan terjadi penyimpangan, terutama saat penyaluran bansos. “Kami sudah melakukan mapping terkait potensi penyimpangan yang akan terjadi. Pertama itu terkait validasi data. Kami pun fokus untuk memastikan data tersebut clean dan clear, tidak ada data yang fiktif,” katanya.
Selain potensi penyelewengan adalah pengadaan bansos. Apalagi masih banyak bansos yang disalurkan dalam bentuk sembako. “Kami sudah sampaikan kepada gubernur Sumut agar memberikan bantuan dalam bentuk cash transfer,” tambahnya.
Terakhir, potensi penyimpangan bansos terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Maruli menjelaskan bahwa banyak oknum ataupun relawan yang memanfaatkan bansos yang dimasukkan gambar-gambar dari para calon. “Untuk mengantisipasi penyimpangan itu, KPK pun meluncurkan aplikasi Jaga Bansos yang dapat diunduh pada gawai android maupun iOS. Fitur ini dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bantuan sosial. Keluhan atau laporan yang masuk ke Jaga Bansos, akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemda terkait,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Yono Andi Atmoko mengatakan bahwa seharusnya dengan bantuan dari Pemprov Sumut, seluruh warga yang terdampak tidak ada lagi yang tidak kebagian bansos.
“Dari perhitungan yang sudah kami lakukan, harusnya di seluruh kabupaten/kota di Sumut, seluruh warga yang terdampak harusnya kebagian semua. Dengan adanya warga yang tidak menerima bansos, menunjukan ada yang salah dengan data. Kami pun turun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi dan saat ini masih sedang berproses,” terangnya. (prn)
