MEDAN- Wali Kota Pematangsiantar Hulman Sitorus, yang menuding pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merusak proses demokrasi, terus menuai kontroversi.
Salah satunya muncul dari Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Sumut. Ketua AJI Sumut, Rika Yus kepada Sumut Pos, Minggu (11/3) dengan tegas menyatakan, apa yang dikemukakan orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tersebut sesuatu yang salah kaprah.
Apa yang dikemukakan Hulman Sitorus tersebut, juga menandakan jika dirinya bukanlah orang yang cerdas serta takut akan kritikan.
“Salah kaprah jika itu ungkapannya. Pers justru membuka ruang demokrasi. Itu hak-hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Jika pers mengkritik apa yg dilakukan wali kota, karena wali kota itu selaku pejabat publik. Yang semua gerak-gerik dan kebijakannya merupakan hal yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Jika merasa ruang untuk hak jawab tidak ada, itu yang dikoreksi dan diminta,” tegasnya.
Jangan justru diberitakan di media, kemudian terus menuding pers. Itu tandanya, Hulman takut dengan kritik. Justru dia (Hulman, red) yang harus dicerdaskan,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu unsur pimpinan DPRD Sumut, Chaidir Ritonga menegaskan, pernyataan Hulman Sitorus adalah hal yang keliru.
Dijelaskannya, pers dan LSM justru bagian dari perjalanan demokrasi. Karena Pers disebut menjadi pilar keempat dari Trias Politica.
“Tanpa pers dan LSM demokratisasi tidak akan berjalan dengan optimal. Pers dan LSM sendiri akan terus menyesuaikan diri bagaimana menyikapi secara profesional dan proporsional mengelola hak-hak atas keterbukaan publik. Jadi kalau ada yang bilang pers dan LSM penghambat demokrasi, saya kira itu keliru. Kita semua memang masih melakukan pembelajaran berdemokrasi menuju demokrasi yang lebih sehat,” tegasnya
