Acara debat akan ditayangkan langsung Metro TV mulai pukul 19.00 WIB sampai 21.00 WIB, di Hotel Adi Mulia Medan. Calon Wagubsu Musa Rajekshah atau Ijeck mengakui, tema debat kedua ini sangat cocok dengan visi misi dan program mereka. Bersama Edy Rahmayadi, jika diberi amanah memimpin Sumut, mereka akan mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di daerah ini. “Untuk itu pulalah Eramas hadir dan menjawab keinginan masyarakat Sumut. Selama ini, hal itu yang kami sampaikan dan tertuang dalam visi misi serta program saya dan Pak Edy,” tuturnya.
Ijeck menyebut, salah satu cara menjawab pemerataan pembangunan dengan selalu membangun komunikasi bersama pemerintah daerah. Harus ada kesan bahwa pemerintah provinsi hadir dan ada untuk semua pemda di Sumut. Kesempatan itu ia juga mengaku tidak ada persiapan khusus pada debat kandidat kedua ini. “Kunci debatkan untuk menyampaikan seluruh visi misi kita kepada masyarakat. Dan tentunya kami akan coba kembali menyampaikan visi misi itu. Di samping itu sebelum debat akan berdoa untuk dapat tampil tenang dan bisa menjawab semua pertanyaan,” ujarnya.
Sementara, Tim Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus juga mengaku, tidak punya persiapan khusus untuk menghadapi pertanyaan. Namun untuk pembangunan yang merata, komitmen untuk bersinergi bersama kabupaten/kota akan menjadi prioritas pasangnya ini. “Semua itu termasuk dalam visi misi, sesuai dengan apa yang diprogramkan. Jadi bukan persiapan yang bagaimana, seperti main sepakbola,” ujar Ketua Tim Pemenangan Djoss, Djumiran Abdi kepada Sumut Pos, Jumat (11/5).
Terkait pemerataan pembangunan di Sumut, Djumiran mengakui, otonomi daerah merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan Pemprov Sumut punya batasan wilayah atau pekerjaan. “Walaupun gubernur, kan ada batasannya. Misalnya untuk infrastruktur, ada jalan kabupaten, berbeda dengan jalan provinsi,” sebutnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya hubungan sinergi antara pemprov dengan pemkab/pemko. Hal ini juga sejalan dengan konsep serta komitmen Djarot yang mengaku akan lebih banyak berkantor di kabupaten/kota agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di daerah.
Acara debat akan ditayangkan langsung Metro TV mulai pukul 19.00 WIB sampai 21.00 WIB, di Hotel Adi Mulia Medan. Calon Wagubsu Musa Rajekshah atau Ijeck mengakui, tema debat kedua ini sangat cocok dengan visi misi dan program mereka. Bersama Edy Rahmayadi, jika diberi amanah memimpin Sumut, mereka akan mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di daerah ini. “Untuk itu pulalah Eramas hadir dan menjawab keinginan masyarakat Sumut. Selama ini, hal itu yang kami sampaikan dan tertuang dalam visi misi serta program saya dan Pak Edy,” tuturnya.
Ijeck menyebut, salah satu cara menjawab pemerataan pembangunan dengan selalu membangun komunikasi bersama pemerintah daerah. Harus ada kesan bahwa pemerintah provinsi hadir dan ada untuk semua pemda di Sumut. Kesempatan itu ia juga mengaku tidak ada persiapan khusus pada debat kandidat kedua ini. “Kunci debatkan untuk menyampaikan seluruh visi misi kita kepada masyarakat. Dan tentunya kami akan coba kembali menyampaikan visi misi itu. Di samping itu sebelum debat akan berdoa untuk dapat tampil tenang dan bisa menjawab semua pertanyaan,” ujarnya.
Sementara, Tim Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus juga mengaku, tidak punya persiapan khusus untuk menghadapi pertanyaan. Namun untuk pembangunan yang merata, komitmen untuk bersinergi bersama kabupaten/kota akan menjadi prioritas pasangnya ini. “Semua itu termasuk dalam visi misi, sesuai dengan apa yang diprogramkan. Jadi bukan persiapan yang bagaimana, seperti main sepakbola,” ujar Ketua Tim Pemenangan Djoss, Djumiran Abdi kepada Sumut Pos, Jumat (11/5).
Terkait pemerataan pembangunan di Sumut, Djumiran mengakui, otonomi daerah merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan Pemprov Sumut punya batasan wilayah atau pekerjaan. “Walaupun gubernur, kan ada batasannya. Misalnya untuk infrastruktur, ada jalan kabupaten, berbeda dengan jalan provinsi,” sebutnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya hubungan sinergi antara pemprov dengan pemkab/pemko. Hal ini juga sejalan dengan konsep serta komitmen Djarot yang mengaku akan lebih banyak berkantor di kabupaten/kota agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di daerah.
