28.9 C
Medan
Sunday, May 12, 2024

Kabiro Umum: Bukan Masa Saya

Gaji Puluhan Honorer Pemprovsu Tertunggak Empat Bulan

MEDAN- Terkait adanya temuan tunggakan pembayaran puluhan gaji pegawai honorer Bagian Kemotoran di Jajaran Pemprovsu disikapi dingin oleh Kepala Biro Umum Setda Provsu Hj Nurlela. Ia mengatakan, ‘itu dosa yang lalu’.
Menurut puluhan pegawai honorer tersebut, gaji yang tertunggak ini menjadi sangat penting bagi mereka. Mengingat kebutuhan saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri yang semakin banyak dan meningkat baik dari segi harga maupun kuantitasnya.

“Kami sangat membutuhkan gaji itu. Apalagi ini sedang bulan puasa dan mejelang hari raya, tentunya kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan keluarga perlu dipenuhi,” ujar seorang pegawai honorer Bagian Kemotoran Pemprovsu yang tak mau namanya disebutkan, Kamis (11/8).

Sementara itu, Kabiro Umum Setda Provsu Hj Nurlela menjelaskan, dia tak tau mengenai hal itu. “Saat ini tubuh Pemprovsu sedang diperiksa pihak inspektorat, kita lihat saja nanti hasilnya. Mengenai gaji pegawai honorer yang tertunggak itu, saya tidak tau, menurut saya itu masalah dari kepemimpinan yang lalu, bukan saya,” katanya.
Ia juga menjelaskan, menurut PP Nomor 48 Tahun 2005, pegawai honorer sejak 2005 lalu tak lagi boleh diangkat alias anggaran pembiayaannya tak lagi masuk dalam APBD. “Namun, sebelum PP itu disahkan, jika ada pegawai honorer yang sudah direkrut tetap boleh dipekerjakan. Dan tentang pegawai honorer di sini yang gajinya tertunggak itu tak lagi tersedia anggaran untuk itu. Dan itu memang dosa dari kepemimpinan yang lalu,” ujarnya.

Saat wartawan membandingkan, pembayaran TPP sejumlah PNS yang baru saja dilunasi oleh Pemprovsu, Nurlela menuturkan, untuk TPP tersebut masih ada sisa dana anggaran di Biro Keuangan Setda Provsu sejumlah Rp500 juta.
“Kita memang sudah melunasi TPP PNS dari bulan Januari hingga Juli 2011 lalu. Gaji dan TPP berbeda, kalau gaji dibayarkan terlebih dahulu, kalau TPP dibayarkan setelah bekerja,” katanya.

Dengan pembayaran TPP yang sebenarnya juga termasuk belum menjadi tanggung jawab Kabiro Umum Setda Provsu yang baru (Nurlela, red), karenanya, jumlah anggaran yang terpakai tersebut nantinya akan diajukan kembali di P-PABD.

“Hingga saat ini belum ada sertijab terhadap jabatan yang saat ini sudah saya duduki. SPJ dari pimpinan yang lama belum juga selesai, namun, saya tetap mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan dengan maksimal. Dan saya bersyukur TPP ini nantinya bisa digunakan sebaik-baiknya oleh pegawai,” jelas Nurlela.
Dia juga berharap, kejadian-kejadian seperti tunggakkan gaji pegawai honorer, tak lagi terjadi semasa kepemimpinannya. (saz)

Gaji Puluhan Honorer Pemprovsu Tertunggak Empat Bulan

MEDAN- Terkait adanya temuan tunggakan pembayaran puluhan gaji pegawai honorer Bagian Kemotoran di Jajaran Pemprovsu disikapi dingin oleh Kepala Biro Umum Setda Provsu Hj Nurlela. Ia mengatakan, ‘itu dosa yang lalu’.
Menurut puluhan pegawai honorer tersebut, gaji yang tertunggak ini menjadi sangat penting bagi mereka. Mengingat kebutuhan saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri yang semakin banyak dan meningkat baik dari segi harga maupun kuantitasnya.

“Kami sangat membutuhkan gaji itu. Apalagi ini sedang bulan puasa dan mejelang hari raya, tentunya kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan keluarga perlu dipenuhi,” ujar seorang pegawai honorer Bagian Kemotoran Pemprovsu yang tak mau namanya disebutkan, Kamis (11/8).

Sementara itu, Kabiro Umum Setda Provsu Hj Nurlela menjelaskan, dia tak tau mengenai hal itu. “Saat ini tubuh Pemprovsu sedang diperiksa pihak inspektorat, kita lihat saja nanti hasilnya. Mengenai gaji pegawai honorer yang tertunggak itu, saya tidak tau, menurut saya itu masalah dari kepemimpinan yang lalu, bukan saya,” katanya.
Ia juga menjelaskan, menurut PP Nomor 48 Tahun 2005, pegawai honorer sejak 2005 lalu tak lagi boleh diangkat alias anggaran pembiayaannya tak lagi masuk dalam APBD. “Namun, sebelum PP itu disahkan, jika ada pegawai honorer yang sudah direkrut tetap boleh dipekerjakan. Dan tentang pegawai honorer di sini yang gajinya tertunggak itu tak lagi tersedia anggaran untuk itu. Dan itu memang dosa dari kepemimpinan yang lalu,” ujarnya.

Saat wartawan membandingkan, pembayaran TPP sejumlah PNS yang baru saja dilunasi oleh Pemprovsu, Nurlela menuturkan, untuk TPP tersebut masih ada sisa dana anggaran di Biro Keuangan Setda Provsu sejumlah Rp500 juta.
“Kita memang sudah melunasi TPP PNS dari bulan Januari hingga Juli 2011 lalu. Gaji dan TPP berbeda, kalau gaji dibayarkan terlebih dahulu, kalau TPP dibayarkan setelah bekerja,” katanya.

Dengan pembayaran TPP yang sebenarnya juga termasuk belum menjadi tanggung jawab Kabiro Umum Setda Provsu yang baru (Nurlela, red), karenanya, jumlah anggaran yang terpakai tersebut nantinya akan diajukan kembali di P-PABD.

“Hingga saat ini belum ada sertijab terhadap jabatan yang saat ini sudah saya duduki. SPJ dari pimpinan yang lama belum juga selesai, namun, saya tetap mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan dengan maksimal. Dan saya bersyukur TPP ini nantinya bisa digunakan sebaik-baiknya oleh pegawai,” jelas Nurlela.
Dia juga berharap, kejadian-kejadian seperti tunggakkan gaji pegawai honorer, tak lagi terjadi semasa kepemimpinannya. (saz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/