Berdasarkan informasi, 100 anggota DPRD Sumut periode lalu, tujuh d iantaranya dipanggil Senin (7/9) lalu. Total ada 93 orang lagi yang akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dan klarifikasi dugaan gratifikasi terkait hak interpelasi.
Pimpinan KPK mengakui pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus baru terkait hak interpelasi DPRD Sumut. Johan mengatakan, proses baru dilakukan dengan pengumpulan bahan dan keterangan.
“Memang sedang dilakukan pengumpulan bahan keterangan. Ada dugaan ketidakberesan dalam kaitan interpelasi di DPRD (Sumut),” ujar Plt Ketua KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9).
Selain itu Johan juga menegaskan, penyidik belum mengetahui jumlah dugaan suap maupun nama-nama yang kelak akan dijadikan tersangka. “Masih mengumpulkan alat bukti. Penyidik merasa belum perlu mengeluarkan SPDP,” tukasnya.
DPRD Sumut sempat mewacanakan menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Namun, tanpa alasan jelas, interpelasi tersebut tiba-tiba batal.
“Memang kami menerima laporan berkaitan dengan ada dugaan ketidakberesan dalam kaitan interpelasi di DPRD (Sumut),” kata Johan.
Menurut Johan, pihaknya sudah memintai keterangan dari DPRD Sumut untuk mengumpulkan keterangan dan bahan.
“Karena itu kita lakukan permintaan keterangan ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi memang sedang dilakukan pengumpulan bahan keterangan,” beber Johan.
Dari informasi yang dihimpun, sejumlah pihak sudah yang ikut terlibat dalam kasus baru ini sudah diperiksa penyidik. Bahkan, sejauh ini KPK terus menggali informasi dari Gubsu non-aktif, Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah anggota DPRD Sumut menyangkut dugaan suap hak interpelasi tersebut.
Tak hanya itu, beredar kabar Gatot sendiri yang menjadi pintu masuk KPK untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Namun, dikonfirmasi perihal itu, Johan enggan berkomentar banyak mengenai kabar tersebut.
Sebelumnya, pada Selasa (8/9), Gatot menjalani pemeriksaan di KPK. Dia membenarkan jika dirinya diperiksa terkait interpelasi DPRD Sumut.
“Saya diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk interpelasi,” ungkap Gatot usai diperiksa saat keluar dari Gedung KPK, Selasa (8/9).
