Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara di Aula Kantor Gubernur Sumut, Minggu (19/4/2026), berakhir ricuh. Insiden tersebut berbuntut pada pelaporan hukum terhadap ARS, oknum Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS ke Mapolda Sumatera Utara.
Wacana pelarangan total rokok elektrik atau vape di Sumatera Utara kian memicu perdebatan. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menilai rencana pelarangan total melalui Peraturan Daerah (Perda) perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani akses penghubung warga di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, yang ambruk sejak 2024 dan hingga kini belum diperbaiki.
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, H.M Subandi, menanggapi pernyataan Gubernur Bobby Nasution terkait upaya Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam membangun panti rehabilitasi narkoba dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Dukungan terhadap masuknya investasi asing kembali digaungkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut). Kali ini, perhatian tertuju pada potensi besar sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Toba yang dilirik investor asal Jepang.
Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendesak Polda Sumatera Utara untuk lebih agresif memberantas praktik operator judi online (judol) yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Medan.
Puluhan petani bawang asal Kabupaten Tanah Karo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026). Mereka menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Manaek Hutasoit, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat relokasi warga terdampak bencana ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Desakan ini muncul setelah ditemukan banyak korban masih tinggal di tenda pengungsian, meski bencana terjadi sekitar empat bulan lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pasokan listrik dalam kondisi aman menjelang rangkaian libur panjang yang mencakup Hari Raya Nyepi, Idulfitri, hingga peringatan Cheng Beng 2026.
Program Gebyar Pajak yang digagas Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Bapenda Sumut) dengan nilai anggaran mencapai Rp28 miliar menuai sorotan dari DPRD Sumatera Utara. Dewan mempertanyakan transparansi perencanaan program tersebut serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
