Wacana peleburan identitas nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Utara antara plat BK dan BB mulai menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C DPRD Sumut, Lambok Andreas Simamora, mengaku khawatir kebijakan tersebut justru memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya di kawasan Tapanuli.
Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, menyoroti serius persoalan sistem kelistrikan yang ditemukan bermasalah di dua perusahaan yakni PT Suriatama Kencana (Suzuya Grup) dan PT Karya Bhakti Manunggal
Polemik pembagian wilayah penggunaan nomor polisi kendaraan bermotor berkode BK dan BB di Sumatera Utara menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumatera Utara bersama Bapenda Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/5/2026).
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan di Dusun XXIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/5/2026).
Wakil Gubernur (Wagub) Surya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumatera Utara atas pengesahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, menegaskan pentingnya langkah terpadu dan komprehensif dalam menangani persoalan narkoba yang masih menjadi ancaman serius di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Belawan, Kota Medan.
Komitmen Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengembalikan dana milik Gereja Paroki Aek Nabara sebesar Rp28 miliar mendapat apresiasi dari DPRD Sumatera Utara. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.
Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara di Aula Kantor Gubernur Sumut, Minggu (19/4/2026), berakhir ricuh. Insiden tersebut berbuntut pada pelaporan hukum terhadap ARS, oknum Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS ke Mapolda Sumatera Utara.
Wacana pelarangan total rokok elektrik atau vape di Sumatera Utara kian memicu perdebatan. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menilai rencana pelarangan total melalui Peraturan Daerah (Perda) perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
