Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony, menerima kunjungan silaturahmi dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat, Selasa (9/6/2026). Dalam silaturahmi ini terungkap, PCNU Langkat siap bersinergi dengan politisi muda dari Partai Nasdem yang kini menjabat Pimpinan DPRD Sumut tersebut.
Gelombang keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari DPRD Sumut. Komisi D DPRD Sumut memastikan akan memanggil PT PLN (Persero) dalam rapat resmi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang guna meminta penjelasan terkait gangguan pasokan listrik yang dinilai telah merugikan masyarakat.
Wacana peleburan identitas nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Utara antara plat BK dan BB mulai menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C DPRD Sumut, Lambok Andreas Simamora, mengaku khawatir kebijakan tersebut justru memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya di kawasan Tapanuli.
Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, menyoroti serius persoalan sistem kelistrikan yang ditemukan bermasalah di dua perusahaan yakni PT Suriatama Kencana (Suzuya Grup) dan PT Karya Bhakti Manunggal
Polemik pembagian wilayah penggunaan nomor polisi kendaraan bermotor berkode BK dan BB di Sumatera Utara menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumatera Utara bersama Bapenda Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/5/2026).
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan di Dusun XXIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/5/2026).
Wakil Gubernur (Wagub) Surya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumatera Utara atas pengesahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, menegaskan pentingnya langkah terpadu dan komprehensif dalam menangani persoalan narkoba yang masih menjadi ancaman serius di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Belawan, Kota Medan.
Komitmen Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengembalikan dana milik Gereja Paroki Aek Nabara sebesar Rp28 miliar mendapat apresiasi dari DPRD Sumatera Utara. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.
