30 C
Medan
Saturday, June 15, 2024

Edukasi Publik soal Yellow Card UNESCO terhadap GKT, M Nuh Inisiasi FGD

MEDAN, SUMUTPOS.CO – UNESCO memberikan kartu kuning atas pengelolaan Geopark Kaldera Toba (GKT). Kaldera Toba diberi waktu dua tahun untuk perbaikan agar keanggotaannya di UNESCO Global Geopark bisa diperpanjang lagi.

Tak ingin Danau Toba dikeluarkan dari Global Geopark UNESCO, anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Nuh menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) untuk mengedukasi publik sekaligus sumbang saran kepada Pemprov Sumut dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp).

FGD yang digelar di Sekretariat DPD RI Sumut, Jalan Gajah Mada Medan, Rabu (11/10) kemarin, menghadirkan orang-orang yang berkompeten membahas permasalahan itu, di antaranya Maika Ritonga dari Dinas Pariwisata Sumut, Anggota DPRD Sumut Ahmad Hadian, Onrizal akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), dan Ketua Forum Kehuatanan Daerah Sumatera Utara, Panut Hadisiswoyo.

Dalam sambutannya, Muhammad Nuh mengatakan, Danau Toba merupakan anugerah Illahi yang wajib kita kelola dengan baik. “Ke depannya akan kita wariskan ke anak cucu dan membuat mereka bangga. FGD ini bagian dari edukasi kita kepada publik agar lebih peduli terhadap kondisi Danau Toba terkini,” kata Nuh.

Maike Ritonga mewakili Dinas Pariwisata Sumut mengajak semua stakeholder bersinergi dalam menyikapi warning dari UNESCO yang dialamatkan ke Geopark Kaldera Toba. “Sinergi semua pihak diharapkan akan mengubah status yellow card Geopark Kaldera Toba menjadi green card atau baik,”ujarnya.

Sedangkan anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian mengajak para peserta FGD yang hadir untuk menjadikan yellow card ini sebagai penyemangat untuk terus berbenah. “Kalau kita kelola dengan sangat baik pariwisata ini khususnya Danau Toba maka APBD kita akan lebih besar dari pada yang ada sekarang, hanya 14 triliun. Kita bisa mencontoh Provinsi Jawa Barat dan Bali yang sumber pemasukan APBD terbesarnya berasal dari sektor pariwisata,” sebut politisi PKS ini.

Akademisi USU, Onrizal menyebutkan, Geopark Kaldera Toba dalam pengeloalannya harus holistik atau menyeluruh. Lalu Onrizal membandingkan pengelolaan global geopark Danau Toba dengan Global Geopark Langkawi, Malaysia yang sudah mampu membuat masyarakatnya sejahtera.

Panut Hadisiswoyo selalu Ketua Forum Kehutanan Daerah Sumatera Utara mengatakan, Danau Toba adalah beyond tourism atau bahasa sederhananya, Danau Toba bukan hanya tentang pariwisata saja, tapi lebih dari itu, aspek sosial dan lingkungannya juga harus diperhatikan.

Peserta yang hadir pada FGD kali ini berasal dari Ormas dan LSM yang konsern akan kemajuan Pariwista dan lingkungan yang ada di Sumatera Utara. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – UNESCO memberikan kartu kuning atas pengelolaan Geopark Kaldera Toba (GKT). Kaldera Toba diberi waktu dua tahun untuk perbaikan agar keanggotaannya di UNESCO Global Geopark bisa diperpanjang lagi.

Tak ingin Danau Toba dikeluarkan dari Global Geopark UNESCO, anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Nuh menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) untuk mengedukasi publik sekaligus sumbang saran kepada Pemprov Sumut dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp).

FGD yang digelar di Sekretariat DPD RI Sumut, Jalan Gajah Mada Medan, Rabu (11/10) kemarin, menghadirkan orang-orang yang berkompeten membahas permasalahan itu, di antaranya Maika Ritonga dari Dinas Pariwisata Sumut, Anggota DPRD Sumut Ahmad Hadian, Onrizal akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), dan Ketua Forum Kehuatanan Daerah Sumatera Utara, Panut Hadisiswoyo.

Dalam sambutannya, Muhammad Nuh mengatakan, Danau Toba merupakan anugerah Illahi yang wajib kita kelola dengan baik. “Ke depannya akan kita wariskan ke anak cucu dan membuat mereka bangga. FGD ini bagian dari edukasi kita kepada publik agar lebih peduli terhadap kondisi Danau Toba terkini,” kata Nuh.

Maike Ritonga mewakili Dinas Pariwisata Sumut mengajak semua stakeholder bersinergi dalam menyikapi warning dari UNESCO yang dialamatkan ke Geopark Kaldera Toba. “Sinergi semua pihak diharapkan akan mengubah status yellow card Geopark Kaldera Toba menjadi green card atau baik,”ujarnya.

Sedangkan anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian mengajak para peserta FGD yang hadir untuk menjadikan yellow card ini sebagai penyemangat untuk terus berbenah. “Kalau kita kelola dengan sangat baik pariwisata ini khususnya Danau Toba maka APBD kita akan lebih besar dari pada yang ada sekarang, hanya 14 triliun. Kita bisa mencontoh Provinsi Jawa Barat dan Bali yang sumber pemasukan APBD terbesarnya berasal dari sektor pariwisata,” sebut politisi PKS ini.

Akademisi USU, Onrizal menyebutkan, Geopark Kaldera Toba dalam pengeloalannya harus holistik atau menyeluruh. Lalu Onrizal membandingkan pengelolaan global geopark Danau Toba dengan Global Geopark Langkawi, Malaysia yang sudah mampu membuat masyarakatnya sejahtera.

Panut Hadisiswoyo selalu Ketua Forum Kehutanan Daerah Sumatera Utara mengatakan, Danau Toba adalah beyond tourism atau bahasa sederhananya, Danau Toba bukan hanya tentang pariwisata saja, tapi lebih dari itu, aspek sosial dan lingkungannya juga harus diperhatikan.

Peserta yang hadir pada FGD kali ini berasal dari Ormas dan LSM yang konsern akan kemajuan Pariwista dan lingkungan yang ada di Sumatera Utara. (adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/