Puluhan warga yang bermukim di Jalan Aluminium I, Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, mendatangi Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/11/2026). Mereka menolak rencana eksekusi lahan seluas 17 hektare yang selama ini menjadi tempat tinggal masyarakat secara turun-temurun sejak 1942.
Warga khawatir kehilangan rumah dan ruang hidup mereka menyusul rencana pelaksanaan eksekusi pada Kamis (12/11/2026). Eksekusi tersebut disebut berdasarkan surat Pengadilan Negeri (PN) Medan tertanggal 29 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, warga meminta DPRD Sumut turun tangan untuk menghentikan eksekusi sekaligus mengusut dugaan praktik mafia tanah yang dinilai merugikan masyarakat.
Koordinator aksi, Wahid, mengatakan warga telah menempati kawasan tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, sebagian masyarakat telah tinggal di lokasi itu sejak 1940-an dan secara rutin membayar pajak.
Namun, hingga kini warga mengaku kesulitan memperoleh legalitas kepemilikan tanah berupa sertifikat maupun dokumen resmi lainnya.
“Kami ini sudah tinggal di sana sejak zaman orang tua kami, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kami juga membayar pajak. Kenapa sekarang tiba-tiba tanah yang sudah puluhan tahun kami tempati mau dieksekusi?” ujar Wahid dalam keterangannya.
Menurut Wahid, persoalan semakin janggal karena warga tidak pernah dilibatkan dalam proses perkara hukum yang menjadi dasar rencana eksekusi. Sengketa tersebut, kata dia, melibatkan dua pihak, yakni Ibnu Yamin dan seseorang bermarga Parinduri.
Warga mempertanyakan sengketa antara kedua pihak tersebut justru berdampak pada masyarakat yang telah lama bermukim di atas lahan itu.
“Yang bersengketa itu siapa, yang digugat siapa, tetapi kenapa masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di sana justru harus keluar? Itu yang kami pertanyakan. Tanah itu bukan tanah kosong, di sana sudah berdiri rumah-rumah warga,” tegasnya.
Wahid juga menyoroti sejumlah kejanggalan terkait riwayat kepemilikan tanah. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diketahui warga, terdapat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Rinduri membeli tanah pada 1987. Namun, warga mempertanyakan riwayat penguasaan dan kejelasan lokasi tanah yang diklaim tersebut. Selain itu, warga menduga terdapat penyalahgunaan dokumen kependudukan yang dikumpulkan dari masyarakat.
Wahid mengungkapkan, sejumlah warga pernah dimintai KTP dan kartu keluarga (KK) dengan alasan untuk pendataan pembagian beras dari seseorang yang disebut sebagai dermawan. Namun, belakangan dokumen tersebut diduga digunakan untuk membuat akta notaris yang menyatakan masyarakat mengakui tanah tersebut merupakan milik Rinduri.
“Awalnya warga diminta KTP dan KK dengan alasan untuk mendapatkan bantuan beras. Tetapi belakangan kami menduga dokumen itu digunakan untuk membuat akta notaris seolah-olah masyarakat mengakui tanah tersebut milik Rinduri,” ungkapnya.
Ia menyebut sekitar 50 warga diduga berkaitan dengan pembuatan dokumen tersebut. Meski demikian, sebagian warga disebut enggan memberikan kesaksian karena takut.
Warga juga mencurigai munculnya sejumlah pihak yang menawarkan pengurusan surat tanah setelah beredar informasi mengenai rencana pembangunan kantor wali kota baru untuk kawasan Medan Utara dan rumah sakit di wilayah tersebut.
Menurut Wahid, situasi itu menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap adanya pihak-pihak yang berupaya menguasai lahan.
“Kami menduga ada permainan mafia tanah. Apalagi setelah muncul isu pembangunan kantor wali kota dan rumah sakit, mulai ada oknum-oknum yang datang kepada warga dengan alasan mengurus surat tanah,” katanya.
Ia turut mempertanyakan kemunculan nama Julki Pinasutin yang disebut melakukan pelepasan hak atas tanah pada 2025 kepada sebuah gudang dengan disaksikan camat dan lurah setempat.
Warga mengaku tidak mengenal Julki Pinasutin maupun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah tersebut.
Pernah Gagal Dieksekusi pada 2025
Ancaman penggusuran terhadap warga Tanjung Mulia bukan kali pertama terjadi. Pada 17 Juli 2025, masyarakat juga pernah menghadapi rencana eksekusi atas lahan tersebut.
Saat itu, upaya eksekusi berhasil digagalkan setelah warga melakukan perlawanan untuk mempertahankan rumah dan tempat tinggal mereka.
Namun, perjuangan tersebut turut berujung pada persoalan hukum terhadap dua warga bernama Dede dan Winky yang dituduh melakukan penganiayaan saat berupaya mempertahankan lingkungan tempat tinggalnya.
Wahid juga mengungkapkan, ketika rencana eksekusi pada Juli 2025 berlangsung, terdapat sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) di lokasi. Warga menduga mereka dikerahkan dengan imbalan sekitar Rp200 ribu per orang.
Masyarakat kemudian membawa persoalan tersebut ke DPRD Sumut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 12 Agustus 2025.
Dalam pertemuan itu, DPRD Sumut disebut berjanji meneruskan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. DPRD juga merekomendasikan pendampingan dari Polda Sumut untuk masyarakat.
Namun, hingga aksi kembali digelar pada Rabu (11/11/2026), warga menilai belum ada penyelesaian yang memberikan kepastian terhadap nasib mereka.
“Kami sudah pernah datang ke DPRD dan menyampaikan persoalan ini. Kami berharap janji untuk membawa masalah ini ke pemerintah pusat benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi ancaman penggusuran sendirian,” ujarnya.
Wahid menegaskan, masyarakat tidak menolak penyelesaian sengketa tanah melalui jalur hukum. Namun, mereka meminta proses tersebut dilakukan secara transparan dan tidak mengorbankan warga yang telah puluhan tahun menempati lahan.
“Kalau memang ada pengembang atau pihak yang mengklaim memiliki tanah itu, silakan buktikan secara jujur dan transparan. Jangan masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun justru menjadi korban,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan lima tuntutan, yakni membatalkan eksekusi lahan seluas 17 hektare, mendesak DPRD Sumut memberikan perhatian serius, menghentikan dugaan keberpihakan aparat kepada mafia tanah, mengusut oknum pemerintah setempat yang diduga terlibat, serta melindungi hak atas tanah masyarakat sesuai prinsip keadilan agraria dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Warga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan sebelum rencana eksekusi dilaksanakan.
Bagi masyarakat Tanjung Mulia, persoalan tersebut bukan semata-mata sengketa kepemilikan tanah, melainkan menyangkut hak untuk mempertahankan rumah, kehidupan, dan tempat tinggal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Rakyat bukan penumpang di tanahnya sendiri. Kami hanya ingin hak dan keadilan bagi masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di sana,” pungkas Wahid.(san/ila)
