MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sumatera Utara, jalan pagi bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, Sabtu (12/02). Selama menyusuri jalanan Kota Medan, sejumlah pengurus DPW Apkasindo Sumut menyampaikan keluhan terkait harga TBS dan menghilangnya pasokan minyak goreng di masyarakat.
Ketua DPW Apkasindo Sumut, Ir H Gus Dalhari Harahap menyampaikan, turunnya harga beli TBS dari perkebunan rakyat sangat dirasakan petani kelapa sawit. Selain itu juga, Gus menyampaikan keluhan rendahnya serapan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Utara yang terkendala pada persoalan status administrasi pertanahan. “Soal harga TBS, perlu ada peraturan gubernur terkait dengan aturan periodik penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit dari perkebunan rakyat”, harap Gus kepada Gubsu.
Gus juga menyampaikan, DPW Apkasindo Sumatera Utara dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dan seminar tentang perhitungan rendemen pekebun Kelapa Sawit serta Pengukuhan pengurus DPW Apkasindo Sumatera Utara periode 2020-2025. “Kita juga mengundang Pak Gubernur secara lisan untuk berhadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 13 Maret mendatang,” ungkap Gus Dalhari yang saat jalan pagi bersama Gubsu itu didampingi Sekretaris DPW Apkasindo Sumatera Utara Arif Ripai, Wakil Ketua DPW Apkasindo Aripay Tambunan dan Waluyo Hadi, serta Wakil Sekretaris Nauli Harahap. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sumatera Utara, jalan pagi bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, Sabtu (12/02). Selama menyusuri jalanan Kota Medan, sejumlah pengurus DPW Apkasindo Sumut menyampaikan keluhan terkait harga TBS dan menghilangnya pasokan minyak goreng di masyarakat.
Ketua DPW Apkasindo Sumut, Ir H Gus Dalhari Harahap menyampaikan, turunnya harga beli TBS dari perkebunan rakyat sangat dirasakan petani kelapa sawit. Selain itu juga, Gus menyampaikan keluhan rendahnya serapan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Utara yang terkendala pada persoalan status administrasi pertanahan. “Soal harga TBS, perlu ada peraturan gubernur terkait dengan aturan periodik penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit dari perkebunan rakyat”, harap Gus kepada Gubsu.
Gus juga menyampaikan, DPW Apkasindo Sumatera Utara dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dan seminar tentang perhitungan rendemen pekebun Kelapa Sawit serta Pengukuhan pengurus DPW Apkasindo Sumatera Utara periode 2020-2025. “Kita juga mengundang Pak Gubernur secara lisan untuk berhadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada 11 hingga 13 Maret mendatang,” ungkap Gus Dalhari yang saat jalan pagi bersama Gubsu itu didampingi Sekretaris DPW Apkasindo Sumatera Utara Arif Ripai, Wakil Ketua DPW Apkasindo Aripay Tambunan dan Waluyo Hadi, serta Wakil Sekretaris Nauli Harahap. (adz)
