Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemuda Muhammadiyah tidak sepakat untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia karena konsepnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pihaknya menolak keras khilafah diterapkan di Indonesia. Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah mengajak anggota HTI berdiskusi untuk mengembalikan penafsiran yang salah terhadap makna sistem khilafah itu sendiri.
“Bagi Muhammadiyah Islam khilafah itu adalah romantisme lama yang bagi kami tidak kompatibel diterapkan pada saat ini,” kata Dahzil saat dihubungi, Sabtu (13/5).
Dia menambahkan, Muhammadiyah sudah menganggap Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, yang mana artinya kesepakatan bersama sebagai bangsa. Karenanya, kata dia, khilafah bagi Muhammadiyah tidak kompatibel untuk Indonesia.
Meski begitu, lanjut dia, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah HTI hanya menganut ajaran tersebut ataukah ingin menerapkannya. Seandainya hanya sebagai ruang diskusi, maka HTI bukan ancaman.
“Indonesia dan Islam punya beragam khazanah pemikiran, itu wajar sekali. Dan kita saling menghormati di dalam khazanah pemikiran itu. Tapi yang jadi masalah ketika ide itu menjadi gerakan,” kata dia. (Mg4/jpnn)
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemuda Muhammadiyah tidak sepakat untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia karena konsepnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pihaknya menolak keras khilafah diterapkan di Indonesia. Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah mengajak anggota HTI berdiskusi untuk mengembalikan penafsiran yang salah terhadap makna sistem khilafah itu sendiri.
“Bagi Muhammadiyah Islam khilafah itu adalah romantisme lama yang bagi kami tidak kompatibel diterapkan pada saat ini,” kata Dahzil saat dihubungi, Sabtu (13/5).
Dia menambahkan, Muhammadiyah sudah menganggap Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, yang mana artinya kesepakatan bersama sebagai bangsa. Karenanya, kata dia, khilafah bagi Muhammadiyah tidak kompatibel untuk Indonesia.
Meski begitu, lanjut dia, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah HTI hanya menganut ajaran tersebut ataukah ingin menerapkannya. Seandainya hanya sebagai ruang diskusi, maka HTI bukan ancaman.
“Indonesia dan Islam punya beragam khazanah pemikiran, itu wajar sekali. Dan kita saling menghormati di dalam khazanah pemikiran itu. Tapi yang jadi masalah ketika ide itu menjadi gerakan,” kata dia. (Mg4/jpnn)
