RAKOR BANJIR: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Wagubsu Musa Rajekshah, Pangdam I/BB, MS Fadhilah dan lainnya saat memimpin rakor lanjutan soal penanganan banjir Kota Medan.
, di ruang kerja Gubsu lantai X, Selasa (13/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku sangat sulit berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, dalam hal penanganan banjir di Kota Medan Gubsu meminta pihak BWSS II, Pemko Medan dan seluruh perangkat kerjanya saling bersinergi dalam membuat grand desain penanggulangan banjir di ibukota Sumut.
“Saya minta BWSS jangan banyak alasan! Karena itu adalah sektor Anda, tapi dampaknya rakyat Sumut yang kena. Saya agak sulit koordinasi dengan Anda. Kalau saya tak bisa bicara di sini, saya akan bicara di Jakarta,” ujar Gubsu dalam rapat koordinasi lanjutan penanganan banjir Kota Medan, di lantai X ruang kerjanya, Selasa (13/5).
Pernyataan tegas Gubsu Edy ini, dilatarbekangi pemaparan yang sebelumnya disampaikan perwakilan BWSS II bermarga Sihite. Kata Sihite, paling cepat pada 2023 baru bisa dilakukan pekerjaan fisik untuk normalisasi sungai di Medan. Sebab terlebih dahulu masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS) harus direlokasi ke rumah susun atau rusun.
“Harapannya pindah dulu masyarakat baru konstruksi jalan. Untuk rusun sebagai relokasi masyarakat masih dicari lokasinya, desain berikut adalah perencanaannya. Makanya dari jadwal sebelumnya baru di 2022 bisa dibangun (rusun) dan pengerjaan fisik di 2023. Itu menurut pernyataan Bappeda Medan,” ungkap dia.
Secara teknis untuk BWSS, Gubsu Edy ingin penyelesaian administrasi harus sudah terjadwal dalam tujuh bulan ke depan di sisa 2019 ini. Apalagi dari postur anggaran, Edy menyebut sesuai penyampaian Kepala BWSS II, Roy Pardede saat rakor sebelumnya tersedia Rp1,9 triliun. “Dalam dua tahun kan bisa selesai itu kita buat Rp1, 3 T kalau dianggarkan saja itu dua tahun bisa selesai masalah banjir di Medan,” kata Gubsu.
Nanti masalah pembebasan lahan rusun, lanjutnya, dia sudah meminta Kakanwil BPN. “Kalau kalian tak mau, tak usah. Saya nanti ke menteri PUPR. Bappeda juga begitu, rencanakan. Proses izinnya biar kita bawa. Anda bikin ini semua. Inti pokoknya keinginan saya banjir Medan ini terselesaikan. Ini yang prioritas,” katanya didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Pangdam I/BB MS Fadhilah. Wajah Sumut ada di Medan.
Edy meminta semua peserta rapat yang hadir, untuk mencatat apa-apa saja yang mesti dilakukan masing-masing instansi, untuk kemudian dijadikan sebuah buku perencanaan atau buku biru yang akan dibawanya ke Jakarta.
“Bentuk tim telusuri sungai lagi sehingga kita punya data. Teknisnya nanti bisa kita presentasikan ke menteri atau kita yang undang dia datang. BWS saya mau harus buat program di 2020 sesuai mau saya ini. Kami (Pemprovsu) juga bentuk tim untuk kerja. Jadi semua terprogram,” tegasnya.
Mantan Pangkostrad ini menambahkan, tugas normalisasi sungai merupakan domain dari BWSS. Dan salah satu penyebab banjir yang terjadi di Medan, akibat banyak sungai yang ada mengalami sendimentasi atau pendangkalan.
“TNI juga ikut bantu. AMDAL kok sampai berbulan-bulan. Saya ingin memotong prosedur yang berbelit-belit. Anda bisa bayangin empat tahun lagi dibangun (rusun), masyarakat akan masih kena banjir lagi. Kita di sini membicarakan tentang nasib masyarakat. Masak sudah 72 tahun Sumut ini berdiri masih banjir, untuk apa,” katanya.
Akademisi USU yang juga mantan Pimpro Penanganan Banjir Citarum, Asman Sembiring mengungkapkan, masalah pembebasan tanah memang tidak mudah. Namun kalau pemda mendukung tentu bisa cepat terlaksana.
“Prinsipnya dari semua sungai kita desain dulu penanganannya. Instansi terkait juga buat plan soal tanah, pemetaan sungai Deli dan Babura. Kira-kira dapat selesai satu tahun soal tanah, itu sudah bagus dan menjadi crash program buat banjir Medan,” katanya.
Pangdam I BB, MS Fadhilah menegaskan, pada prinsipnya Kodam I/BB setuju dengan keinginan Gubsu. Terlebih pihaknya punya banyak perangkat untuk membantu pemda.
“Kendaraan kami juga punya selagi tidak dipakai. Intinya kita ingin mendorong, mendukung kemauan Sumut lebih baik. Pesan saya, pertama gak perlu malu kita belajar dari Jakarta. Persoalan banjir Medan ini mirip-mirip sedikit. Dan terpenting kita punya kemauan yang sama. Jangan ada dusta diantara kita supaya nanti jalannya tak pincang,” katanya.
Turut hadir dalam rakor lanjutan itu, antara lain pimpinan OPD terkait masalah banjir, baik instansi vertikal, Provsu dan juga Pemko Medan. (prn/ila)
