Pemko Medan perlu berbenah bahwa hukum menjadi pegangan penuh di negara ini, sehingga terciptanya suatu kesatuan dan ketertiban serta keamanan masyarakat khususnya di Medan.
“Pemerintah jangan menciderai kondusifitas yang selama ini tercipta di Kota Medan, karena hanya kepentingan pengelola maupun materi,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Komandan Satgas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumut, Guntur Parulian Turnip yang turut mendampingi pedagang mengatakan pelanggaran ketidakadilan dan keberpihakan Pemko Medan terhadap pedagang membuatnya geram. “Kami dari Satgas PDI Perjuangan Sumut dengan tegas menyampaikan Pemko Medan melalui Satpol PP harus menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pedagang. Pemko Medan Jangan main ambil tindakan sesuka hati,” ucapnya.
Menurutnya, melaksanakan amanah memperjuangkan masyarakat kecil yang terzalimi menjadi harga mati. “Kami akan menjadi barikade terdepan untuk menolong masyarakat yang dizalimi, khususnya pedagang Pasar Timah ini,” tandasnya.
Terpisah, Ketua PDI Perjuangan Kota Medan Hasyim yang juga anggota DPRD Medan, mengecam tindakan arogan Satpol PP tersebut. “Pemko harus menyelesaikan persoalan ini. Wali Kota Medan harusnya berpihak kepada masyarakat dalam hal ini pedagang, bukan mengedepankan kepentingan developer,” tuturnya.
Kata Hasyim, pihaknya berulang kali pernah meminta Pemko Medan untuk turut ambil peranan penyelesaian dalam persoalan ini. Sebab, kondisi pasar timah yang masih layak dan belum tepat direvitalisasi.
“Banyak pasar lain yang mesti direvitalisasi, kenapa itu tidak dilakukan. Menurut saya, pasar tradisional ini masih representatif dan memadai bahkan belum adanya kesepakatan terhadap pedagang,” cetusnya.
Hasyim menambahkan, Pemko Medan jangan berupaya melakukan tipu daya dan semena-mena untuk kepentingan pribadi. (ris/azw)
