MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelompok masyarakat nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Suma-tera Utara, mengeluh soal sulitnya mereka saat ini memperoleh solar subsidi. DPRD Sumut lantas merespon, dengan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait.
“Segera akan saya upayakan pertemuannya. Nanti kita rencanakan menghadirkan badan/lembaga terkait lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut, Pertamina, serta Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumut,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian kepada Sumut Pos, Senin (13/9).
Ia menyatakan keprihatinan atas kondisi nelayan kecil yang tidak dapat mengakses haknya untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. “Banyak keluhan-keluhan serupa yang juga disampaikan kepada Komisi B. Termasuk soal distribusi pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan sejenis lainnya yang diperuntukkan pemerintah bagi kalangan masyarakat tertentu, akan tetapi tidak sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya.
Penjadwalan RDP ini, kata dia, sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan KNTI Sumut ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut pada 9 September 2021. Selain dirinya, hadir saat penyerahan surat aspirasi Ketua F-PKS, Jumadi, Wakil Sekretaris Hendro Susanto, dan anggota fraksi, Hanafi Ismed.
Penyerahan surat permohonan itu, disampaikan Plt Ketua KNTI Sumut sekaligus Ketua KNTI Kota Medan, M Isa Albasir, bersama dengan rekan organisasi koalisinya dari Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sumut, Mas Khairani.
“Sudah bertahun-tahun nelayan tidak mendapatkan BBM solar bersubsidi, pak. Seperti nelayan di Medan, misalnya. Selama ini, dalam satu bulan, jatah untuk nelayan di Medan hanya 20 ton saja dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.150 per liter. Masalahnya, yang jumlahnya sedikit itu pun, tidak tau ke mana larinya. Alhasil, nelayan terpaksa membeli kepada pedagang eceran seharga Rp7.000 sampai Rp7.500 per liternya,” keluh Basir saat itu.
Tujuan permohonan RDP, menurutnya, untuk membahas kebijakan pemerintah soal kenelayanan sekaligus peluncuran hasil survey nasional BBM bersubsidi untuk nelayan kecil di Sumut.
Dalam hitung-hitungan KNTI, lanjut dia, khusus untuk Kota Medan misalnya, dibutuhkan minimal 600 ton per bulan. Akan tetapi, pada kenyataannya, jumlah kebutuhan riil tersebut tidak pernah terwujud. “Itu hitungan untuk Medan, belum untuk daerah lain di seluruh Sumatera Utara. Sudah berulang-ulang kita mohonkan kepada Pertamina, pak. Sayangnya, Pertamina tidak memberikan tanggapan,” beber dia.
Rencananya, kegiatan RDP akan diikuti organisasi Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan (KUSUKA) Nelayan seperti KNTI pusat, Seknas FITRA, International Budget Partnership (IBP), serta Inisiatif. “Kalau bisa kita upayakan dilakukan RDP gabungan dengan komisi terkait lainnya,” pungkas Hadian. (prn/ila)
