MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan, mempertanyakan realisasi pendistribusian Bantuan Siswa Miskin (BSM) senilai Rp25 Miliar yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan. Komisi II menegaskan, bantuan yang berasal dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 itu harus disalurkan dengan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan.
 “Kami berharap, BSM itu tepat sasaran dan benar-benar diterima siswa dengan ekonomi kurang mampu. Kami juga perlu mengetahui penerimanya siapa saja,” ucap Ketua Komisi II, Sudari ST didampingi Wakil Ketua Komisi, Syaiful Ramadhan saat memimpin rapat pembasan P-APBD Tahun 2022 di ruang Komisi gedung dewan, Selasa (13/9/2022) petang.
 Di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar didampingi sejumlah kepala bidangnya, Sudari juga meminta agar penyaluran BSM bisa dilakukan secara transparan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 “Jadi kita di Komisi II tidak hanya menerima laporan saja terhadap siapa yang berhak mendapatkannya. Tapi kami ingin ini transparan, kita tahu prosesnya sebelum disalurkan. Program ini sangat kita dukung, apalagi dengan kenaikan BBM ini yang sangat berdampak terhadap kesulitan ekonomi rakyat,” ujar Sudari.
 Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, memaparkan bahwa pihaknya telah menggelontorkan anggaran BSM pada Tahun 2021 sebesar Rp5 miliar. Sedangkan untuk 2022, angkanya naik menjadi Rp25 miliar.
 Dijelaskan Putra, jumlah BSM untuk Tahun 2022 sebesar Rp25 miliar diperuntukkan bagi siswa SD sebanyak 25.000 orang dan untuk siswa SMP sebanyak 15.000 orang. Adapun jumlah uang yang akan diterima siswa SD sebesar Rp450.000/siswa, sedangkan untuk siswa SMP sebesar Rp750.000/siswa. “Terkait penyalurannya, direncanakan akan dilakukan pada bulan September ini,” jelasnya.
 Adapun sasaran BSM ini, sambung Putra, bukan hanya sekolah negeri, melainkan juga untuk siswa-siswa tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta. “Sasarannya warga miskin dan benar-benar berpenghasilan rendah. Penerima BSM ini tidak berfokus dengan penerima bantuan dari pusat (seperti PKH, KIP, dan lain-lain),” pungkasnya. (rel)
