MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, Agus Tripriyono di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (13/9).
Dari informasi yang dihimpun, bantuan Rp14,7 miliar ini berasal transfer umum sebesar 2 persen dari APBD Sumut yang mencapai Rp735 miliar. Bantuan ini, akan disalurkan ke seluruh sektor yang terdampak kenaikan BBM di Sumut.
“Ya, mereka yang terdampak itu adalah masyarakat menengah ke bawah,” ungkap Agus.
Agus mengungkapkan, dampak kenaikan BBM diperkirakan akan sangat dirasakan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Sehingga, pemerintah dinilai harus memberikan bantuan agar tidak berimbas secara signifikan kepada masyarakat.
“Itu akan berdampak kepada semuanya. Yang lebih parah, bisa sampai 3 bulan ke depan. Dampak dari kenaikan ini akan mempengaruhi keuangan dan pendapatan masyarakat, khususnya yang ekonomi menengah ke bawah,” jelasnya.
Menurut Agus, hal sama akan terjadi pada masyarakat ekonomi menengah ke atas. Dampaknya, mereka akan menarik dana pribadinya dari bank untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, Pemprov Sumut harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi dampak terburuk.
“Tapi kalau (masyarakat) menengah ke atas ini, bakal menjadi persoalan juga. Karena dia akan mengambil dana-dananya dari bank karena dia butuh hidup juga. Jadi, kalau ini sampai terjadi, dan tidak segera diantisipasi, akan menyulitkan pemerintah juga ke depannya,” bebernya.
Dia juga menyebutkan, Pemprov Sumut akan memangkas sejumlah anggaran dan mengalihkan untuk membantu masyarakat terkena dampak langsung kenaikan BBM.
“Sebanyak 2 persen dari APBN dana transfer umum sudah ada disiapkan, tapi belum dihitung. Seperti dana-dana rapat, kunjungan, insentif, perjalanan dinas, ini semua nanti akan dihentikan. Akan dibuat program untuk kepentingan rakyat, dari tingkat yang sangat terdampak akibat kenaikan BBM,” pungkas Agus. (gus/saz)
