Mau Nyusun
Berdasar data Inspektorat dari dua puluhan SKPD Pemko Medan, baru Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) yang membentuk tim saber pungli. Sejumlah SKPD lainnya mengaku baru akan membentuk tim tersebut, meski sudah tahu ada edaran wali kota akan hal dimaksud. “Kami akan segera bentuk. Nanti mau dirapatkan internal dulu,” kata Kadistanla Medan Ahyar, Minggu (13/11).
Kadinkes Medan Usma Polita juga mengaku demikian. “Sudah ada,” sebutnya.
Plt Kadisbudpar Medan Hasan Basri mengaku pihaknya masih merencanakan pembentukan tim tersebut. Menurutnya selama ini tim sudah jalan, namun bernama pengawasan dan pengendalian internal. “Nanti kami pelajari lagi poin dari edaran wali kota itu. Kalau yang dimaksud tim pengendalian dan pengawasan, sebenarnya sudah dilakukan lebih dulu,” katanya.
Kadis Kominfo Medan Darrusalam Pohan justru mengaku belum cek apakah edaran tersebut ada atau tidak. “Nanti saya cek lagi ya dek ke sekretaris. Gak enak saya berkomentar kalau belum lihat edarannya,” ungkapnya.
Tak hanya di SKPD, sejumlah kecamatan di Kota Medan juga belum semua membetuk tim saber pungli sesuai instruksi Wali Kota Dzulmi Eldin.
Camat Medan Amplas Zulfakhri Ahmadi, misalnya, mengaku pihaknya sudah membentuk tim tersebut. “Dua hari setelah Tim Saber Pungli Kota Medan terbentuk, kami langsung meng-SK-kan tim saber Medan Amplas,” katanya via seluler, Minggu (13/11).
Secara pribadi ia mengaku, sejak ada program pungli ini sudah mengingatkan jajarannya agar bekerja sesuai tupoksi, dan jangan mau menerima imbalan untuk kepengurusan apapun. Ia juga mengakui permainan atau praktek pungli selama ini terjadi. “Kemungkinan ada, cuma sekarang tentu aksesnya sudah sangat tertutup. Karena kalau tidak hati-hati, bisa saja dijebak dan segala macam. Jadi zaman sekarang ini ngeri-ngeri sedap kita jadinya. Tapi saya selalu ingatkan agar bekerjalah sesuai tupoksi, layani masyarakat dengan maksimal, jangan mau terima apapun,” katanya.
Atas kondisi itu pihaknya saat ini telah menggratiskan seluruh kepengurusan administrasi warga. “Kalau untuk KTP, KK dan Akte Kelahiran kan sudah ada tarifnya yang diatur dalam perwal. Tapi yang kita bingung kepengurusan untuk ahli waris, yang belum diatur dalam perda maupun perwal. Ini sekarang kami gratiskan juga karena takut bila menerima disebut pungli,” ungkapnya.
Setali tiga uang, Camat Medan Perjuangan Dedi J Harahap dan Camat Helvetia Edi Mulia Matondang, juga berpendapat senada. “Tim saber itukan saat ini sedang keliling. Kita tentu sudah mewanti-wanti agar tidak ada staf kita yang kena. Makanya saya selalu ingati ke bawahan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada saat ini. Kita gak bentuk lagi, karena kita yang diawasi, kita yang menjadi objek,” kata Edi Matondang.
Pihaknya juga mengaku sudah menggratiskan semua kepengurusan administrasi warga. “Ya, semuanya sudah kita gratiskan,” sebutnya.
Ia pun mengaku praktik seperti itu ada sejak lama. “Dahulu kita tahu mungkin ada. Kadang masyarakat memberikan uang terima kasih, dan ada yang menerima itu. Namun sekarang kami sudah tidak mentolerir lagi praktek itu. Bahkan segala kegiatan di kecamatan yang nonbudgetter sudah kita tiadakan. Seperti di urusan proposal kegiatan, pelantikan dan lain-lainya,” kata Edi. (prn/ila)
