MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprovsu akan memprioritaskan guru honorer kategori dua (K-2) untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)untuk diakomodir.
“Kan ada guru honorer K-2 yang dari 2015 belum juga diangkat sebagai pegawai, itu bisa diakomodir seharusnya sebagai tenaga P3K. Dan kewenangan itu adanya di pemerintah kabupaten/kota. Sebab K-2 di Sumut sudah tidak ada,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Kamis (14/3).
Pemprovsu sendiri sejauh ini, lanjut dia, belum akan membuka rekrutmen P3K. Alasan pertama, karena anggaran pelaksanaannya belum ditampung di APBD. “Kalau nanti mereka sudah ditempatkan lalu bekerja, dari mana sumber membayar gajinya? Inikan juga perlu dipertimbangkan. Satu orang aja telat kita bayar gajinya, dia bisa ribut. Apalagi sampai banyak,” katanya.
Begitupun pihaknya masih menunggu instruksi dari Sekdaprovsu maupun gubernur, sekaitan rekrutmen tahap dua P3K tahun ini. Apalagi mengingat ketiadaan anggaran sebagai pembiayaan gaji mereka nantinya, serta analis kebutuhan tenaga tersebut untuk ditempatkan di lingkungan Pemprovsu.
“Memang fokusnya kan ditiga bidang, guru, tenaga medis dan juga tenaga penyuluhan pertanian. Analisis kebutuhan kita baik dari OPD belum ada disampaikan ke kami. Jadi sejauh ini kita belum akan membuka rekrutmen P3K tahun ini,” ujarnya.
Dia juga menyinggung ihwal data honorer K-2 yang masih berada di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Meski begitu pihaknya tetap berupaya berkoordinasi dengan seluruh pemda guna meminta data tersebut.
“Sudah pastilah selalu kita koordinasikan. Mungkin saja karena sekarang ini kewenangannya tidak lagi di mereka, dan kita pun belum berkoordinasi, makanya data tersebut sampai sekarang belum ada di database kita. Kita akan menyinkronkan data guru honorer dengan Dinas Pendidikan Sumut, sehingga data yang dimiliki benar-benar akurat,” bebernya.
Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip belum dapat dikonfirmasi lagi ihwal perkembangan rekrutmen P3K ini. Kabarnya, dia masih berada di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja. Pun begitu ia sebelumnya masih bersikukuh mengatakan bahwa Pemprovsu belum akan membuka penerimaan tersebut.
“P3K itu yang pertama harus ada Anjab ABK, yang sampai sekarang memang belum ada kita buka,” katanya.
Ia juga mengakui kalau Pemprovsu tidak ada mengalokasikan di APBD 2019 untuk melaksanakan rekrutmen tersebut. (prn/ila)
