MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Sungai Wilayah (BWS) Sumatera II pada tahun 2022 akan melakukan normalisasi dua sungai, yakni Sungai Deli, Sungai Bedera dalam upaya penanganan banjir di Kota Medan hingga penanganan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan.
“Tahun anggaran 2022 ini iya. Proses finalisasi lelangnya. Diperkirakan bulan Juli 2022 sudah mulai kontrak itu,” ujar Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Opersional Medan BWS Sumatera II, Aron Lumbanbatu saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (14/3) siang.
Untuk Sungai Deli, titik pengerjaan normalisasi Sungai Deli berada di Aloha, Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan di Sungai Bedera titiknya, dari Jalan Gatot Subroto hingga jalan dekat pintu Tol Medan-Binjai. “Sungai Babura belum terprogram tahun ini. Tapi, Sungai Bedera, Sungai Deli di Taman Aloha di Marelan itu sama banjir rob Belawan. Semua itu, dilakukan secara bertahap dimulai tahun anggaran 2022,” jelas Aron.
Aron menjelaskan, pengerjaan fisik dilakukan untuk menambah daya tapung debit air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Ia mencontohkan, untuk normalisasi Sungai Bedera ini, pihak BWS diperlukan pengadaan tanah untuk melebarkan ruas sungai tersebut.
“Di Sungai ini, kita menambah daya tapung sungai Bedera jadi dilakukan pelebaran. Kita alami kendala, ada ganti rugi lahan milik masyarakat dengan luas dalam rangka pelebaran atau kapasitas tampung sungai itu. Jadi perlu pengadaan tanah itu,” ucap Aron.
Untuk ganti rugi pengadaan tanah ini, kata Aron, tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.”Proses persiapan ganti rugi tengah dilakukan Pemko Medan,” tutur Aron.
Aron mengakui bahwa pihak BWS Sumatera II berkordinasi dengan baik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Pemko Medan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dalam menangani banjir di Kota Medan.
“Mudah-mudahan dari peran Pemerintah Daerah, dari sisi pengadaan tanahnya. Kami dari sisi pelaksanaannya, terealisasi pengadaan tanahnya, mudah kita melaksanakan fisiknya,” ucap Aron.
Disinggung berapa persen banjir di Kota Medan bisa ditangani dari pengerjaan fisik normalisasi tersebut, Aron belum bisa menjawab. Beralasan data tersebut, belum terima dari konsultan. “Secara teknis nantinya, dalam perencanaan konsultan itu ada. Tapi, sama kami belum diserahkan final report,” kata Aron.
Aron menambahkan, pengerjaan fisik normalisasi dipastikan akan mengurangi genangan air di Kota Medan. Sehingga penanganan banjir di kota terbesar nomor tiga di Indonesia bisa ditangani dengan baik.
“Pastinya, ada berapa berkurang (banjir), bila ini sudah dikerjakan dari konsultan. Merenduksi berapa persen terhadap satu ruas sungai itu dan berapa persen (mengurangi banjir) di Kota Medan itu,” pungkas Aron.
BPBD Siapkan Posko di Tiap Kecamatan
Sebanyak 15 dari 21 Kecamatan di Kota Medan memiliki titik rawan banjir. Terkhusus untuk pemukiman penduduk yang berlokasi dekat dengan bantaran sungai, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati karena dinilai lebih memiliki resiko yang tinggi akan terjadinya banjir.
“Umumnya kecamatan yang dekat hulu dan hilir sungai yang paling terdampak dengan luapan sungai, dan 15 kecamatan itu adalah kecamatan yang dekat dengan hulu maupun hilir sungai,” ucap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Muhammad Husni, Senin (14/3).
Untuk itu, kata Husni, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui BPBD kota Medan telah menyiagakan posko banjir di setiap kecamatan di Kota Medan. Mengingat saat ini, BMKG juga memprediksi jika hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di Kota Medan. Sebagai posko induk banjir, BPBD membuatnya di Gedung Dharma Wanita Kota Medan.
“Kita tetap ada posko banjir kota yang tetap stand by untuk menangani titik banjir krusial yang ada. Ini sifatnya untuk mengevakuasi warga terhadap korban banjir,” ujarnya.
Atas potensi hujan dengan intensitas tinggi yang kemungkinan masih akan terjadi di Kota Medan, Husni mengingatkan masyarakat Kota Medan, khususnya yang berada di kawasan bantaran sungai untuk tetap berhati-hati. “Kita harapkan warga untuk tetap waspada pada curah hujan yang tinggi, baik di kota Medan maupun di hulunya. Kemudian kita minta warga untuk dapat mengupdate prakiraan cuaca dari BMKG terkait tingginya curah hujan yang muncul,” kata Husni.
Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan itu juga meminta kepada masyarakat untuk membantu Pemko Medan dalan menjaga fungsi sungai dan drainase dengan tetap disiplin dalam membuang sampah ditempatnya.
“Kita harapkan masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya, jangan lagi di drainase ataupun sungai. Sehingga, sendimentasi (pendangkalan) drainase tidak terjadi dan drainase yang ada dapat mengalirkan air dengan lancar ke sungai,” terangnya.
Terkait hal ini, Husni mengatakan jika dirinya bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Medan dan pemangku wilayah kecamatan akan menyosialisasikan kepada masyarakat agar bijak dalam membuang dan mengelola sampah. “Kita minta bantuan kepada Dinas terkait untuk mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan khusus ke sungai ataupun selokan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST, meminta Dinas PU Kota Medan untuk terus memperhatikan kondisi drainase yang ada di Kota Medan.
“Jadi bukan hanya melakukan pembangunan drainase yang baru saja, kondisi drainase yang lama juga harus diperhatikan. Sebenarnya banyak drainase yang masih bagus, tapi karena sedimentasi jadi tidak berfungsi. Ini pengorekan harus terus dilakukan,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Senin (14/3). (gus/map/ila)
