MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menginginkan paling lama Agustus 2019 lelang jabatan eselon II Pemprovsu sudah rampung semua. Ia meminta tim panitia seleksi mempercepat proses tersebut, sebelum komposisi DPRD Sumut berganti pada Oktober mendatang.
“Saya mau Agustus selesai. Karena Oktober pergantian DPR, artinya Agustus harus sudah masuk (pejabat yang baru),” katanya kepada wartawan di Kantor Gubsu, Selasa (14/5).
Percepatan lelang jabatan sebelum pergantian legislatif dilakukan, menurut Gubsu, mengingat untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi sekaitan kebijakan yang memerlukan payung hukum kesepakatan dengan DPRD. “Kalau dengan yang sekarang, kan sudah sama-sama tahu, paham dan sepersepsi. Makanya (lelang jabatan) ini harus cepat dilakukan oleh pansel,” katanya.
Edy menjamin tidak akan mengganggu bila pada saat pembahasan Perubahan APBD Sumut 2018 dan penyusunan anggaran 2019 nantinya bersama Banggar DPRD, jika pejabat defenitif belum ada alias masih dijabat seorang pelaksana tugas (Plt). Sebut saja seperti pimpinan Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). “Gak masalah. Plt itukan sudah menjadi satu persyaratan dia bertanggungjawab di bidangnya,” ungkapnya.
Menurutnya sekarang ini tahapan untuk perbaikan internal organisasi Pemprovsu, akan dilakukan melalui open bidding atau lelang jabatan. Untuk rotasi atau mutasi jabatan, Edy mengisyaratkan bakal dilakukan lagi setelah proses lelang.
“Kita cari yang terbaik untuk yang ada saat ini. Tak semua rakyat Sumut juga bisa ikut (lelang jabatan), kan ada persyaratan yang harus dilevel apa, di golongan apa. Saya pernah bilang dari 49 orang yang diasesmen, cuma 6 orang yang lulus. Itulah kualitas kita. Terus kalau dari 49 orang lulus, 43 masak mau dibuang. Kan tak bisa juga. Jadi jalan keluarnya sumber daya manusianya yang harus kita perbaiki,” terang Gubsu.
Dirinya juga membuka peluang kepada para eselon III untuk ikut berkompetisi pada waktu lelang jabatan nanti dibuka. “Memang, untuk naik (promosi) dari eselon III ke eselon II itu harus lelang. Kita lihat nanti mereka yang ada di kepala bidang itu ikut tes. Siapapun dia, suku dan agamanya apapun dia, kita sekarang bukan cari itu. Kita cari kualitas bukan kuantitas,” katanya.
Apakah ada lagi pejabat yang dinonjobkan paskalelang jabatan rampung terlaksana? Edy mengamininya. “Pastinya ada. Begitu ada gantinya, kualitasnya lebih baik, yang kurang kita minta maaf. Ini untuk Sumut lebih baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu membantah kabar adanya gelombang kedua rotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat ini tidak ada (rotasi, Red). Kata gubernur yang belum terisi (pimpinan OPD paska rotasi), justru mau dilelang. Itukan banyak jumlahnya,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKD Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap menjawab Sumut Pos, Minggu (12/5).
Khair menyebut pada sejumlah OPD yang masih lowong posisi pimpinannya, sudah diisi oleh plt kepala dinas/badan/biro. Penunjukkan itu berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani langsung gubernur.
“Seperti saya, Raja Indra Saleh (Plt Kepala BPKAD), Pak Fitriyus Karo Humas dan Keprotokolan, Pak Zonny Waldi juga merangkap Plt Kadis PSDA dan Tata Ruang. Ada beberapa lagi itu cuma saya gak ingat siapa, dan ada SK gubernurnya untuk itu,” ungkap dia.
Mengenai waktu lelang jabatan atau open bidding untuk OPD-OPD yang masih lowong, diakui Khair sejauh ini pihaknya masih menunggu tim pansel dan juga instruksi gubernur. “Kapan nanti pansel mengarahkan kapan diumumkan kita umumkan, itu aja. Karena ini memang mau buka lelang dulu. Belum ada setahu saya gelombang rotasi berikutnya,” katanya. (prn/ila)
