RAKOR BANJIR: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Wagubsu Musa Rajekshah, Pangdam I/BB, MS Fadhilah dan lainnya saat memimpin rakor lanjutan soal penanganan banjir Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengaku bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan pihak Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS), dalam membahas cara mengatasi banjir di Kota Medan. Karenanya, DPRD Sumut akan memanggil BWSS. Anggota komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting menyebutkan, pihaknya bersedia untuk memanggil pihak BWSS II dan mempertemukannya dengan Gubsu.
“Kalau memang itu kesulitan Gubernur, ya kami akan panggil BWSS II, kita pertemukan mereka. Harus ada koordinasi di antara mereka,” ujar Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Selasa (14/5).
Menurutnya, semua ini merupakan tanggungjawab bersama. Baik itu BWSS II, Pemko Medan, Pemprovsu dan pihak-pihak terkait lainnya. “Tapi jangan terlalu cepat Gubsu menyalahkan BWSS II dan melempar kesalahan seperti itu. Ada banyak solusi, masih bisa kok dibicarakan baik-baik. Sekalipun itu sektor BWSS, tapi tetap saja itu tanggungjawab kita semua,” kata dia.
Selain itu, lanjut Baskami, seluruh pihak termasuk Gubernur juga punya tanggungjawab dalam memelihara fungsi sungai. “Jadi bukan hanya memperbaiki sungai, tapi menjaga kelestarian sungai juga tanggungjawab semuanya. Pemko Medan dan Pemprov Sumut harus terus mengimbau masyarakat, agar tidak lagi membuang sampah ke sungai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubsu, Edy Rahmayadi mengaku sangat sulit berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, dalam hal penanganan banjir di Kota Medan. Edy meminta pihak BWSS II, Pemko Medan dan seluruh perangkat kerjanya saling bersinergi dalam membuat grand desain penanggulangan banjir di ibukota Sumut.
“Saya minta BWSS jangan banyak alasan! Karena itu adalah sektor Anda, tapi dampaknya rakyat Sumut yang kena. Saya agak sulit koordinasi dengan Anda. Kalau saya tak bisa bicara di sini, saya akan bicara di Jakarta,” ujar Gubsu dalam rapat koordinasi lanjutan penanganan banjir Kota Medan, di lantai X ruang kerjanya, Selasa (13/5).
Pernyataan tegas Gubsu Edy ini, dilatarbekangi pemaparan yang sebelumnya disampaikan perwakilan BWSS II bermarga Sihite. Kata Sihite, paling cepat pada 2023 baru bisa dilakukan pekerjaan fisik untuk normalisasi sungai di Medan. Sebab terlebih dahulu masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS) harus direlokasi ke rumah susun atau rusun.
“Harapannya pindah dulu masyarakat baru konstruksi jalan. Untuk rusun sebagai relokasi masyarakat masih dicari lokasinya, desain berikut adalah perencanaannya. Makanya dari jadwal sebelumnya baru di 2022 bisa dibangun (rusun) dan pengerjaan fisik di 2023. Itu menurut pernyataan Bappeda Medan,” ungkap dia.
Secara teknis untuk BWSS, Gubsu Edy ingin penyelesaian administrasi harus sudah terjadwal dalam tujuh bulan ke depan di sisa 2019 ini. Apalagi dari postur anggaran, Edy menyebut sesuai penyampaian Kepala BWSS II, Roy Pardede saat rakor sebelumnya tersedia Rp1,9 triliun. “Dalam dua tahun kan bisa selesai itu kita buat Rp1, 3 T kalau dianggarkan saja itu dua tahun bisa selesai masalah banjir di Medan,” kata Gubsu.
Nanti masalah pembebasan lahan rusun, lanjutnya, dia sudah meminta Kakanwil BPN. “Kalau kalian tak mau, tak usah. Saya nanti ke menteri PUPR. Bappeda juga begitu, rencanakan. Proses izinnya biar kita bawa. Anda bikin ini semua. Inti pokoknya keinginan saya banjir Medan ini terselesaikan. Ini yang prioritas,” katanya didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Pangdam I/BB MS Fadhilah. Wajah Sumut ada di Medan.(mag-1/ila)
