Rapat DRPD Sumut dengan PT PLN Wilayah Sumbagut
MEDAN- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta DPRD Sumut, untuk mengungkap perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi penunggak listrik kepada masyarakat. Permintaan itu disebabkan selama ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dinilai tidak adil.
Terlebih lagi, selama ini tidak pernah ada publikasi terkait perusahaan yang menunggak pembayaran listrik. Dimana perkiraannya jauh lebih besar daripada masyarakat.
Hal ini disampaikan sejumlah Anggota Komisi D DPRD Sumut, “Selama ini yang terdengar P2TL ini hanya menargetkan masyarakat yang pemakaiannya sangat kecil. Apakah memang tidak ada perusahaan besar yang menunggak,” tanya Anggota Komisi D DPRD Sumut Ajib Shah, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut dengan PT PLN Wilayah Sumbagut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, No.5, Medan, Kamis (14/6).
Ajib Shah menyatakan, pihaknya bukan hanya sekadar informasi melainkan juga menemukan menemukan banyak perusahaan yang menunggak tagihan listrik. Sinyalemen adanya perlakuan khusus dari PLN terhadap perusahaan dan industri saat penyambungan baru, juga relatif kuat.
Mirisnya, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan, tapi belum terpasang listrik dengan berbagai alasan dari PT PLN.
“Kalau memang ada, harusnya dipublikasikan diantaranya melalui pemberitaan di media massa. Langkah seperti ini bisa memberikan efek jera dan masyarakat tahu, penertiban yang dilakukan PLN tidak tebang pilih. Kondisinya, saat ini yang ada penertiban ini hanya untuk masyarakat, bahkan yang menggunakan meteran rumah tangga,” ungkap politisi Golkar ini.
Anggota Komisi D DPRD Sumut lainnya, Fadly Nurzal juga mengungkapkan hal senada. Pria yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut tersebut menuturkan, PLN tidak adil dan membiarkan banyak masyarakat di berabagai daerah, khususnya di Sumut tidak bisa merasakan aliran listrik sebagaimana mestinya.
“Saya juga meminta agar PT PLN memberikan prioritas untuk menyediakan pasokan ekstra saat bulan puasa (Ramadan) dan lebaran. Begitu juga dengan hari-hari besar lainnya. Sebagai pim pinan partai Islam, saya menekankan jangan sampai lagi ada pemadaman saat puasa dan Idul Fitri,” tegas Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Sumut ini.
Menjawab itu, General Manager (GM) PT PLN Wilayah Sumbagut Krisna Simba Putra mengatakan, dalam pelaksanaan P2TL di Sumut, pihaknya ada menemukan perusahaan berupa mal yang masih menunggak tagihan listrik.
Namun, katanya, dalam tim P2TL tersebut tidak hanya PLN, tetapi juga ada pihak lainnya, seperti kepolisian.
“Kami sendiri tidak dalam kapasitas mengungkapkan temuan tersebut, namun pada intinya kami tidak tebang pilih dalam melaksanakan P2TL,” ujarnya.
Terkait jaminan ketersediaan listrik pada hari-hari besar, Krisna mengaku jika pihaknya tidak bisa memberi jaminan. Alasanya sering kali ada kerusakan yang disebabkan gangguan alam seperti gempa atau hujan deras. “Kami hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada,” ucapnya.(ari)
