Kemendagri Sesalkan Aksi Brutal Wali Kota Siantar terhadap FGS
MEDAN–Aksi Wali Kota Pematangsiantar, Hulman Sitorus SE yang menerobos blokade barisan massa Forum Guru Siantar (FGS) yang berunjuk rasa di depan Gedung Haruangguan DPRD Pematangsiantar, Rabu (13/6) kemarin menuai kritikan dari petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Dirjen BAKD) Yuswandi A Tumenggung dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan. Keduanya memiliki pandangan yang sama tentang aksi brutal Wali Kota Siantar itu.
Yuswandi mengatakan, sebagai pimpinan daerah, seharusnya Hulman menjelaskan kepada guru, apa yang sebenarnya jadi ganjalan sehingga tunjangan profesi guru dan dana insentif guru belum bisa terbayarkan lunas. “Intinya kan sebenarnya transparansi. Jelaskan dong, kenapa belum dicairkan, apa kendala-kendalan teknisnya,” ujar Yuswandi kepada koran ini di Jakarta, kemarin. Yuswandi yakin, jika penjelasannya masuk akal, maka para guru akan bisa menerimanya. “Jalur komunikasi harus dikedepankan,” imbuhnya.
Terpisah, Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan juga tidak sreg dengan gaya Hulman yang terkesan mengabaikan aksi para guru. “Jangankan guru, siapa pun yang menyampaikan aspirasi, ya mestinya seorang kepala daerah menerimanya, mendengarkan apa aspirasi mereka dan carikan solusinya,” ujar guru Besar di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), yang juga mantan Deputi Setwapres Bidang Politik itu.
Seperti diberitakan, Wali Kota Siantar kabur dari kepungan guru yang berunjukrasa di halaman Kantor DPRD Kota Siantar, Rabu (13/6) pukul 12.30 WIB. Sejumlah guru yang menuntut pencairan tunjangan sertifikasi itu nyaris saja tergilas saat mencoba menghadang laju mobil Patwal BK 123 W dan mobil Jeep Cheeroke BK 63 H yang ditumpangi Hulman,. Termasuk Kapolresta AKBP Alberd Sianipar yang berada di antara kerumuman massa, hampir tertabrak. Sejumlah guru mengalami luka-luka akibat insiden itu.
Berkaitan dengan tuntutan FGS itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Syaiful Syafri meminat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Siantar, sebaiknya segera membagikan tunjangan kesejahteran rakyat (kesra) bagi para guru di Siantar.
Jika tidak, maka persoalan itu bukan mustahil akan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Karena menurutnya, tunjangan itu merupakan hak bagi para guru yang harus diserahkan.
“Ini wewenang sepenuhnya Disdik Siantar. Dan kita minta, agar persoalan ini segera diselesaikan. Jangan sampai ada ditemukan penyelewengan-penyelewengan, yang pada akhirnya berkaitan dengan persoalan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut Syaiful Syafri menyatakan, tidak ada hak bagi Disdik Kota Siantar untuk memperlama atau mempersulit para guru untuk mendapatkan tunjangan Kesra tersebut.
“Itu jelas milik dan diperuntukkan bagi para guru. Tidak ada hak Disdik setempat memperlambat dan mempersulit pembagiannya. Harus sesegera mungkin diberikan,” tukasnya lagi.
Menurut Syaiful Syafri, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.443.600.000 miliar untuk kesra yang belum dibagikan kepada 2.005 guru di Kota Siantar. Secara otomatis, kenyataan ini membuat para guru di Siantar resah dan berharap agar tunjangan tersebut bisa cepat direalisasikan.(ari/(sam))
