MEDAN-Masalah listrik di Sumatera Utara beberapa waktu ke depan tampaknya sedikit mulai sedikit bisa teratasi. Solusi terbaru yang ditemukan adalah membangun potensi panas bumi Simbolon yang mampu menghasilkan 225 mega watt.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Nurdin Lubis. Ungkapan Nurdin berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No.1827.K/30/MEM/2012.
Dalam Kepmen itu, Sumut diputuskan atau ditunjuk akan mempunyai pertambangan Panas Bumi Simbolon (PBS).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, menilai lima daerah di Sumut antara lain Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara (Taput), Humbang Hasundutan (Humbahas), dan Dairi merupakan titik-titik potensial yang mengandung panas bumi tersebut.
Penetapan wilayah kerja dan keluarnya Kepmen ESDM itu, didasari dari hasil survey pendahuluan dan penyelidikan terpadu geologi, geokimia, dan geofisika oleh PT Optima Nusantara Energi. “Sesuai Kepmen ESDM itu, luas wilayah kerja pertambangan panas bumi Simbolon Samosir yang di lima kabupaten itu mencapai 168.800 hektar dengan potensi energi listrik yang dihasilkan mencapai 225 Mega Watt (MW),” ungkap Nurdin Lubis, kemarin.
Tambahan energi listrik sebesar 225 MW itu, secara nyata mampu memberikan efek multifungsi terhadap keandalan daya energi listrik Sumut. Apalagi, berdasarkan data PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah I Sumut, daya yang mampu dihasilkan pembangkit listrik di Sumut hanya 1.560 MW. Sementara, beban puncak mencapai 1.420 MW. Dari kondisi itu, maka rasio kelistrikan Sumut yang terus meningkat tujuh persen per tahunnya, akan mencapai titik aman apabila sistem pembangkitan memiliki cadangan minimal 400 MW.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Sumut, Untungta Kaban, menerangkan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut rencananya sudah mulai akan ditender pada Januari 2013 mendatang.
Sehingga, pertengahan tahun depan sudah mulai tahap konstruksi seperti eksplorasi dan eksploitasi. Penawaran proyek akan dilakukan secara lelang terbuka.
“Untuk izin konstruksi, nantinya akan diberikan Gubernur Sumut (Gubsu), setelah sebelumnya berkoordinasi dengan lima kabupaten. Kondisi ini bisa tercapai apabila persoalan izin pinjam pakai kawasan hutan, telah dianggap tidak ada masalah,” kata Untungta. (ari)
