26 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Calon Abaikan Strategi Pemberantasan Korupsi

MEDAN-Koordinator Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHDAR) T.R. Arif Faisal menilai para cagub dan cawagub yang bertarung dalam Pilgubsu 2013 belum menawarkan strategi pemberantasan korupsi sebagai bagian dari percepatan pembangunan di Sumut.

Selama ini dirinya menilai para calon gubernur dan wakil gubernur lebih menawarkan kepada program-program pembangunan sebagai tawaran atas solusi permasalahan di Sumut. Diantaranya ada yang menyentuh sektor ekonomi kecil, wilayah desa, bahkan menggunakan strategi dan pendekatan etnisitas.
“Kami tidak paham apakah kandidat tak tahu atau tak mau memasukkan strategi pemberantasan korupsi sebagai misi utama. Padahal pemberantasan korupsi adalah prioritas pembangunan” ungkap Faisal.

Dia menyesalkan model pemberantasan korupsi sebagai semangat reformasi justru ditinggalkan oleh para calon pemimpin Sumut. Seharusnya upaya mewujudkan negara yang bersih dari korupsi harus disambut dan ditindaklanjuti di Sumatera Utara.

Faisal juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dimaknai sebagai pencegahan dan penindakan. Jika mempunyai political will, para calon pemimpin Sumut itu bisa menunjukkan sikap yang  anti-korupsi, dimulai dari pencegahan. “Pencegahan korupsi itu mesti dilakukan, baik di sektor penerimaan daerah sampai implementasi program pembangunan di Sumut,” jelas Faisal.

Dia juga menjelaskan para kandidat harus berkomitmen mengelola sektor penerimaan jika ingin membenahi Sumut. “Mereka harus komitmen membenahi akuntabilitas sektor penerimaan,’’ katanya. (uma)

MEDAN-Koordinator Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHDAR) T.R. Arif Faisal menilai para cagub dan cawagub yang bertarung dalam Pilgubsu 2013 belum menawarkan strategi pemberantasan korupsi sebagai bagian dari percepatan pembangunan di Sumut.

Selama ini dirinya menilai para calon gubernur dan wakil gubernur lebih menawarkan kepada program-program pembangunan sebagai tawaran atas solusi permasalahan di Sumut. Diantaranya ada yang menyentuh sektor ekonomi kecil, wilayah desa, bahkan menggunakan strategi dan pendekatan etnisitas.
“Kami tidak paham apakah kandidat tak tahu atau tak mau memasukkan strategi pemberantasan korupsi sebagai misi utama. Padahal pemberantasan korupsi adalah prioritas pembangunan” ungkap Faisal.

Dia menyesalkan model pemberantasan korupsi sebagai semangat reformasi justru ditinggalkan oleh para calon pemimpin Sumut. Seharusnya upaya mewujudkan negara yang bersih dari korupsi harus disambut dan ditindaklanjuti di Sumatera Utara.

Faisal juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dimaknai sebagai pencegahan dan penindakan. Jika mempunyai political will, para calon pemimpin Sumut itu bisa menunjukkan sikap yang  anti-korupsi, dimulai dari pencegahan. “Pencegahan korupsi itu mesti dilakukan, baik di sektor penerimaan daerah sampai implementasi program pembangunan di Sumut,” jelas Faisal.

Dia juga menjelaskan para kandidat harus berkomitmen mengelola sektor penerimaan jika ingin membenahi Sumut. “Mereka harus komitmen membenahi akuntabilitas sektor penerimaan,’’ katanya. (uma)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/