32 C
Medan
Friday, June 28, 2024

Reses I Anggota DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnain, Perjuangkan Warga Miskin jadi Peserta BPJS Kesehatan

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan Herri Zulkarnain melaksanakan reses pertama di kawasan Kecamatan Medan Barat, tepatnya di lapangan depan kantor camat, Jalan Bilal, Jumat (15/2).

Hadir dalam reses tersebut mewakili Camat Medan Barat dan Lurah Pulo Brayan, perwakilan Disdukcapil Medan, Dinas Pekerjaan Umum Medan, dan BPJS Kesehatan serta seratusan masyarakat.

Dalam reses itu, Tami, salah seorang kepala lingkungan (kepling) yang tinggal di kawasan Kelurahan Silalas, Medan Barat, mengeluhkan masih ada warga miskin belum mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan. “Kami harapkan bisa dibantu untuk mendapatkan itu,” ujarnya.

Saputra, kepling di kawasan Kelurahan Karang Berombak. Bahkan, sempat menyindir oknum anggota dewan yang membagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis kepada warga. “Kami bingung juga, kok anggota dewan bagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis. Apa memang itu bagian dari tugasnya? Padahal, warga kami yang miskin masih ada yang belum mendapatkannya,” ucapnya.

Menjawab itu, Herri Zulkarnain menyampaikan, dirinya siap memperjuangkan warga miskin dan tidak mampu berobat, menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Karena memang sudah alokasikan anggaran untuk itu,” kata Herri.

Karenanya, kepada warga miskin yang belum tertampung di BPJS Kesehatan, Herri meminta agar menyerahkan data dan kelengkapan berkas. Seperti, surat keterangan miskin.

Terkait bagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis, anggota dewan dari Partai Demokrat ini menyebutkan, hal itu memang bagian dari tugas. “Jadi amanah dan tugas wakil rakyat. Jangan pula ada warga miskin dan tidak mampu berobat, tidak mendapat fasilitas tersebut,” ungkapnya.

Herri menuturkan, tahun ini alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan ditambah sekitar Rp21,5 miliar untuk 75 ribu jiwa. Bila ditotal, bantuan anggaran untuk jaminan kesehatan yang dialokasikan dari APBD Kota Medan 2019 mencapai Rp111,5 miliar.

Infrastruktur

Selain persoalan BPJS, warga juga mengeluhkan masalah infrastruktur. Nasir, warga Jalan Sekata, Karang Berombak, mengeluhkan kawasan tempat tinggalnya butuh perbaikan jalan dan lampu. “Jalanannya rusak dan kalau malam, jalanan gelap,” cetusnya.

Menanggapi keluhan itu, Herri berjanji akan meminta kepada Dinas PU untuk segera menindaklanjutinya. Sedangkan terkait LPJU, Herri akan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan. (ris)

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan Herri Zulkarnain melaksanakan reses pertama di kawasan Kecamatan Medan Barat, tepatnya di lapangan depan kantor camat, Jalan Bilal, Jumat (15/2).

Hadir dalam reses tersebut mewakili Camat Medan Barat dan Lurah Pulo Brayan, perwakilan Disdukcapil Medan, Dinas Pekerjaan Umum Medan, dan BPJS Kesehatan serta seratusan masyarakat.

Dalam reses itu, Tami, salah seorang kepala lingkungan (kepling) yang tinggal di kawasan Kelurahan Silalas, Medan Barat, mengeluhkan masih ada warga miskin belum mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan. “Kami harapkan bisa dibantu untuk mendapatkan itu,” ujarnya.

Saputra, kepling di kawasan Kelurahan Karang Berombak. Bahkan, sempat menyindir oknum anggota dewan yang membagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis kepada warga. “Kami bingung juga, kok anggota dewan bagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis. Apa memang itu bagian dari tugasnya? Padahal, warga kami yang miskin masih ada yang belum mendapatkannya,” ucapnya.

Menjawab itu, Herri Zulkarnain menyampaikan, dirinya siap memperjuangkan warga miskin dan tidak mampu berobat, menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Karena memang sudah alokasikan anggaran untuk itu,” kata Herri.

Karenanya, kepada warga miskin yang belum tertampung di BPJS Kesehatan, Herri meminta agar menyerahkan data dan kelengkapan berkas. Seperti, surat keterangan miskin.

Terkait bagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis, anggota dewan dari Partai Demokrat ini menyebutkan, hal itu memang bagian dari tugas. “Jadi amanah dan tugas wakil rakyat. Jangan pula ada warga miskin dan tidak mampu berobat, tidak mendapat fasilitas tersebut,” ungkapnya.

Herri menuturkan, tahun ini alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan ditambah sekitar Rp21,5 miliar untuk 75 ribu jiwa. Bila ditotal, bantuan anggaran untuk jaminan kesehatan yang dialokasikan dari APBD Kota Medan 2019 mencapai Rp111,5 miliar.

Infrastruktur

Selain persoalan BPJS, warga juga mengeluhkan masalah infrastruktur. Nasir, warga Jalan Sekata, Karang Berombak, mengeluhkan kawasan tempat tinggalnya butuh perbaikan jalan dan lampu. “Jalanannya rusak dan kalau malam, jalanan gelap,” cetusnya.

Menanggapi keluhan itu, Herri berjanji akan meminta kepada Dinas PU untuk segera menindaklanjutinya. Sedangkan terkait LPJU, Herri akan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan. (ris)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/