Kisruh Mutasi di Pemprov Sumut
MEDAN- Proyek anggaran 2011 di jajaran pemerintahan provinsi (Pemprov) Sumatera Utara diprediksi tidak akan berjalan baik, sebagaimana mestinya. Pasalnya, sejumlah pejabat eselon III di berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di pos vital, dicopot di ‘tengah jalan’, diduga tanpa melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Kekhawatiran itu disuarakan mantan Kabid Dikdas dan Pendidikan Khusus Disdik Sumut Ilyas Sitorus yang dilengserkan saat baru menjabat selama satu bulan lebih. “Saya baru satu bulan enam hari menjabat sebagai Kabid Dikdas dan Pendidikan Khusus di Disdik Sumut. Kalau sudah begini ya dijalani saja,” ujarnya, Rabu (15/6). Sepengetahuan Ilyas, pejabat eselon III yang digeser Plt Gubsu.
Gatot Pujo Nugroho, kebanyakan menduduki posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Kuasa Pengguna (PKP). “Seperti yang dialami juga oleh rekan kerja saya di Disdik Sumut yakni Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Yuniar. Lantas, bagaimana proyek anggaran 2011 ini akan berjalan dengan baik lebih lanjutnya,” katanya.
Ilyas berdalih, pejabat baru yang menduduki posisi PPK atau PKP tentunya tak mau lagi menandatangani berkas proyek yang ditangani pejabat sebelumnya. “Semua tak akan berjalan lagi sesuai visi-misi Gubsu yang akan menciptakan masyarakat tidak bodoh, tidak sakit, tidak miskin dan punya masa depan. Karena pejabat pengganti belum tentu langsung bisa menduduki posisi tersebut,” jelas Ilyas.
Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap juga memandang, pergeseran sejumlah pejabat di eselon III tersebut memang akan sangat mempengaruhi proses-proses administrasi di jajaran Pemprovsu. “Pencopotan pejabat yang selama ini dilakukan di jajaran Pemprovsu akibat adanya indisipliner yang dilakukan pejabat terkait. Nah, apakah pejabat-pejabat yang dicopot tersebut memang melakukan tindakan indisipliner? Semua ada prosedurnya, ada sistemnya. Jangan disamakan dengan parpol,” tegasnya.
Pejabat-pejabat yang menduduki posisi strategis tersebut merupakan SDM yang memiliki kemampuan luar biasa di bidangnya. Karena memang diangkat berdasarkan prestasi yang selama ini dimiliki. “Mereka merintis karir dari eselon IV, kemudian meningkat menjadi eselon III. Ini butuh proses, jabatan tersebut bukan untuk main-main, harus orang yang benar-benar paham di bidangnya,” tutur Kamaluddin.
Lebih lanjut Kamaluddin menjelaskan, badan kepegawaian dibentuk untuk memantau kinerja seluruh PNS. “Nah, jika pejabat-pejabat yang bakal diganti ini memang melakukan kesalahan atau indisipliner, barulah patut dicopot. Pastinya akan lebih baik jika dikonsultasikan terlebih dahulu dengan orang-orang yang memang paling mengetahui tindak-tanduk pegawai di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan, pencopotan pejabat eselon III yang dilakukannya merupakan bagian dari evaluasi. Dan tindakan tersebut dilakukan dengan mekanisme yang benar lewat mekanisme Baperjakat. “Agar SKPD dapat tumbuh dengan cepat dan maksimal, harus dilakukan dengan tour of duty. Dengan pendekatan seperti itu, kita melakukan reposisi, juga dengan pendekatan kinerja ini SKPD yang dimulai dari tenaga teknis dari eselon III ini dapat direvitalisasi,” terangnya.
Pada akhir wawancara, Gatot juga sempat nyeletuk saat ditanya apakah pencopotan tersebut akan dilanjutkan. “Ada lagi yang lebih menarik tentang artis Indonesia, tentang lagunya Agnes Monica Lanjutkan,” katanya. (saz)
