26.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Lagi, Sekolah Negeri Kutip Uang Pembangunan Ratusan Ribu

Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Sejumlah orangtua atau calon murid melihat hasil pengumuman ujian PPDB di SMA Negri 3 Medan, Jumat (15/7/2016). Para calon murid atau orang tua sangat antusias melihat hasil ujian sampai rela berdesak desakan.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Sejumlah orangtua atau calon murid melihat hasil pengumuman ujian PPDB di SMA Negri 3 Medan, Jumat (15/7/2016). Para calon murid atau orang tua sangat antusias melihat hasil ujian sampai rela berdesak desakan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah yang menerpa dunia pendidikan di Kota Medan seperti tak ada habisnya. Usai melewati ujian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 yang sarat dengan praktik uang, orangtua siswa juga harus dihadapkan dengan permintaan sejumlah uang dari pihak sekolah, seperti uang pembangunan.

Orangtua siswa di SMK 7 Medan, Fitri, mengungkapkan hal ini kepada wartawan, Minggu (24/7). Dijelaskannya, saat mengetahui anaknya lulus ujian seleksi PPDB di sekolah tersebut, 15 Juli 2016, hari berikutnya seluruh orangtua siswa kembali datang ke sekolah untuk mendaftarkan ulang anaknya sekaligus menyerahkan uang pembangunan yang bervariatif. Kalau di SMK 7, dirinya mengaku harus mengeluarkan Rp600 ribu untuk menebus segala kebutuhan anaknya sekolah.

“Kemarin waktu mendaftar ulang, sekolah minta uang pembangunan Rp600 ribu. Karena anak saya sudah lulus ujian seleksi dan gak mau ada masalah, ya saya beri uang yang diminta pihak sekolah,” ucap warga Kecamatan Medan Denai ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Medan, Surianto, menyayangkan masih dikutipnya uang pembangunan kepada para siswa pelajar, tidak hanya di SMK 7, juga seluruh sekolah negeri di Kota Medan.

Menurutnya, jika pihak sekolah mengutip biaya di luar ketentuan sekolah, Komisi B siap menampung keluhan orangtua siswa untuk ditindaklajuti. Sebab, negara sudah menggratiskan biaya pendidikan para siswa demi terwujudnya pendidikan yang baik dan merata di seluruh pelosok tanah air.

“Kita akan panggil kepala sekolahnya kalau benar mereka mengutip biaya di luar ketentuan. Kami (Komisi B, Red) siap untuk itu,” tegas pria yang akrab disapa Butong itu. (prn/ije)

Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Sejumlah orangtua atau calon murid melihat hasil pengumuman ujian PPDB di SMA Negri 3 Medan, Jumat (15/7/2016). Para calon murid atau orang tua sangat antusias melihat hasil ujian sampai rela berdesak desakan.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Sejumlah orangtua atau calon murid melihat hasil pengumuman ujian PPDB di SMA Negri 3 Medan, Jumat (15/7/2016). Para calon murid atau orang tua sangat antusias melihat hasil ujian sampai rela berdesak desakan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah yang menerpa dunia pendidikan di Kota Medan seperti tak ada habisnya. Usai melewati ujian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 yang sarat dengan praktik uang, orangtua siswa juga harus dihadapkan dengan permintaan sejumlah uang dari pihak sekolah, seperti uang pembangunan.

Orangtua siswa di SMK 7 Medan, Fitri, mengungkapkan hal ini kepada wartawan, Minggu (24/7). Dijelaskannya, saat mengetahui anaknya lulus ujian seleksi PPDB di sekolah tersebut, 15 Juli 2016, hari berikutnya seluruh orangtua siswa kembali datang ke sekolah untuk mendaftarkan ulang anaknya sekaligus menyerahkan uang pembangunan yang bervariatif. Kalau di SMK 7, dirinya mengaku harus mengeluarkan Rp600 ribu untuk menebus segala kebutuhan anaknya sekolah.

“Kemarin waktu mendaftar ulang, sekolah minta uang pembangunan Rp600 ribu. Karena anak saya sudah lulus ujian seleksi dan gak mau ada masalah, ya saya beri uang yang diminta pihak sekolah,” ucap warga Kecamatan Medan Denai ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Medan, Surianto, menyayangkan masih dikutipnya uang pembangunan kepada para siswa pelajar, tidak hanya di SMK 7, juga seluruh sekolah negeri di Kota Medan.

Menurutnya, jika pihak sekolah mengutip biaya di luar ketentuan sekolah, Komisi B siap menampung keluhan orangtua siswa untuk ditindaklajuti. Sebab, negara sudah menggratiskan biaya pendidikan para siswa demi terwujudnya pendidikan yang baik dan merata di seluruh pelosok tanah air.

“Kita akan panggil kepala sekolahnya kalau benar mereka mengutip biaya di luar ketentuan. Kami (Komisi B, Red) siap untuk itu,” tegas pria yang akrab disapa Butong itu. (prn/ije)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/