MEDAN- DPRD Sumut harus serius membela kepentingan rakyat, bukan justru merugikan rakyat. Jangan melulu meributkan pergantian pejabat, karena masih banyak persoalan lainnya yang lebih menyentuh masyarakat.
Itulah desakan yang disampaikan puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Lintas Mahasiswa Sumatera Utara (Jalimsu), ketika menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut, Jumat (15/7).
Fajar, koordinator dalam aksi tersebut dalam orasinya mengatakan, selama tiga tahun kepemimpinan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno), belum menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang signifikan. Terutama dalam mewujudkan visi misi, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit, rakyat tidak lapar serta memiliki masa depan.
Menurutnya, upaya mewujudkan visi misi ini terkendala dengan carut-marutnya birokrasi, kemudian banyaknya pejabat-pejabat bermental korup di Sumut. Bukan hanya itu, hal ini juga dikarenakan berbelit-belitnya serta lambannya sistem birokrasi yang ada. “Hal ini bisa dilihat dari evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya dan daya serap APBD yang sangat rendah,” katanya.(ari)
MEDAN- DPRD Sumut harus serius membela kepentingan rakyat, bukan justru merugikan rakyat. Jangan melulu meributkan pergantian pejabat, karena masih banyak persoalan lainnya yang lebih menyentuh masyarakat.
Itulah desakan yang disampaikan puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Lintas Mahasiswa Sumatera Utara (Jalimsu), ketika menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut, Jumat (15/7).
Fajar, koordinator dalam aksi tersebut dalam orasinya mengatakan, selama tiga tahun kepemimpinan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno), belum menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang signifikan. Terutama dalam mewujudkan visi misi, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit, rakyat tidak lapar serta memiliki masa depan.
Menurutnya, upaya mewujudkan visi misi ini terkendala dengan carut-marutnya birokrasi, kemudian banyaknya pejabat-pejabat bermental korup di Sumut. Bukan hanya itu, hal ini juga dikarenakan berbelit-belitnya serta lambannya sistem birokrasi yang ada. “Hal ini bisa dilihat dari evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya dan daya serap APBD yang sangat rendah,” katanya.(ari)
