Pemda se-Kawasan Danau Toba Kalah Antusias

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro baru-baru ini ‘menyentil’ pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba. Menurut Bambang, pemda setempat kalah antusiasnya dengan pemerintah pusat dalam mengelola Danau Toba.

Padahal, pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp21 triliun untuk pengembangan wisata Danau Toba. Tetapi sampai saat ini, tidak ada perkembangannya yang signifikan. “Hal ini bukan kelalaian pusat tapi ketidakseriusan pemerintah setempat,” ungkap anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Tapanuli (Tobasa, Taput, Humbahas, Samosir, Tapteng dan Sibolga), Juliski Simorangkir kepada Sumut Pos, Minggu (15/7).

Menurutnya, ungkapan Kepala Bappenas itu tidak dapat dipungkiri. Selain pengembangan destinasi wisata itu sendiri, seharusnya pemerintah setempat bergerak cepat melaksanakan program yang memicu minat kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal, dengan cepat. “Memang apa yang disampaikan Kepala Bappenas itu sulit untuk dipungkiri. Karena itu kenyataan yang terjadi saat ini,” ujar Juliski, Minggu (15)7).

Ketua DPP PKPI Sumut ini pun mengatakan, pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian sudah berusaha keras. Apalagi berencana mengalokasikan anggaran dana untuk membangun kawasan Danau Toba, baik langsung maupun melalui badan otorita danau Toba (BODT). Sebab danau supervolcano itu dinilai memiliki potensi besar untuk dijadikan destinasi wisata kelas dunia.

“Kesempatan sudah diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan destinasi wisata Danau Toba, bahkan sudah dijanjikan disediakan dana sebesar Rp21 triliun. Tetapi sampai saat ini tidak ada perkembangannya yang signifikan. Hal ini bukan kelalaian pusat tapi ketidakseriusan pemerintah setempat,” ungkapnya.

Anggota Komisi E DPRD Sumut ini juga beranggapan, peringatan tentang masalah destinasi Danau Toba sudah dinyatakan Menteri Bambang Brodjonegoro. Sehingga pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi di Sumut harus lebih serius. “Jangan sampai ada penyesalan nantinya apabila pemerintah pusat menarik dana Rp21 Triliun yang sudah dijanjikan dan dipindahkan ke daerah lain ,” sebutnya.

Bahkan kata Juliski, sudah hampir dua tahun keberadaan Badan Otorita Danau Toba (BODT) dibentuk, namun belum ada perkembangan signifikan. Padahal katanya badan itu dibuat agar ada peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus pemasukan bagi masyarakat serta pemerintah daerah itu sendiri. Bahkan gaungnya semakin berkurang.

“Kita berharap pemerintah pusat bersabar dan tetap mendukung pengembangan wisata Danau Toba, serta memaksa pemerintah daerah setempat untuk mempersiapkan diri,” harapnya.

Sebelumnya Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebutkan, banyak daerah yang beruntung mendapat perhatian khusus dari pusat untuk pengembangan pariwisata. Namun saat yang sama, antusias dan semangat pemerintah daerah kalah dengan pusat.

“Hasilnya walau kementerian sudah menaruh banyak perhatian untuk bangun bandara internasional, infrastruktur jalan dan lainnya, progres pertumbuhan Danau Toba sangat lambat meski kunjungan turis mancanegara mulai banyak terlihat,” katanya.

Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk membangun daerah wisatanya. Sebab meskipun pusat menaruh perhatian besar, tanpa upaya menjaga dan memelihara kearifan lokal, maka akan sulit berkembang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro baru-baru ini ‘menyentil’ pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba. Menurut Bambang, pemda setempat kalah antusiasnya dengan pemerintah pusat dalam mengelola Danau Toba.

Padahal, pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp21 triliun untuk pengembangan wisata Danau Toba. Tetapi sampai saat ini, tidak ada perkembangannya yang signifikan. “Hal ini bukan kelalaian pusat tapi ketidakseriusan pemerintah setempat,” ungkap anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Tapanuli (Tobasa, Taput, Humbahas, Samosir, Tapteng dan Sibolga), Juliski Simorangkir kepada Sumut Pos, Minggu (15/7).

Menurutnya, ungkapan Kepala Bappenas itu tidak dapat dipungkiri. Selain pengembangan destinasi wisata itu sendiri, seharusnya pemerintah setempat bergerak cepat melaksanakan program yang memicu minat kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal, dengan cepat. “Memang apa yang disampaikan Kepala Bappenas itu sulit untuk dipungkiri. Karena itu kenyataan yang terjadi saat ini,” ujar Juliski, Minggu (15)7).

Ketua DPP PKPI Sumut ini pun mengatakan, pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian sudah berusaha keras. Apalagi berencana mengalokasikan anggaran dana untuk membangun kawasan Danau Toba, baik langsung maupun melalui badan otorita danau Toba (BODT). Sebab danau supervolcano itu dinilai memiliki potensi besar untuk dijadikan destinasi wisata kelas dunia.

“Kesempatan sudah diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan destinasi wisata Danau Toba, bahkan sudah dijanjikan disediakan dana sebesar Rp21 triliun. Tetapi sampai saat ini tidak ada perkembangannya yang signifikan. Hal ini bukan kelalaian pusat tapi ketidakseriusan pemerintah setempat,” ungkapnya.

Anggota Komisi E DPRD Sumut ini juga beranggapan, peringatan tentang masalah destinasi Danau Toba sudah dinyatakan Menteri Bambang Brodjonegoro. Sehingga pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi di Sumut harus lebih serius. “Jangan sampai ada penyesalan nantinya apabila pemerintah pusat menarik dana Rp21 Triliun yang sudah dijanjikan dan dipindahkan ke daerah lain ,” sebutnya.

Bahkan kata Juliski, sudah hampir dua tahun keberadaan Badan Otorita Danau Toba (BODT) dibentuk, namun belum ada perkembangan signifikan. Padahal katanya badan itu dibuat agar ada peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus pemasukan bagi masyarakat serta pemerintah daerah itu sendiri. Bahkan gaungnya semakin berkurang.

“Kita berharap pemerintah pusat bersabar dan tetap mendukung pengembangan wisata Danau Toba, serta memaksa pemerintah daerah setempat untuk mempersiapkan diri,” harapnya.

Sebelumnya Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebutkan, banyak daerah yang beruntung mendapat perhatian khusus dari pusat untuk pengembangan pariwisata. Namun saat yang sama, antusias dan semangat pemerintah daerah kalah dengan pusat.

“Hasilnya walau kementerian sudah menaruh banyak perhatian untuk bangun bandara internasional, infrastruktur jalan dan lainnya, progres pertumbuhan Danau Toba sangat lambat meski kunjungan turis mancanegara mulai banyak terlihat,” katanya.

Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk membangun daerah wisatanya. Sebab meskipun pusat menaruh perhatian besar, tanpa upaya menjaga dan memelihara kearifan lokal, maka akan sulit berkembang.