MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris berlangsung di Taman Simalem Resort and Lake Toba Kabupaten Karo, Rabu (16/3). Kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan Protokol kesehatan dengan ketat.
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman audit kepatuhan kepada tim pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Purwanto, Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono, Kepala Divisi Keimigrasian Ignatius Purwanto dan diikuti oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Provinsi Sumatera dan unsur akademisi.
Kegiatan diawali tarian sambutan Mejuah-juah sanggar seni Gung Leto dilanjutkan pembukaan secara resmi kegiatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Suyudi selaku Keynote Speaker.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Suyudi mengatakan Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut, Imam memberikan pemahaman jabatan Notaris merupakan Jabatan kepercayaan, yang mengandung makna, mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan.
“Sehingga orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang, dimana hal ini terkait dengan pembuatan akta otentik,” ucap Imam.
Dengan itu, menurut Imam peran notaris menjadi sangat penting dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain mencakup hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya.
“Majelis Pengawas harus dapat melakukan pengawasan kepada notaris dengan baik, cepat dan profesional. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan secara lebih maksimal, terencana, dan masif oleh Majelis, tentu dapat berkontribusi positif untuk mencegah atau mengurangi timbulnya permasalahan,” ucap Imam.
Mengakhiri sambutannya, Imam mengharapkan adanya peningkatan pemahaman Majelis Pengawas Notaris baik Wilayah dan Daerah terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.(gus)
