MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pejabat teras di lingkungan Pemko Medan langsung menggelar rapat tertutup, pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, dan 6 orang lainnya, Rabu (16/10) siang. Usai rapat, Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, mengatakan sangat terkejut dan sedih atas kejadian tersebut.
“HINGGA Selasa (15/10) sore, saya masih berkomunikasi dengan Pak Wali terkait laporan seluruh aktivitas pada hari itu. Jadi sangat terkejutlah. Menangis yaa… Beliau abang saya. Saya hormat sama beliau. Kami semuanya hormat kepada Pak Wali,” tuturnya dengan mata yang berkaca-kaca kepada awak media. Ia didampingi Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Kabag Humas Arrahman Pane, Kepala BKDPSDM Muslim Harahap, dan sejumlah pejabat Pemko Medan lainnya.
Akhyar mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait berapa jumlah pejabat Pemko Medan dan siapa-siapa saja yang turut terjaring oleh KPK, berikut kronologi jalannya penangkapan itu. “Saya di sini bersama Pak Sekda, para asisten dan OPD hadir bersama-sama untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan. Di kantor wali kota ini, memang ada beberapa lokasi yang sudah dilakukan penyegelan oleh KPK. Tapi mengenai apa dan siapa, kami belum tahu karena kami belum mendapatkan konfirmasi dari KPK,” ucap Akhyar kepada para awak media.
Saat memberikan keterangan, raut wajah Akhyar dan pejabat lainnya tampak ketat OTT KPK kali ini diduga begitu mengejutkan jajaran Pemko Medan.
Data dihimpun Sumut Pos, KPK mengamankan Dzulmi Eldin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Isa Anshari, pada Rabu (16/10) dini hari. Selain Eldin dan Kadis PU Kota Medan, dikabarkan KPK juga mengamankan 5 orang lainnya, yakni ajudan Dzulmi Eldin, protokoler maupun pihak swasta.
Sebelum memboyong Eldin ke Jakarta pada Rabu (16/10) pagi, KPK sempat membawa orang nomor satu Medan itu ke Mapolrestabes Kota Medan. Sedangkan enam orang lainnya masih diperiksa di Polrestabes Medan. Rencananya akan turut diterbangkan ke Jakarta secara bertahap. Selain mengamankan tujuh orang, KPK juga membawa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp200 juta rupiah, diduga sebagai uang suap.
Akhyar juga mengatakan, pihaknya belum mengetahui kasus apa yang tengah diselidiki dan dimintai keterangan oleh KPK yang melibatkan Wali Kota dan Kadis PU. Dan belum bisa menjalin komunikasi secara langsung dengan Wali Kota Medan. “Kami betul-betul belum tahu pasti informasi soal ini. Belum ada yang bisa kami tanyai. Belum terdata siapa yang dimintai keterangan oleh KPK dan di mana posisinya, karena kita belum bisa berkomunikasi. Intinya, kami belum bisa memberikan informasi terkait siapa saja yang ikut dimintai keterangan. Belum terkonfirmasi,” katanya.
Mengenai langkah Pemko Medan terkait kejadian ini, Akhyar mengaku, akan berkonsolidasi. Ia berharap dan meminta partisipasi masyarakat agar terus mendukung kinerja Pemko Medan, sehingga pemerintahan tetap berjalan baik. “Yang pasti kami berharap hal ini tidak mengganggu aktivitas di jajaran Pemko Medan, dan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan tetap bisa berjalan baik,” ujarnya.
Jika nanti KPK ingin meminta keterangan, ia dan seluruh pejabat di jajaran Pemko Medan akan kooperatif memberikan keterangan yang dibutuhkan. Akhyar juga berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan, untuk tetap bekerja seperti biasa. “Kita imbau tetap bekerja seperti biasa. Hindari perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.
Jangan Bebani Pejabat
Selain itu, Akhyar juga meminta kepada masyarakat Kota Medan agar ke depannya tidak lagi membebani para pejabat di Pemko Medan dengan permohonan-permohonan bantuan dana. “Selama ini masyarakat berpikir kalau pejabat itu bisa dimintai sumbangan. Inilah yang jadi beban bagi para pejabat. Jadi tolong, mari kita jaga para pejabat ini,” tutupnya.
Pantauan Sumut Pos, ada dua titik pada gedung Balai Kota Medan yang disegel oleh KPK pascaOTT. Pertama, KPK menyegel ruang kerja Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin di lantai 2 gedung Balai Kota Medan. Kedua, KPK juga menyegel ruang Subbag Protokoler Pemko Medan.
Selain itu, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor Dinas PU Kota Medan di Jalan Pinangbaris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dari sejumlah ruangan yang terletak di lantai 1 dan lantai 2 Kantor Dinas PU Binamarga Kota Medan itu, KPK turut menyegel ruang kerja Kadis PU, Isa Anshari.
OTT KPK yang menjaring Wali Kota Medan dan enam orang lainnya, langsung menarik perhatian awak media. Pantauan Sumut Pos, sejak pukul 08.00 WIB, Rabu (16/10), puluhan wartawan telah mengerumuni lobby Gedung Balaikota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
Sejumlah pejabat eselon II maupun eselon III terlihat tergopoh-gopoh dari mobil menuju gedung Pemko, namun tak ada satupun yang bersedia memberikan keterangan. Pengamanan dari Satpol PP lengang seperti biasa, baik di pintu utama maupun di pintu parkir belakang. Tak tampak penjagaan dari pihak kepolisian. Administrasi perkantoran juga tampak berjalan seperti biasanya. (map)
