MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Kota Medan mendorong pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk dapat memberikan perhatian serius kepada setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemko Medan karena kompleksnya persoalan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
“Pemko Medan melalui Badan Pengawas belum memiki kepedulian terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini kita melihat semangat kolaborasi tidak berjalan,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan didampinggi Anggota Komisi III, R. Muhammad Khalil Prasetyo saat rapat pembahasan R-APBD 2024, Senin (16/10/2023) sore.
Rapat tersebut turut menghadirkan Plt PUD Pembangunan Syafrizal Lubis, Direktur Operasional PUD Pembangunan Ahmad Yasir Lubis, Dirut PUD RPH Harisandi Syafril Harahap, dan Direktur SDM RPH Janses Sihaloho. Dari PUD Pasar Medan, turut hadir Dirut Suwarno, Direktur Operasional Ismail Pardede, Direktur Administrasi dan Keuangan Fernando H Napitupulu, serta Direktur Pengembangan dan SDM PUD Imam Abdul Hadi.
Dikatakan Abrar, Komisi III akan melakukan pemanggilan terhadap Badan Pengawas untuk mempertanyakan berbagai persoalan yang terjadi di BUMD Kota Medan.
“Banyak investor yang ingin bekerjasama untuk BUMD Kota Medan, tapi terjadi hambatan maka kita akan tanyakan secara langsung permasalahan ini,” ujarnya. Dengan langkah tersebut, kata Ishaq, akan dapat diambil sebuah langkah yang terbaik.
Sebelumnya, Direktur Operasional PUD Pembangunan Ahmad Yasir Lubis, mengatakan bahwa pihaknya mengelola beberapa unit bisnis, yakni Kolam Renang Deli dan Medan Zoo. Namun, pihaknya sangat memerlukan investor untuk membenahi sarana dan prasarana di Kolam Renang Deli.
“Saat ini pembenahan Kolam Renang Deli sangat diperlukan. Kolam renang ini benar-benar membutuhkan perawatan karena sudah banyak yang terluka akibat kondisi keramiknya. Estetika perawatan benar-benar diperlukan dengan banyaknya kolam renang swasta-swasta yang hadir saat kita jauh tertinggal,” katanya.
Plt Dirut PUD Pembangunan, Syafrizal Lubis mengatakan, terkait Medan Zoo, pihaknya benar-benar memerlukan sentuhan untuk membuat daya tarik agar masyarakat dapat hadir.
“Kawasan Medan Zoo ini areanya sangat luas, tapi kehadiran masyarakat untuk menikmati liburan terbatas sehingga kita mengalami penurunan pendapat belum lagi beban makan hewan. Karena jika hadir ke Medan Zoo yang hanya dilihat hanya harimau selebihnya tidak ada.Peremajaan lokasi sangat diperlukan,” tuturnya. Dalam pertemuan itu, pihak Komisi III DPRD Medan mendapat laporan adanya harimau yang kondisinya sedang sakit.
Dirut SDM RPH Janses Sihaloho juga berharap agar para pemangku kepentingan di Pemko Medan dapat benar-benar peka dan melakukan pengawasan. “Dari sisi pendapatan kami belum sepenuhnya mampu menutup biaya operasional yang ada.Karena saat ini kami melakukan pengurangan karyawan karena gaji tidak dibayar, tapi terjadi gugatan atas persoalan ini kami kalah saat ini sedang mengajukan peninjauan ke MA,” ujarnya.
Dalam hal ini, Janses hanya berharap agar kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) benar-benar bisa diperhatikan dinas yang ada di Pemko Medan .
“Kawasan area RPH itu hanya memerlukan sentuhan dari masing-masing dinas, sehingga seluruh bisa berjalan kembali.Jika kami bicara investor akan sangat sulit karena Wali Kota Medan hanya meminta kami jangan mengeluh, tapi lakukan inovasi,” katanya.
Peran Satpol PP, sambung Jansen diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penertiban rumah potong swasta. “Pengawasan ini untuk daging beku agar tidak bebas terjual di pasaran.Karena daging beku ini bukan produk daging segar lagi termasuk juga menertibkan tempat pemotongan hewan milik swasta,” katanya.
Untuk persoalan PUD Pasar, pihak DPRD Kota Medan hanya menyoroti persoalan Pasar Aksara agar pedagang bisa berjualan. “Bagaimana penataan pedagang Pasar Aksara dalam hal ini zoning ditata sesuai permintaan pedagang.Dimana, pedagang kering dapat dipisahkan dari pedagang basah,” kata Khalil Prasetyo.
Direktur Operasional PUD Pasar, Ismail Pardede mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengambil langkah dengan mengudang pedagang serta membuat surat pernyataan, tapi hingga saat ini tidak ada pedagang yang bersedia. “Untuk zoning ini kita sudah menyahuti permintaan pedagang.Kita sudah meminta pedagang bersedia menandatangani perjanjian perubahan zoning, tapi sampai saat ini pedagang tidak memberikan keputusan apapun,” pungkasnya. (map)
