MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengklaim, angka vaksinasi Covid-19 terhadap siswa SMP sudah mencapai 50 persen lebih. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kota Medan, dr Mardohar Tambunan mengatakan, capaian vaksinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya herd immunity di Kota Medan.
Mardohar mengaku, untuk dosis pertama vaksinasi sudah mencapai angka 84,38 persen, atau sebanyak 191.670 siswa. Sedangkan dosis kedua, sekitar 45,49 persen, atau 103.339 siswa. “Capaian vaksinasi pelajar (SMP) telah melewati angka 50 persen. Hingga 12 November 2021, jumlah capaian vaksinasi bagi pelajar sudah mencapai angka 84,38 persen untuk dosis pertama, dan 45,49 persen dosis kedua,” ungkap Mardohar, Selasa (16/11).
Mardohar juga menyatakan, pihaknya akan melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar ini.
“Percepatan vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar akan terus didorong hingga mencapai target,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan, target vaksinasi siswa SMP di Kota Medan kurang lebih mencapai 105.000 pelajar.
“Sampai saat ini, sudah lebih dari 60 ribu pelajar SMP divaksin,” sebutnya.
Dia pun mengaku, capaian vaksinasi Covid-19 terhadap siswa SMP tersebut, karena dukungan dari banyak pihak, termasuk peran swasta.
“Adik-adik pelajar yang sudah divaksin ketika PPKM di Medan turun level dari Level 4, 3, lalu ke Level 2, itu mulanya hanya sekitar 4 ribu. Tapi, sekarang capaiannya sudah di angka 60 ribu,” beber Bobby.
Bobby juga menjelaskan, percepatan vaksinasi bagi pelajar terus didorong akselerasinya guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Dia pun mengatakan, terkait vaksinasi pelajar yang dilakukan, Pemko Medan bertanggung jawab untuk memvaksin pelajar SMP. Sedangkan untuk pelajar SMA, merupakan tanggung jawab Pemprov Sumut.
“Kalau untuk pelajar SMA, kami harus berkoordinasi dengan Pemprov Sumut. Meski demikian, kami tetap memfasilitasinya,” akunya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, mengaku sedang terus mempersiapkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, untuk siswa SD kelas 1 hingga kelas 3, yang akan digelar mulai 22 November mendatang.
“Ini sedang dipersiapkan. Kemarin sudah dapat izin dari Pak Wali, jadi teknisnya terus dipersiapkan. Nanti kalau persiapan teknisnya sudah matang, akan kami sampaikan,” ujar Plt Kepala Disdik Kota Medan, Topan OP Ginting, Selasa (16/11).
Lebih lanjut Topan menjelaskan, hari ini (17/11), pihaknya akan melakukan rapat bersama seluruh kepala sekolah tingkat SD, tentang pelaksanaan PTM Terbatas tingkat SD tersebut. Begitupun, dia menjelaskan, secara umum tidak ada perbedaan teknis yang mencolok antara siswa SD kelas 4 ke atas, dengan siswa kelas 3 ke bawah. Namun kemungkinan, pihak sekolah akan diminta melakukan pengawasan yang lebih ketat. “Secara teknis sepertinya akan sama saja. Per kelas kemungkinan maksimal 8 orang. Untuk jam belajarnya juga sama saja, sepertinya juga maksimal 2 jam. Tapi itu belum fix, masih akan dibahas dalam rapat. Yang pasti, kami minta agar siswa SD kelas 3 ke bawah ini, dapat lebih diperketat pengawasan protokol kesehatannya (prokes),” jelas Topan.
Selain itu, Topan pun memastikan, agar setiap sekolah di Kota Medan, baik tingkat SD maupun SMP, terus berbenah dalam meningkatkan fasilitas prokes yang ada di lingkungan sekolah.
“Sarana cuci tangan, jarak kursi, dan banyak hal lainnya. Kami harap agar ini juga terus dibenahi,” imbaunya.
Terkait hal itu, Anggota Komisi 2 DPRD Medan, Afif Abdillah meminta Disdik Kota Medan untuk tidak menjadikan rapat pembahasan dengan pihak kepala sekolah sebagai rapat seremonial belaka. Sebaliknya, rapat harus membahas secara detail tentang teknis pelaksanaan PTM Terbatas.
“Apapun namanya, semakin kecil siswa SD itu, tentu akan semakin sulit mengawasi prokesnya. Diketahui bersama, siswa SD kelas 3 ke bawah itu, rata-rata usia 8 tahun ke bawah, betul-betul masih anak kecil. Kalau kelas 4 ke atas itu, usia 9 tahun ke atas, masih lebih mudah sedikit mengontrolnya. Jadi dalam rapat pembahasan ini, fokusnya itu harus ke teknis dan pengawasan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan itu, juga meminta agar setiap sekolah tingkat SD di Kota Medan, punya usulan-usulan yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan prokes dan pengawasannya, khususnya menjelang pelaksanaan PTM Terbatas tingkat SD kelas 3 ke bawah ini.
“Jadi teknis itu tak harus dari Pemko datangnya, tapi juga bisa dari sekolah. Apa yang jadi kendala mereka, bagaimana cara mengatasinya, itu kan mereka yang sering mengalami di lapangan. Jadi kami minta sekolah-sekolah juga harus proaktif, beri usulan-usulan agar rapat pembahasan itu bisa produktif dan terjalin komunikasi 2 arah. Kalau sudah begitu, setiap kendala pasti akan ditemukan solusinya,” jelas Afif.
Untuk pelaksanaan PTM Terbatas tingkat SD ini, lanjut Afif, Disdik Kota Medan pihak sekolah harus betul-betul mematangkan persiapannya. Pemko Medan dan jajarannya diminta untuk betul-betul waspada, agar klaster penyebaran Covid-19 di sekolah tidak terjadi.
“Jangan karena PTM Terbatas kelas 4 ke atas tidak ada klaster, lantas kita bisa anggap ini aman. Justru dengan sekolahnya siswa SD kelas 3 ke bawah ini, beban sekolah akan jadi lebih berat dalam melakukan pengawasan. Kami tidak mau gelombang ketiga Covid-19 terjadi di Medan, apalagi terjadi di sekolah-sekolah. Apalagi kita sama-sama tahu, siswa SD itu belum divaksin, berbeda dengan siswa SMP,” tegasnya lagi.
Terakhir, dia meminta kepada Disdik Kota Medan untuk terus berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam mengawasi jalannya prokes di setiap sekolah yang ada di wilayahnya.
“Semua harus proaktif, termasuk kecamatan dan kelurahan. Kami mau pendidikan terus maju, tapi juga harus pastikan, anak-anak berada dalam situasi yang aman dan terkendali, khususnya dari penyebaran Covid-19 ini,” pungkas Afif. (ris/map/saz)
