MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan, melalui juru bicaranya Syaiful Ramadhan, mengapresiasi para tenaga kesehatan (nakes), terutama para nakes di Puskesmas dalam melakukan vaksinasi yang dilakukan secara massif sebagai upaya serius mengakhiri pandemi Covid-19.
“Kami menyampaikan apresiasi kerja para nakes yang sudah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya mengakhiri pandemi Covid-19 di Medan,” ungkap Syaiful, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap Nota Pengantar Wali Kota Medan atas Ranperda R-APBD 2022 di Gedung DPRD Medan, Senin (15/11) lalu.
Hanya saja, lanjut Syaiful, Fraksi PKS sangat menyayangkan buruknya serapan anggaran Dana Kapitasi, sehingga akhirnya menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
“Kami sangat menyayangkan Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas dalam jumlah sangat besar, tidak digunakan dengan baik, sehingga menjadi Silpa. Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan melakukan monitoring dan evaluasi, agar Dana Kapitasi dapat terserap dengan maksimal,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dia juga menyampaikan, banyak warga yang tidak tahu atas kepemilikan BPJS Kesehatan gratis yang berasal dari pemerintah.
“Kami mengusulkan agar data warga yang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI dari APBD Kota Medan, ditempel di setiap kelurahan,” harap Syaiful.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti sejumlah permasalahan di Kota Medan, sekaitan dengan proses perencanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, yang saat ini dalam tahap pembahasan di DPRD Medan. Mulai dari e-Parking yang belakangan menjadi perhatian, hingga banjir rob di Medan Utara yang menyisakan harapan untuk diselesaikan.
Fraksi PKS pun berharap, pengelolaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 yang difokuskan sebagai stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian yang selama 2 tahun terakhir mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19, dapat benar-benar terealisasi dan dirasakan masyarakat Kota Medan.
“Fraksi PKS mempertanyakan upaya Pemko Medan dalam meningkatan pendapatan retribusi parkir melalui e-Parking, dan bagaimana perkembangan program tersebut setelah diterapkan di beberapa ruas jalan. Kami mohon penjelasannya. Kami pun mempertanyakan upaya Pemko Medan untuk meningkatkan daya saing RSUD dr Pirngadi, sehingga warga Medan percaya dan mau berobat ke rumah sakit tersebut,” beber Syaiful.
Kemudian, Fraksi PKS juga mempermasalahkan jumlah SD dan SMP negeri yang kepala sekolahnya rangkap jabatan, serta upaya Pemko Medan dalam mengatasinya.
“Juga permasalahan banjir rob di Belawan, banjir di sekitar Sungai Deli serta Sungai Babura di Kelurahan Kwala Bekala, dan hampir seluruh kawasan di Medan, yang dapat dipastikan, ketika hujan turun mengalami banjir. Untuk permasalahan ini, kami juga mengharapkan penjelasan dari Pemko Medan,” pungkas Syaiful. (map/saz)
