MEDAN-Banyaknya pengurusan perizinan yang telah digratiskan pemerintah, seperti izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin pengelolaan pengeboran, izin kerja petugas kesehatan, membuat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan memproyeksikan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) 2013 hanya mencapai Rp15 miliar atau turun dibandingkan tahun ini hingga November sebanyak Rp16,9 miliar.
“Banyak perizinan yang digratiskan. Hanya izin gangguan perusahaan industri yang masih bayar. Dengan begitu PAD tahun depan hanya kita proyeksikan Rp15,250 miliar,”ujar Kepala BPPT Kota Medan Wiriya Alrahman kepada wartawan usai acara penyerahan sertifikat ISO 9000 : 2008 dari Verification of New Zealand (VNZ) dan launching BPPT online www.bbpt-pemkomedan, di lobby kantor Wakli Kota Medan, Jumat (14/12).
Dikatakannya, untuk tahun ini hingga periode November 2012 BPPT mendapatkan PAD sebesar Rp16,9 Miliar atau melebihi target Rp16,250 miliar dengan pengurusan perizinan sekitar 23.941 izin usaha. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 17.905 pengurusan izin dan PAD senilai Rp15 Miliar.
Meski target PAD tidak naik, namun lanjut Wiriya, angka tersebut dapat tercapai dengan mulai diberlakukannya pengurusan izin secara online. Sebab program ini akan mempermudah akses masyarakat proses perizinannya termasuk perhitungan biaya retribusi.
“Pelaku usaha juga dapat melakukan pengurusan secara paralel yakni untuk SIPU TDP dan lainnya dengan sekali permohonan dan pembayaran, namun dapat sekaligus selesai,” jelasnya.
Melalui pengurusan online ini, masyarakat dapat berinteraksi secara penuh seperti melihat proses permohonan izinnya, nilai PAD yang diterima BPPT, serta biaya retribusi yang akan dibayar pada usaha yang sedang dijalani dan blanko permohonan. ”Selain itu, dalam website ini juga berisi konten pengaduan dan indek kepuasan masyarakat,” imbuhnya.
Pelaku usaha juga diingatkan dapat mengurus perizinannnya sendiri jangan pakai perantara.
Director Verification New Zealand, Victor Y Santoso menjelaskan, sebelum memberikan sertifikat ISO 9000 : 2008 pihaknya telah melakukan audit dalam hal administrasi, pengukuran-pengukuran kerja, pelayanan kepada masyarakat secara aktual, pengecekan dokumen, interview dinas terkait dan juga observasi di lapangan. (gus)
