MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara siap menjadi barisan terdepan, untuk ikut serta melakukan perubahan yang lebih baik mengenai sistem Pilkada di Indonesia terkait adanya wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui mekanisme DPRD karena dianggap lebih efisien.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Bidang Bapilu DPD Golkar Sumut, Irham Buana Nasution, ketika memberikan keterangannya, Selasa (17/12/2024).
“Tentu dengan pendalam pendalaman penguatan yang ada. Karena memang kita harus mempertimbangkan banyak aspek, berkaitan dengan rencana perubahan sistem Pilkada itu, tidak saja dari aspek sistemnya, tata cara pelaksanaannya, tapi juga berbagai hal,”ucapnya.
Irham mengatakan, wacana ini adalah gagasan pemikiran untuk dilakukan perubahan dan reformasi terhadap sistem politik dan sistem demokrasi khususnya berkaitan dengan Pilkada provinsi dan kabupaten dan kota.
“Itu sebenarnya usulan yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ketika perayaan HUT Golkar di Jakarta tiga hari yang lalu. Pada saat itu, pak Bahlil menyampaikan perlu ada perubahan fundamental terhadap sistem politik, khusus berkaitan dengan pilkada dan kita minta diperankan kembali, ada peran lebih besar lembaga legislatif, khususnya DPRD provinsi kabupaten dan Kota,”ucap Irham.
“Dan itu yang kemudian ditangkap direspon dengan cepat oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa usulan Partai Golkar ini patut diapresiasi dan patut diseriusi lebih lanjut, terutama untuk pilkada lima tahun kedepan,” sebutnya.
Anggota Komisi A DPRD Sumut ini mengatakan, wacana ini sebenarnya perlu dipertimbangkan dengan terencana secara matang. Tidak bisa kemudian dikatakan menolak atau kemudian setuju terhadap wacana dan rencana itu.
“Tetapi memang, kita perlu juga mempertimbangkan efesiensi dan penyederhanaan sistem, apakah dengan perubahan sistem pilkada itu akan mempengaruhi peningkatan demokratisasi di Indonesia,” ungkapnya.
Mantan Ketua KPU Sumut itu mengatakan, kedepan perlu ada kajian tentang efesiensi dan penyederhanaan sistem Pilkada seperti apa, dimana nanti peran berimbang antara penyelenggara dengan DPRD, dimana peran pemerintah daerah misalnya, karena dengan cara itu berarti kedaulatan rakyat, melalui perwakilannya diserahkan ke anggota DPRD.
“Menurut saya perlu kajian dan analisis yang lebih mendalam, agar kemudian ini bisa dijalankan, tidak kemudian ujuk-ujuk setiap lima tahunan kita merubah sistem, justru akan semakin menimbulkan kondisi yang tidak baik pada sistem demokrasi kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irham juga menyampaikan tentang latar belakang dari gagasan ini karena bagian dari evaluasi Pilkada serentak 2024. Dimana Indonesia melaksanakan Pilkada secara kolosal, di semua wilayah di 38 Provinsi di 514 Kabupaten dan Kota.
“Artinya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, melihat dan menyaksikan itu, kalau dilihat dari kondusifitasnya sangat stabil tingkat keamanan di indonesia. Artinya indonesia berhasil menyelenggaran pilkada serentak dan itu yang terbesar di dunia,” sebutnya.
“Kalau kemudian kita lihat dari partisipasi pemilih, itu fluktuatif, ada yang partisipasinya sangat tinggi, ada yang kemudian sangat rendah, dan ini tergantung pada soal mekanisme kampanye, sosialisasi dan pendidikan politik,” sambungnya.
Irham mengatakan, Pilkada langsung, bila dilihat dari anggaran memang sangat besar, baik itu anggaran yang sumber dari APBN maupun APBD, belum lagi anggaran soal logistik pemilu untuk penyelenggara dan sebagainya itu sangat besar.
“Belum lagi anggaran yang bersumber dari masing masing pasangan calon, baik yang menang maupun yang kalah, tapi harus dilihat juga itukan menjadi satu, Sehingga apa yang disampaikan Presiden Prabowo, gagasan pemikiran itu, harus didukung tetapi dengan analisis yang mendalam,” ucapnya.(san/han)
