MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses vaksinasi terhadap para tenaga pendidik di Kota Medan sudah mulai berjalan. Rabu (17/3) kemarin, proses vaksinasi untuk guru tingkat TK, SD, dan SMP yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, telah memasuki hari ketiga.
Kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM mengatakan, hingga kemarin, tercatat sudah ada 500 guru di Kota Medan yang divaksin. Namun untuk tahap pertama, guru yang divaksinasi adalah para kepala sekolah (Kasek).
“Kalau yang sudah divaksin, ada sekitar 500 oranglah. Itu Kasek-kasek dan petugas sekolah. Guru-guru lainnya segera menyusul,” ucap Adlan kepada Sumut Pos, Rabu (17/3).
Berdasarkan data yang ada dan yang telah diserahkan pihaknya ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, kata Adlan, ada lebih dari 19.000 guru di Kota Medan, baik ASN maupun honorer. Adlan menyebutkan, untuk tahap awal, jumlah guru yang divaksinasi hanya lebih kurang 3 persen dari total guru SD-SMP yang ada di Kota Medan Untuk tahap selanjutnya, penyuntikan vaksin bagi guru akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dijelaskan Adlan, dalam pelaksanaan vaksinasi bagi para guru, pihaknya akan melakukan vaksinasi per kecamatan. Hal ini, untuk memudahkan koordinasi dan pendataan guru. “Untuk vaksinasi para guru, nanti kita koordinasi dengan kecamatan. Karena rencananya kita mengadakannya per kecamatan. Jadi dari sekolah-sekolah di lingkup Kecamatan. Tapi nanti teknisnya ya Dinkes lah yang lebih tahu, kita serahkan ke mereka,” katanya.
Sedangkan vaksinasi bagi siswa sendiri, Adlan mengaku jika siswa berada di bawah 18 tahun belum masuk kategori penerima vaksin. “Siswa kan tidak semua masuk ke dalam kategori penerima. Apalagi yang berada di lingkup Pemerintah Kota Medan kan SD dan SMP, di bawah 18 tahun, jadi belum bisa menerima vaksin,” katanya.
Terkait target 20 sampai 40 persen guru di Kota Medan dapat divaksin sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka yang direncanakan di bulan Juli, Adlan mengatakan pihaknya masih mengusahakan pelaksanaan vaksinasi untuk guru agar bisa dilakukan secepatnya. “Tapi kan kita lihat juga ketersediaan vaksin nya. Kalau mencukupi, ya lanjut terus. Makanya saya bilang itu semua teknismya ada di Dinkes,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, mengatakan jika proses vaksinasi untuk para guru memang harus dilakukan secepatnya. Tapi bukan semata-mata untuk mengejar agar proses belajar tatap muka di sekolah bisa dibuka kembali, melainkan agar penyebaran pandemi ini bisa benar-benar di putus.
“Untuk membuka kembali sistem belajar tatap muka di sekolah itu kan butuh kajian lagi. Sebab yang ada di sekolah kan bukan cuma yang mengajar (guru), tapi juga yang belajar (siswa) sedangkan siswa kan rata-rata tidak di vaksin, apalagi SD dan SMP,” jelas Bahrum.
Bahrum meminta, agar Dinas Pendidikan dapat mengembangkan sistem belajar daring sebelum sistem belajar tatap muka di sekolah di mulai. “Saya fikir ini dulu yang harus dibenahi. Kita memahami ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan dengan sistem belajar daring. Dalam artian sistem belajar tatap muka lebih efektif, tapi kita juga melihat ada yang masih bisa dimaksimalkan dalam sistem belajar daring ini,” pungkasnya.
Gubsu Tunggu Regulasi Vaksinasi Mandiri
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengaku menyambut baik rencana pemberian layanan vaksin mandiri dilaksanakan di Sumut. Namun begitu, saat ini Edy mengaku masih menunggu regulasinya, agar rencana itu dapat dijalankan dengan baik.
“Saya menyambut baik rencana pemberian layanan vaksin mandiri di sini. Dan kita menunggu regulasinya dari pemerintah bisa segera berjalan, agar Covid ini segera kita putus rantai penularannya,” ungkapnya saat menghadiri Lounching Rapid Antigen, Antibodi, PCR swab and public vaccine Covid-19 di Jalan Pulau Pinang, Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (17/3).
Sementara itu, Edy yang juga selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut menegaskan, jika dirinya tidak setuju dengan layanan pemeriksaan Covid-19 menggunakan GeNoSe C19. Apalagi, bila pemeriksaan itu sampai dilakukan di dalam bandara baik kedatangan dari luar maupun bandara keberangkatan atau juga di pelabuhan .
“Karena ini akan menimbulkan klaster baru di dalam terminal keberangkatan dan kedatangan tersebut. Kalau boleh secara nasional diizinkan, itu hanya boleh dilakukan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas pemeriksaan isolasi yang memenuhi standar,” sebut dia.
Begitu juga, terkait rapid test palsu atau abal-abal, Edy mengaku dirinya sudah berulang kali menyatakan tidak akan menolerir klinik atau rumah sakit yang mengeluarkannya. Selain itu, termasuk penumpang juga dapat diberikan sanksi hukum. “Lakukanlah pemeriksaan di rumah sakit dan klinik yang terdaftar di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Di samping itu, juga harus teregister di e-Hac kementrian kesehatan RI,” tuturnya.
Sedangkan soal vaksinasi di Sumut, Edy menyebutkan, saat ini prosesnya terus berjalan. Terkait stok, di bulan Juni sampai Desember akan dilaksanakan 1 juta vaksinasi, dengan prioritas saat ini terhadap enam Kabupaten/Kota. “Kita lakukan prioritas di enam Kabupaten/Kota. Karena disitu terbesar terpapar Covid-19 di Sumut,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Konsultan Satgas penanganan Covid-19, dr Muhammad Fauzi Nasution SpBKV MSurg menuturkan, pemeriksaan GeNoSe C19 itu memang dinilai bisa menimbulkan klaster baru. Bahkan, asosiasi penerbangan dunia juga tidak merekomendasikannya. “Karena pemeriksaan dengan tiup GeNoSe itu tidak sesuai dengan standard protokol kesehatan,” ujarnya. (map/ris)
