MEDAN, SUMUTPOS.CO – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2019 menunjukkan, kinerja di lingkungan Pemrovsu sangat berantakan dan mengancam visi Gubsu untuk membawa Sumut bermartabat akan gagal total.
“Sangat disayangkan OPD yang bekerja sebagai tolok ukur baik, buruk dan keberhasilan kinerja Gubernur Sumatera Utara belum serius secara maksimal, terbukti setelah dibentuknya Pansus LKPJ sejak Mei hingga Juni 2020 dengan menggunakan metode dialog antara OPD dan DPRD tentang penggunaan anggaran dan sasaran kerja yang telah dilaksanakan serta melakukan uji petik di lapangan, diketahui bahwa kinerja 46 OPD di lingkungan Pemrovsu sangat buruk sekali, banyak ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan hasilnya di lapangan” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Syahrul Effendi Siregar saat membacakan Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna, Rabu (17/6/2020).
Faksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dalam pandangannya juga menohok empat OPD dengan predikat terburuk, sehingga keempat kepala dinasnya diminta untuk segera dicopot. Keempat OPD terburuk tersebut adalah Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Dinas Kontruksi, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Pemukiman dan Urusan Wajib Sosial
“Bila Gubernur tidak segera mencopot keempat Kepala Dinas tersebut dan tidak mengevaluasi seluruh pejabatan eselon di lingkungan Pemrovsu maka visi menuju Sumut bermartabat tidak mungkin bisa dicapai, dan dipastikan akan gagal total,” pungkas Syahrul. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2019 menunjukkan, kinerja di lingkungan Pemrovsu sangat berantakan dan mengancam visi Gubsu untuk membawa Sumut bermartabat akan gagal total.
“Sangat disayangkan OPD yang bekerja sebagai tolok ukur baik, buruk dan keberhasilan kinerja Gubernur Sumatera Utara belum serius secara maksimal, terbukti setelah dibentuknya Pansus LKPJ sejak Mei hingga Juni 2020 dengan menggunakan metode dialog antara OPD dan DPRD tentang penggunaan anggaran dan sasaran kerja yang telah dilaksanakan serta melakukan uji petik di lapangan, diketahui bahwa kinerja 46 OPD di lingkungan Pemrovsu sangat buruk sekali, banyak ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan hasilnya di lapangan” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Syahrul Effendi Siregar saat membacakan Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna, Rabu (17/6/2020).
Faksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dalam pandangannya juga menohok empat OPD dengan predikat terburuk, sehingga keempat kepala dinasnya diminta untuk segera dicopot. Keempat OPD terburuk tersebut adalah Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Dinas Kontruksi, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Pemukiman dan Urusan Wajib Sosial
“Bila Gubernur tidak segera mencopot keempat Kepala Dinas tersebut dan tidak mengevaluasi seluruh pejabatan eselon di lingkungan Pemrovsu maka visi menuju Sumut bermartabat tidak mungkin bisa dicapai, dan dipastikan akan gagal total,” pungkas Syahrul. (adz)
