MEDAN, SUMUTPOS.CO – Buruknya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan eksekusi progam Gubernur, membuat jalannya roda pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) stagnan dan tidak mencapai sasaran Sumut Bermartabat. Hal tersebut diungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba dalam keterangannya kepada wartawan usai rapat Paripurna pembahasan LKPJ di DPRD Sumut, Rabu (17/6/2020).
“Jika Gubsu mengatakan bahwa semua baik- baik saja, maka sudah dipastikan bahwa Gubsu sudah mendengar laporan yang salah dan sesungguhnya Gubsu sudah kecolongan,” kata Mangapul.
Parameternya sudah jelas, seperti yang di sampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam Paripurna DPRD Sumut dengan agenda pembahasan LKPJ, bahwa kinerja Pemprovsu sangat buruk, dan pandangan tersebut merupakan pandangan objektif yang dikemukakan dalam rapat paripurna. “Harus ada evaluasi mendasar dan total terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemrovsu, kalau tidak, Sumut akan semakin terpuruk serta tak jelas arah dan tujuan,” lanjut Mangapul.
Mangapul juga mengimbau Gubsu agar jangan terlalu cepat percaya dengan laporan bawahan tanpa di verifikasi kebenarannya. “Kalau cuma dengar laporan tanpa ada verifikasi, hancurlah negara” tegasnya.
Selain itu, Mangapul juga mengatakan, dirinya juga menerima laporan dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Pansus Covid-19, bahwa banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan dalam hal penanganan dan penanggulangan Covid-19.
“Bahwa apa yang ditemukan pansus di lapangan itulah cerminan nyata kinerja yang terlaksana di lapangan dan jelas para OPD gagal memenuhi ekspetasi yang diharapkan Gubsu, dan hal ini bukanlah pandangan subjektif melainkan objektif mengingat Anggota Pansus merupakan gabungan personel fraksi-fraksi yang ada di DPRD SU. Untuk itu kita minta dengan sangat Gubsu segera laksanakan rekomendasi Paripurna, agar sumut Bermartabat dapat tercapai,” pungkasnya. (adz)
