MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Aspirasi Masyarakat Republik Indonesia (Format RI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Jalan AH Nasution, Selasa (17/7) siang. Massa meminta Kejatisu agar menyelesaikan kasus-kasus korupsi terutama di Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Dalam aksi damai tersebut, Koordinator Aksi Abdul Muin, menyebutkan adanya indikasi korupsi di Dinas PU Kabupaten Madina dalam program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2011, dengan kerugian negara Rp14 miliar.
“Kami minta Kejati Sumut dan Kapolda Sumut agar mengusut tuntas korupsi di Dinas PU Kabupaten Madina,” serunya.
Massa juga mengungkapkan berdasarkan informasi dan investigasi ditemukan indikasi proyek fiktif pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madina tahun anggaran 2011 pada proyek cetak sawah seluas 300 hektar di Desa Banjar Aur Kecamatan Sinunukan dan Tunas Karya dengan jumlah anggaran Rp4,5 miliar.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare langsung menerima massa. Setelah itu, massa langsung membubarkan diri. (far)
MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Aspirasi Masyarakat Republik Indonesia (Format RI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Jalan AH Nasution, Selasa (17/7) siang. Massa meminta Kejatisu agar menyelesaikan kasus-kasus korupsi terutama di Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Dalam aksi damai tersebut, Koordinator Aksi Abdul Muin, menyebutkan adanya indikasi korupsi di Dinas PU Kabupaten Madina dalam program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2011, dengan kerugian negara Rp14 miliar.
“Kami minta Kejati Sumut dan Kapolda Sumut agar mengusut tuntas korupsi di Dinas PU Kabupaten Madina,” serunya.
Massa juga mengungkapkan berdasarkan informasi dan investigasi ditemukan indikasi proyek fiktif pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madina tahun anggaran 2011 pada proyek cetak sawah seluas 300 hektar di Desa Banjar Aur Kecamatan Sinunukan dan Tunas Karya dengan jumlah anggaran Rp4,5 miliar.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare langsung menerima massa. Setelah itu, massa langsung membubarkan diri. (far)
