Ditegaskan Idrus, tidak hanya membentuk Pansus PPDB, dirinya juga meminta aparat penegak hukum turun tangan dengan kondisi ini. Kejahatan di dunia pendidikan menurut Idrus tidak jauh beda dengan kejahatan narkoba karena sama-sama bisa merusak generasi muda.
“Kalau kita tidak ingin generasi muda hancur. Maka semua pihak harus bergerak. Jika eksekutifnya dinilai tidak mampu, Legeslatif dan aparat penegak hukum harus bergerak. Termasuk juga kami sebagai masyarakat akan ambil andil untu kepentingan bangsa dan negera,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengakui pihaknya banyak menerima laporan dan pegaduan masyarakat soal adanya pelanggaran penerimaan siswa baru. Menurut Abyadi, pelanggaran yang dilakukan tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti adanya penggunaan uang agar bisa bersekolah ditempat yang dituju. “Setiap laporan tentu menjadi masukan dan akan kita telesuri,” ujar Abyadi. (adz/ije)
Ditegaskan Idrus, tidak hanya membentuk Pansus PPDB, dirinya juga meminta aparat penegak hukum turun tangan dengan kondisi ini. Kejahatan di dunia pendidikan menurut Idrus tidak jauh beda dengan kejahatan narkoba karena sama-sama bisa merusak generasi muda.
“Kalau kita tidak ingin generasi muda hancur. Maka semua pihak harus bergerak. Jika eksekutifnya dinilai tidak mampu, Legeslatif dan aparat penegak hukum harus bergerak. Termasuk juga kami sebagai masyarakat akan ambil andil untu kepentingan bangsa dan negera,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengakui pihaknya banyak menerima laporan dan pegaduan masyarakat soal adanya pelanggaran penerimaan siswa baru. Menurut Abyadi, pelanggaran yang dilakukan tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti adanya penggunaan uang agar bisa bersekolah ditempat yang dituju. “Setiap laporan tentu menjadi masukan dan akan kita telesuri,” ujar Abyadi. (adz/ije)
