26.7 C
Medan
Sunday, June 2, 2024

Penanganan Penyakit Menular Masih Andalkan Bantuan Luar Negeri

MEDAN- Untuk memerangi penyakit  HIV/AIDS, tuberculosis (TB) dan malaria (ATM) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menfokuskan pencapaian MDGs (Millenium Development Goal’s). Fokus pencapaian tersebut termaktub dalam MDGs poin keenam.

“Secara internasional MDGs poin keenam bertujuan mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015, mewujudkan akses pengobatan HIV/AIDS serta mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit menular lainnya (tuberculosis) hingga tahun 2015,”ungkap Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr RR Sri Hartati Suryantini Mkes melalui Plt Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Sumut Sukarni kepada wartawan, Senin (17/9).

Sukarni menjelaskan, saat ini penanggulangan ATM masih mengandalkan bantuan luar seperti dana Global Fund dari Jenewa. “Sedangkan partisipasi pemkab/pemko dalam dukungan anggaran APBD-nya masih kecil,” kata Sukarni.

Sementara untuk layanan kesehatan yang dimiliki, Sukarni memaparkan tersedianya 31 layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) di 15 kabupaten/kota, 14 layanan CST di 9 kabupaten/kota, 16 layanan IMS di 9 kabupaten/kota, dan tiga layanan methadone maintenance treatment (MMT) di RSUP H Adam Malik, Puskesmas Tanjung Morawa, Rutan Tanjung Gusta.

“Sedangkan layanan untuk program pencegahan penularan dari ibu ke anak (PMTCT) itu tersedia di RSUP H.Adam Malik dan RS Haji Mina Medan,” ungkapnya.

Dalam hal ini, katanya, perlu adanya koordinasi antar lintas program dengan bidang lain yang ada kaitan dengan indikator MDGs sebagai contoh kegiatan promosi pencegahan HIV/AIDS, rujukan ODHA dari puskesmas dan rumah sakit ke rumah sakit rujukan ODHA.

Untuk penanggulangan malaria, permasalahan yang dihadapi antara lain masih kecilnya alokasi dana APBD dari kabupaten/kota.
Tahun 2011 lalu, hanya Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah dan Toba samosir saja yang mengalokasikan dananya.  “Masih sedikitnya Petugas Kesehatan Wilayah Endemis (PKWE) yang dilatih Tatalaksana Kasus Malaria maupun Mikroskopis. Sering terjadi perpindahan petugas  yang sudah dilatih ke tempat lain,” imbuhnya. (uma)

MEDAN- Untuk memerangi penyakit  HIV/AIDS, tuberculosis (TB) dan malaria (ATM) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menfokuskan pencapaian MDGs (Millenium Development Goal’s). Fokus pencapaian tersebut termaktub dalam MDGs poin keenam.

“Secara internasional MDGs poin keenam bertujuan mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015, mewujudkan akses pengobatan HIV/AIDS serta mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit menular lainnya (tuberculosis) hingga tahun 2015,”ungkap Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr RR Sri Hartati Suryantini Mkes melalui Plt Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Sumut Sukarni kepada wartawan, Senin (17/9).

Sukarni menjelaskan, saat ini penanggulangan ATM masih mengandalkan bantuan luar seperti dana Global Fund dari Jenewa. “Sedangkan partisipasi pemkab/pemko dalam dukungan anggaran APBD-nya masih kecil,” kata Sukarni.

Sementara untuk layanan kesehatan yang dimiliki, Sukarni memaparkan tersedianya 31 layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) di 15 kabupaten/kota, 14 layanan CST di 9 kabupaten/kota, 16 layanan IMS di 9 kabupaten/kota, dan tiga layanan methadone maintenance treatment (MMT) di RSUP H Adam Malik, Puskesmas Tanjung Morawa, Rutan Tanjung Gusta.

“Sedangkan layanan untuk program pencegahan penularan dari ibu ke anak (PMTCT) itu tersedia di RSUP H.Adam Malik dan RS Haji Mina Medan,” ungkapnya.

Dalam hal ini, katanya, perlu adanya koordinasi antar lintas program dengan bidang lain yang ada kaitan dengan indikator MDGs sebagai contoh kegiatan promosi pencegahan HIV/AIDS, rujukan ODHA dari puskesmas dan rumah sakit ke rumah sakit rujukan ODHA.

Untuk penanggulangan malaria, permasalahan yang dihadapi antara lain masih kecilnya alokasi dana APBD dari kabupaten/kota.
Tahun 2011 lalu, hanya Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah dan Toba samosir saja yang mengalokasikan dananya.  “Masih sedikitnya Petugas Kesehatan Wilayah Endemis (PKWE) yang dilatih Tatalaksana Kasus Malaria maupun Mikroskopis. Sering terjadi perpindahan petugas  yang sudah dilatih ke tempat lain,” imbuhnya. (uma)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/