KOMITMEN Rumah Sakit (RS) Eshmun dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dipertanyakan oleh Komisi 2 DPRD Kota Medan. Pasalnya, Rumah Sakit (RS) Eshmun dinilai telah menelantarkan pasien hingga harus menunggu lama di kursi tunggu tanpa penanganan yang semestinya.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi II DPRD Kota Medan, Selasa (17/11/2026). RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi II Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon dan Binsar Simarmata. Hadir Direktur RS Eshmun Jony Manurung bersama dr Daniel, pihak pengadu, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Turut mendampingi keluarga pasien, dr Faisal Arbie, MBiomed.
“Kita pertanyakan komitmen pihak RS Eshmun. Komitmen seperti apa? Seharusnya pihak RS tidak menelantarkan pasien menunggu di kursi tunggu. Kalau ada pasien, tangani dulu,” tegas dr Faisal.
Anggota Komisi II, Binsar Simarmata, pun mengajak pihak RS untuk sama-sama bertanggung jawab dan satu persepsi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pihak RS seyogianya mendukung penuh pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak mengabaikan keluhan pasien. “Mari sama-sama melakukan perbaikan. Jangan hilang hati nurani. Utamakan pertolongan,” sebut Binsar.
Hal senada disampaikan Janses Simbolon. Ia menegaskan kejadian serupa sudah banyak terjadi. Karena itu, jika terbukti terulang, pihak RS akan diberi sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin hingga pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran untuk berobat gratis sekitar Rp300 miliar. Itu harus kita awasi penggunaannya,” sebut Janses.
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan, Suprianto menyampaikan akan melakukan pengawasan secara maksimal agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Jika terulang, sanksi tegas akan kita berikan,” Suprianto.
Sedangkan Direktur RS Eshmun, Joni Manurung menyampaikan mengakui adanya keterlambatan penanganan pasien dikarenakan pasien penderita prostad yang harus dirujuk ke RS lain.
“Di Rumah Sakit kita tidak ada dokter spesialias Urologi, maka pasien harus kita rujuk (ke RS lain). Ketika itu sedikit ada keterlambatan penanganan. Ke depan kami akan lebih respon dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” terang Jony.
RDP pun ditutup dengan kesepakatan bersama untuk melakukan perubahan pelayanan yang lebih baik. Pihak RS pun diminta memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.(map/azw)

