JAKARTA, SumutPos.co– Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mendesak pemerintah dan otoritas terkait segera menyelesaikan dua persoalan krusial menyangkut hak pekerja dan kepastian status kepegawaian. Desakan tersebut mengemuka dalam dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I BAP DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dua isu utama yang dikawal dalam forum tersebut meliputi penuntasan hak pensiun 681 mantan karyawan PTPN II Kebun Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, serta penataan status kepegawaian 81.325 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.
Pada agenda pertama yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan, BAP DPD RI menindaklanjuti pengaduan Persatuan Eks Karyawan PTPN II Kebun Prafi. Para pensiunan menuntut pembayaran hak pensiun sekaligus atau pensiun tebas yang tertunggak sejak lama.
Berdasarkan Perjanjian Bersama yang diteken di Pengadilan Negeri Manokwari pada 2 Juni 2014 serta hasil verifikasi Dapenbun tahun 2016, total kewajiban pembayaran tersebut mencapai sekitar Rp11,4 miliar.
Penrad menegaskan bahwa aksi korporasi maupun restrukturisasi perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak pekerja.
“Restrukturisasi dan penggabungan perusahaan dalam Holding Perkebunan Nusantara pada 2023, termasuk pengalihan kewajiban dari PTPN II kepada PTPN I, tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan ataupun menunda pemenuhan hak pekerja dan pensiunan,” tegas Penrad dalam rapat tersebut.
Dalam RDPU terungkap bahwa manajemen PTPN masih terkendala keterbatasan likuiditas dan tengah mengajukan skema pembayaran pensiun sekaligus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merespons kondisi itu, BAP DPD RI mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis:
• Peran Danantara dan Otoritas Terkait: Mendorong Danantara mengambil peran aktif guna memastikan ketersediaan skema pendanaan yang terukur, serta meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengawasi ketat proses penyelesaiannya.
• Verifikasi dan Perhitungan Aktuaria: Meminta Badan Pengaturan BUMN, Danantara, Kemenaker, OJK, Holding PTPN III (Persero), PTPN I, PTPN II, dan Dapenbun memperbarui data penerima manfaat disertai perhitungan aktuaria yang transparan mengenai sumber dana, tahapan, dan jadwal pencairan.
• Prioritas Penerima Manfaat: Menginstruksikan agar kelompok lanjut usia diprioritaskan, sementara hak bagi mantan karyawan yang telah wafat wajib disalurkan kepada ahli waris yang sah.
Pada agenda kedua, BAP bersama Komite I DPD RI mengundang perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Forum ini membedah pengaduan Perkumpulan Profesi Birokrat Indonesia (PPBI) terkait ketidakpastian status kerja, jenjang karier, dan perlindungan hukum bagi 81.325 personel PPPK Satpol PP di berbagai daerah.
BAP dan Komite I menyoroti ketidaksinkronan status PPPK dengan ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang mengatur kedudukan dan pengangkatan anggota Satpol PP sebagai pegawai negeri sipil.
“BAP dan Komite I DPD RI meminta Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian dan koordinasi untuk merumuskan mekanisme penataan status PPPK Satpol PP, termasuk peluang pengangkatan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip sistem merit,” ujar Penrad.
Jika mekanisme seleksi atau pengangkatan menjadi PNS dibuka, DPD RI meminta pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian, pengalaman kerja, kompetensi teknis, evaluasi kinerja, serta batas usia dengan tetap menjunjung objektivitas dan keadilan.
Selain aspek kepegawaian, pertemuan ini juga menyoroti potensi pembengkakan beban fiskal daerah.
Penanggungan gaji dan tunjangan 81.325 personel melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sangat memberatkan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Untuk itu, pemerintah pusat didorong mengalokasikan dukungan pendanaan melalui penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU).
Menutup rangkaian RDPU, Penrad memastikan bahwa kedua persoalan ini tidak akan berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat. BAP DPD RI akan mewajibkan pihak terkait menyerahkan laporan perkembangan tertulis mengenai skema dan jadwal pembayaran pensiun eks karyawan PTPN II sebelum menggelar rapat koordinasi lanjutan.
Sementara itu, Komite I DPD RI dijadwalkan menggelar pertemuan teknis lanjutan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memfinalisasi skema penataan PPPK Satpol PP.
“BAP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Komite IV DPD RI guna mengkaji dampak fiskal kebijakan tersebut terhadap belanja pegawai serta kemampuan keuangan daerah,” pungkas Penrad. (adz)
