Pemerataan Pembangunan Bagian Utara Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerataan pembangunan di utara Medan memang akan menjadi solusi atas kemajuan kota ini. Sebab di wilayah selatan, geliat pembangunan sudah begitu sesak bahkan hampir tidak ada lahan kosong untuk mendirikan bangunan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdako Medan memahami hal tersebut. Karenanya di 2018 program pembangunan di utara Medan mendapat porsi lebih banyak dari sebelumnya. Ditambah lagi adanya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dimana Medan mendapat prioritas antara 30 kota se Indonesia.

Kepala Bappeda Setdako Medan Wiriya Alrahman mengakui, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan hingga 2021, geliat infrastruktur di kota ini tetap menjadi prioritas untuk dikerjakan. Salah satunya pemerataan pembangunan yang dimulai dari utara Medan.

“Bagian utara Medan sangat potensial dikembangkan mengingat bagian selatan Kota Medan sudah sangat sesak akan pembangunan. Baik pertumbuhan di bidang perumahan, perkantoran hingga pusat bisnis,” katanya, Minggu (17/12).

Menurutnya, dibutuhkan penataan infrastruktur yang baik sebagai penunjang calon investor masuk ke Sumut terkhusus Kota Medan. Apalagi secara kewilayahan, potensi Medan Utara sangat besar kata Wiriya, mengingat Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbang perekonomian Indonesia bagian barat. “Namun tentu harus dilakukan bertahap, melihat kemampuan keuangan Pemko Medan yang juga terbatas,” ungkapnya.

Mantan Kepala BPPT Medan ini menyebut, salah satu bukti keseriusan Pemko Medan melakukan pemerataan pembangunan terkhusus di Medan Utara, dengan mengalokasikan anggaran sebesar hampir Rp1 triliun pada APBD Medan 2017. Bahkan dari catatan Sumut Pos melalui buku APBD Medan 2017, geliat pembangunan di kawasan Medan Utara cukup banyak tersebar dan prioritas dikerjakan.

Termasuk, pembangunan Islamic Centre yang mulai disusun Detail Engineering Desain (DED) pada tahun ini, serta rencana pembangunan rumah sakit tipe C di kawasan Medan Labuhan. “Terkadang persoalan pembebasan lahan menjadi masalah klasik yang kerap terjadi setiap ada rencana pembangunan. Di sinilah kita perlu duduk bersama agar bisa satu pemahaman dan pandangan,” imbuhnya.

Pemko juga tengah berjuang mendapatkan prioritas dalam program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dimana menurut Wiriya pengentasan kawasan permukiman kumuh ini memang tersebar luas, baik melalui APBN maupun APBD.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerataan pembangunan di utara Medan memang akan menjadi solusi atas kemajuan kota ini. Sebab di wilayah selatan, geliat pembangunan sudah begitu sesak bahkan hampir tidak ada lahan kosong untuk mendirikan bangunan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdako Medan memahami hal tersebut. Karenanya di 2018 program pembangunan di utara Medan mendapat porsi lebih banyak dari sebelumnya. Ditambah lagi adanya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dimana Medan mendapat prioritas antara 30 kota se Indonesia.

Kepala Bappeda Setdako Medan Wiriya Alrahman mengakui, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan hingga 2021, geliat infrastruktur di kota ini tetap menjadi prioritas untuk dikerjakan. Salah satunya pemerataan pembangunan yang dimulai dari utara Medan.

“Bagian utara Medan sangat potensial dikembangkan mengingat bagian selatan Kota Medan sudah sangat sesak akan pembangunan. Baik pertumbuhan di bidang perumahan, perkantoran hingga pusat bisnis,” katanya, Minggu (17/12).

Menurutnya, dibutuhkan penataan infrastruktur yang baik sebagai penunjang calon investor masuk ke Sumut terkhusus Kota Medan. Apalagi secara kewilayahan, potensi Medan Utara sangat besar kata Wiriya, mengingat Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbang perekonomian Indonesia bagian barat. “Namun tentu harus dilakukan bertahap, melihat kemampuan keuangan Pemko Medan yang juga terbatas,” ungkapnya.

Mantan Kepala BPPT Medan ini menyebut, salah satu bukti keseriusan Pemko Medan melakukan pemerataan pembangunan terkhusus di Medan Utara, dengan mengalokasikan anggaran sebesar hampir Rp1 triliun pada APBD Medan 2017. Bahkan dari catatan Sumut Pos melalui buku APBD Medan 2017, geliat pembangunan di kawasan Medan Utara cukup banyak tersebar dan prioritas dikerjakan.

Termasuk, pembangunan Islamic Centre yang mulai disusun Detail Engineering Desain (DED) pada tahun ini, serta rencana pembangunan rumah sakit tipe C di kawasan Medan Labuhan. “Terkadang persoalan pembebasan lahan menjadi masalah klasik yang kerap terjadi setiap ada rencana pembangunan. Di sinilah kita perlu duduk bersama agar bisa satu pemahaman dan pandangan,” imbuhnya.

Pemko juga tengah berjuang mendapatkan prioritas dalam program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dimana menurut Wiriya pengentasan kawasan permukiman kumuh ini memang tersebar luas, baik melalui APBN maupun APBD.