MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution akhirnya angkat suara perihal pengusiran dua wartawan yang hendak mewawancarainya di gedung Balai Kota Medan pada Rabu (14/4) yang lalu. Bobby menyebutkan, jika pengusiran kedia wartawan tersebut hanyalah sebuah kesalahpahaman akibat terjadinya miskomunikasi.
“Saya sudah baca berita, ada yang menyebutkan Wali Kota Medan serasa Presiden. Tapi ini miss komunikasi saja, antara Pemko Medan secara tidak langsung dengan wartawan,” ucap Bobby Nasution dalam acara buka puasa bersama sekaligus silaturahmi Wali Kota Medan insan pers yang turut dihadiri ketua-ketua organisasi/persatuan Pers seperti PWI Sumut, IJTI Sumut, SMSI, dan Kordinator wartawan Pemko, di Rumah Tjong A Fie, Kesawan Medan, Jumat (16/4) malam.
Bobby menyebutkan, jika persoalan tersebut terjadi karena baik petugas pengamanan yang terdiri dari Paspampres, Kepolisian, hingga Satpol PP sama-sama sedang menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan para wartawan yang sedang menjalankan tugas-tugasnya.
“Hari ini saya menjalankan tugas karena diamanahkan masyarakat, kawan-kawan wartawan juga untuk meliput tentang pembangunan Kota Medan. Hari ini agak beda pula, selama ini pengamanan hanya Satpol PP, tapi ini ada pengawalan Paspamres. Ini terkait undang-undang. Kalo tidak menjalan UU, itu salah. Sampai hari ini Paspamres menjalankan tugasnya,” kata Bobby.
Bobby mengatakan, jika kedua wartawan yang bertugas dan ingin mewawancarainya saat itu tidak dilengkapi dengan tanda pengenal. Namun demikian, Bobby memastikan jika persoalan ini tidak akan terjadi lagi. Bobby pun mengatakan, jika hal ini akan diperbaiki secara bersama-sama.
Bobby juga meminta kepada jajarannya agar terbuka kepada media. Bahkan saat di lapangan, dia kerap mempersilakan awak media untuk menanyakan beberapa pertanyaan dengan jalur doorstop. Untuk itu ke depannya, Pemko Medan pun akan menyiapkan wadah dan waktu setiap harinya untuk para wartawan dapat mempertanyakan secara langsung kepada Bobby tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. “Nanti kita siapkan beberapa lokasi di kantor Wali Kota Medan untuk duduk bersama dengan wartawan,” janjinya.
Saat ini, lanjut Bobby, nomenklatur OPD yang menaungi wartawan telah berganti. Sebab wartawan yang selama ini di bawah naungan Bagian Humas telah berubah dibawah koordinasi Dinas Kominfo Medan. Di sisi lain, gedung Kominfo tidak berada di kantor Balai Kota.
Usai acara, ketika diwawancarai tentang permintaan wartawan yang menginginkan Bobby meminta maaf atas kejadian itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution enggan mengucapkannya.
“Tadi kan saya sampaikan, yang penting ini, apa yang disampaikan ini, apa yang dikeluarkan tersampaikan dan dijalanlan. Kalau tak dijalankan, baru, silakan nanti. Ini sudah kita berikan tempatnya, kita sudah sampaikan apa yang menjadi (solusi) persoalan teman-teman, ada yang tak pakai tanda pengenal. Ayok, jangan cari siapa yang salah, tapi kita cari penyelesaian permasalahan,” pungkasnya.
Pengamanan Berlebihan
Terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara angkat bicara terkait dengan pengusiran dua jurnalis di Balai Kota oleh pihak keamanan yang melakukan penjagaan terhadap Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Selain menyampaikan protes keras dilakukan puluhan Jurnalis di Kota Medan, KontraS Sumut menilai ada kesqlahan sistem pengamanan antara pengamanan terhadap menantu Presiden Joko Widodo dan pengamanan Wali Kota Medan.”Yang pasti penghalang-halangan kerja jurnalis, merupakan bentuk kegagalan dalam memahami demokrasi,” ungkap Koordinator KontraS Sumut Amin, keterangan tertulis, Minggu (18/4).
Amin mengecam aksi arogan dilakukan pihak keamanan Balai Kota. Baik dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), oknum Polisi dan oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Karena, jurnalis bekerja dilindungi Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.
Amin meminta kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution harus bisa memposisikan dirinya sebagai pejabat publik. Yang setiap saat dan dimana pun, akan menjadi sorotan awak media dan juga akan dimintai keterangannya oleh jurnalis. “Sehingga kerja-kerja jurnalis bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa dibatas-batasi oleh tim pengamanan yang berlebihan. Saya kira itu yang ditunggu,” jelas Amin.
Amin mengungkapkan, jurnalis menjadi bagaimana dari demokrasi. Dengan itu, jangan membatasi kerja jurnalis dari pengamanan berlebihan. Karena, hal itu bertolak belakang dengan sistem pengamanan Wali Kota Medan sebelumnya. “Dari testimoni beberapa rekan jurnalis mengatakan, terdapat batasan batasan yang menurut mereka merupakan tindakan norak dan berlebihan. Pastilah karena Iklim dan suasana yang demiikian itu mendorong masifnya aksi protes,” jelas Amin.
Amin mengakui mengikuti perkembangan permasaah ini. Sampai akhirnya, ia melihat Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengajak buka puasa bersama dengan jurnalis di Medan, Jumat 16 April 2021. Namun, wartawan diundang bukan bagian dari jurnalis yang memprotes terkait pengusiran tersebut. “Bukan dengan mencoba merangkul sebagian jurnalis dan memberikan klarifikasi. Langkah-langkah demikian justru makin membuat ruwet persoalan,” tutur Amin.
Amin mengatakan, jurnalis memprotes itu, tidak perlu diundang seperti acara tersebut. Hanya menuntut meminta maaf dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution secara terbuka dan memberikan ruang kebebasan untuk mengakses informasi di Balai Kota dan jajaran.
“Jika memang perlu, lakukan permintaan maaf seperti yang dituntut oleh para jurnalis yang memprotes arogansi petugas pengamanan itu. Selesaikan akar masalahnya,” pungkas Amin. (map/gus/ila)
